Rekam Jejak Mentan Amran Sulaiman, Gagal Swasembada Beras hingga Pernah Bersitegang dengan Mendag

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian (Mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Amran resmi dilantik Jokowi menjadi Menteri Pertanian pada Rabu (25/10/2023).

Amran sejatinya buka wajah baru di kabinet Jokowi.

Maklum, ia pernah menempati posisi Mentan pada periode 2014-2019.

Amran Sulaiman lahir di Bone Sulawesi Selatan pada 27 April 1968.

Dia dikenal luas sebagai salah satu pengusaha terkaya di Makassar pemilik Tiran Group yang bisnisnya banyak bergerak di pertambangan dan perkebunan.

Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 tersebut, Amran Sulaiman bisa dibilang gagal dalam merealisasikan target paling prioritas Jokowi, yakni melakukan swasembada beras.

Untuk diketahui saja, sejak periode pertama, Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan Indonesia harus melakukan swasembada pangan, khususnya beras, komoditas yang masih saja bergantung impor meski kini sudah masuk berakhirnya periode keduanya memimpin Indonesia.

Jokowi berulangkali mengatakan bakal membawa Indonesia bisa swasembada beras saat menjabat di periode pertamanya tahun 2014-2019.

Kala itu target Jokowi, negara ini bisa swasembada beras terealisasi dalam 2 tahun saja alias pada 2016, meski target tersebut belakangan gagal.

Pemerintah telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam 3 tahun.

Dari ketiga makanan pokok tersebut, swasembada beras dinilai jadi yang paling mudah, sementara kedelai adalah yang tersulit dari sisi besarnya ketergantungan impor.

Namun hingga menjelang berakhirnya periode keduanya, swasembada ketiga komoditas tersebut masih jauh panggang dari api, terlebih kedelai.

Baik beras, jagung, kedelai, ketiga komoditas itu sampai hari ini masih bergantung impor.

Bahkan beras yang targetnya paling cepat direalisasikan, hingga kini malah terus bergantung impor, bahkan hingga menjelang akhir periode kedua.

Tak pernah dipecat meski gagal

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim bakal memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman kala itu jika target tersebut tak bisa direalisasikan.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.

Belakangan setelah pemerintah lagi-lagi melakukan impor beras di periode pertama Jokowi, janji memecat Menteri Pertanian tak direalisasikan.

Menteri asal Sulawesi Selatan itu selalu aman dari reshuffle meski target swasembada pajale tak pernah tercapai hingga berakhirnya periode pertama pemerintahan.

Amran Sulaiman tak pernah dipecat Jokowi sesuai ucapan janjinya kala itu.

Kinerja dipertanyakan

Sementara itu Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyayangkan pemilihan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo.

Sebab, menurut Bhima, Amran yang pernah menjabat sebelumnya sebagai Menteri Pertanian di tahun 2014-2015 era Kabinet Kerja yang juga dipimpin oleh Presiden Jokowi, kinerjanya dinilai kurang memuaskan.

"Pemilihan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sangat disayangkan. Selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan," ujar Bhima dalam keterangan resmi.

Bhima mengatakan, selain masalah impor beras, terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat Menteri Pertanian di era pemerintahan Jokowi yang pertama itu.

Pada saat itu, impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai mencapai 1,7 juta dollar AS.

"Ini bukan angka yang kecil. Apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," kata Bhima.

Selain itu, persoalan data juga dinilai sangat buruk.

Menurut dia, ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, jadi tidak akur antar kementerian dan BPS.

Bhima pun memaparkan, ada berbagai tugas dan tantangan Amran yang harus bisa dia selesaikan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

Pertama adalah masalah pupuk yang harus segera diselesaikan karena bulan Februari-Juni 2024 terjadi panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen.

"Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," ungkap Bhima.

Impor beras di dua periode Jokowi

Untuk diketahui saja, kebijakan impor beras sudah berulangkali dilakukan di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Misalnya pada tahun 2015 atau awal periode pertamanya, pemerintah mengimpor 861 ribu ton beras.

Pada tahun 2016, angka impor beras naik signifikan menjadi 1,28 juta ton.

Angka impor beras sempat turun di tahun 2017 menjadi 300 ribu ton, tapi kemudian kembali melonjak pada 2019 saat pemerintah memutuskan mendatangkan beras impor sebanyak 2,25 juta ton.

