Beda Sikap PDIP ke Gibran dan Bobby, Status Wali Kota Medan Ditentukan, Puan:Tunggu Dulu,Segalau Apa

TRIBUN-MEDAN.COM – Beda sikap PDI Perjuangan kepada Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Adapun setelah Ketua DPP PDI-P Puan Maharani tak tegas menentukan status Gibran Rakabuming.

Kini, Puan Maharani menjawab soal status Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Dimana Puan mengatakan pihaknya belum menentukan status Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai kader PDI-P.

Pasalnya, Bobby sempat mengatakan akan mendukung kakak iparnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi bacawapres Prabowo Subianto.

“Nanti kita tunggu dulu Mas Bobby, segalau apa, kayak gimana,” ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Di sisi lain, Puan juga tak menjawab dengan pasti status Gibran sebagai kader PDI-P.

Ia malah menekankan bahwa saat ini Gibran sudah menjadi pendamping bakal calon presiden (bacapres) KIM, Prabowo Subianto.

“Baik-baik saja, sudah jadi cawapresnya Mas Prabowo,” katanya.

Diketahui, PDI-P hingga kini belum memberikan sanksi tegas kepada Gibran usai dicalonkan sebagai cawapres Prabowo.

Disisi lain sebelumnya PDIP mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi dan keluarga.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakannya partainya saat ini dalam suasana sedih.

Kata Hasto, partainya menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan Yang Maha Kuasa serta rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini.

Apalagi, kata Hasto, ketika DPP PDIP bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi.

Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP PDIP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga.

"Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi," ungkap Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).

Baca juga: TAWA MEGAWATI Diungkap Djarot Saat Ungkit Soal Gibran Jadi Bacawapres Prabowo : Sudah Biasa

Baca juga: Megawati Pevoli Asal Jember Bikin Heboh Korea Selatan, Lawan Dibuat Ketakutan, Kini jadi Primadona

Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi.

Namun, ternyata hal yang dikhawatirkan benar-benar terjadi.

Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres.

"Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," kata Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini pun mengatakan, PDI Perjuangan percaya bahwa Indonesia ini negeri dimana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ujarnya.

Baca juga: RESPONS Presiden Jokowi Disebut Tinggalkan PDIP Setelah Diberi Privilege sampai Anak dan Menantunya

Baca juga: Anies Baswedan akan Hadir di Sumut, Bakal Disambut Ribuan Pendukung, Ini Agendanya

NASIB PDIP Jika Pecat Gibran

Keretakan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi perbincangan kalangan masyarakat. 

PDIP sebagai partai terbesar nomor 1 di Indonesia dianggap telah membuat kesalahan jika bermusuhan dengan Joko Widodo. 

Banyak spekulasi yang muncul terkait keretakan hubungan Jokowi dengan Megawati. 

Ada yang beranggapan bahwa permusuhan ini dimulai dari sikap PDIP yang menolak Timnas Israel bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia dan omongan Megawati ke Jokowi.

Omongan Megawati ke Jokowi sempat dianggap menjatuhkan harga diri. Megawati sempat menyebut Jokowi tidak ada apa-apanya jika tanpa PDIP. 

Ucapan ini diungkap Megawati saat Hari Ulang Tahun PDIP ke 50 tahun pada Januari lalu. 

Megawati mengucapkan kata-kata itu sambil tertawa, sedangkan Jokowi yang juga hadir ikut tertawa. 

Namun, banyak yang menilai dari sinilah sikap Jokowi berubah ke PDIP. 

Akibat itu, disebut-sebut Jokowi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Selain itu, Jokowi juga mempersilakan Projo untuk memberikan dukungan ke Prabowo Subianto bukan ke Ganjar Pranowo. 

Kehadiran Gibran Rakabuming, anaknya, disebur-sebut sebagai bentuk perlawanan Jokowi. 

Gibran juga dengan enteng tidak takut jika diberi sanksi oleh PDIP, bahkan dipecat sekalipun. 

PDIP juga tak memberi sanksi tegas ke Jokowi yang telah memberikan restu ke Gibran untuk menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Lantas bagaimana nasib PDIP tanpa Jokowi? 

Peneliti Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi membeberkan data hasil survei terbaru.

Pada basis pilihan partai, hasil survei menunjukkan bahwa PDIP masih memiliki elektoral tertinggi dibanding partai lain, yakni 25,2 persen.

Menariknya, mayorita responden mengatakan alasan memilih partai banteng moncong putih bukan karena menyukai sosok sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hanya 2,2 persen responden yang menyatakan menyukai Presiden ke-5 RI itu.

"Yang menarik PDIP, alasan terbesar kedua memilih partai ini, karena faktor Jokowi. Sedangkan yang memilih ibu Mega sebagai ketum partai, itu hanya 2,2 persen. Ini menarik, karena kan hubungan keduanya dianggap sedang tidak baik-baik saja," kata Burhanuddin secara virtual dalam rilis temuan survei nasional bertajuk 'Peta Elektoral Pasca Pengumuman Putusan MK', Kamis (26/10/2023).

Ia pun menganalisis apakah dengan perlakuan PDIP yang dianggap terlalu lunak oleh publik terhadap Gibran, membuat PDIP sadar bahwa memang ada peran Jokowi dalam menaikkan elektabilitas partai, terutama jelang Pemilu 2024.

"Jadi kalau misalnya (Gibran) dikeluarkan dari PDIP, khawatir suara PDIP anjlok, kan ada tesis itu," tuturnya.

Peneliti Indikator Politik lainnya, Hendro Prasetyo juga menyatakan hal yang sama, bahwa sangat mungkin karena faktor Jokowi, PDIP bersikap lunak terhadap Gibran.

"Kalau dilihat dari temuan ini sangat mungkin ya, karena asosiasi pak Jokowi tinggi sekali dengan PDIP, tentu sangat mungkin kalau melihat tren datanya seperti ini," ujar Hendro.

Diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 16 sampai 20 Oktober 2023.

Jumlah responden sebanyak 2.567 orang yang tersebar di seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional

Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang sudah terlatih. Survei