Berlanjut di periode kedua, pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 444 ribu ton pada 2019, tahun 2020 sebanyak 356 ribu ton, tahun 2021 sebanyak 407 ribu ton, tahun 2022 sebanyak 301 ribu ton.

Meski begitu, beras yang diimpor sepanjang 2019-2022 adalah beras kategori khusus.

Perum Bulog mencatat, untuk realisasi impor beras tahun ini yang sudah masuk wilayah Indonesia hingga 22 September 2023 adalah sebanyak 1,02 juta ton.

Sementara itu, kontrak atas 1,85 juta ton beras impor juga sudah selesai dilakukan.

Merujuk pada pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Pemerintahan Presiden Jokowi juga berencana untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024.

Pernah Bersitegang dengan Mendag

Pada 2016, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sempat berselisih paham dengan Thomas Lembong yang saat itu menjabat Menteri Perdagangan terkait impor beras dan data produksi.

Andi menyampaikan, selama setahun kepemimpinannya Indonesia tidak lagi melakukan impor beras karena stoknya melimpah ruah.

Namun, pernyataan sebaliknya justru diragukan oleh Thomas Lembong.

Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Alasannya, produksi beras nasional sangat rawan sehingga bisa memicu kenaikan harga.

Keduanya kerapkali meninggikan ego dan menganggap data pangan dari masing-masing kementerian yang dipimpinnya paling benar.

Padahal, kedua menteri tersebut seharusnya saling bersinergi.

Polemik data berlanjut

Enggartiasto Lukita lalu datang menggantikan posisi Thomas Lembong yang terkena reshuffle pada 2016 atau masih di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

Polemik data produksi beras ini rupanya belum mereda. Enggartiasto sendiri merupakan menteri dari perwakilan Partai Nasdem yang berjasa besar memenangkan Jokowi di Pilpres 2014.

Menjabat di sisa periode pertama Jokowi, Enggartiasto sempat mengeluarkan beberapa pernyataan dan juga kebijakan kontroversial.

Sama seperti pendahulunya, Thomas Lembong, Enggartiasto sempat berrseteru dengan Kementerian Pertanian dan Bulog.

Ini karena ia menyebut stok beras nasional kurang dan perlu impor, hal yang selalu bertentangan dengan klaim Kementan yang menyebut panen beras petani lokal melimpah.

Pengamat Sayangkan Amran Kembali Jadi Mentan Gantikan SYL

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyayangkan pemilihan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sebab, menurut Bhima, Amran yang pernah menjabat sebelumnya sebagai Menteri Pertanian di tahun 2014-2015 era Kabinet Kerja yang juga dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kinerjanya dinilai kurang memuaskan.

"Pemilihan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sangat disayangkan. Selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan," ujar Bhima dalam keterangan resmi, Rabu (25/10/2023).

Bhima mengatakan, selain masalah impor beras, terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat Menteri Pertanian di era pemerintahan Jokowi yang pertama itu.

Pada saat itu, impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai mencapai 1,7 juta dollar AS.

"Ini bukan angka yang kecil. Apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," kata Bhima.

Selain itu, persoalan data juga dinilai sangat buruk. Menurut dia, ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, jadi tidak akur antar kementerian dan BPS.

Bhima pun memaparkan, ada berbagai tugas dan tantangan Amran yang harus bisa dia selesaikan di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertama adalah masalah pupuk yang harus segera diselesaikan karena bulan Februari-Juni 2024 terjadi panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen.

"Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," ungkap Bhima.

Kedua adalah memastikan pemberantasan korupsi di semua lini Kementerian Pertanian.

Korupsi membuat bantuan pertanian tidak efektif, kurang tepat sasaran dan jelas merugikan petani sekaligus APBN.

"Jangan ulangi kesalahan Menteri Pertanian sebelumnya yang terjerat korupsi. Mentan harus bisa mengaktifkan whistle blower system untuk membongkar sisa-sisa korupsi di internal," tegas Bhima.

Bhima juga meminta agar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai koordinator utama masalah pangan tegas terhadap Menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian.

"Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke Presiden apabila ada Menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Usai pembacaan Keppres tersebut Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Amran.

Pelantikan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101/P Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," demikian kata Amran mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)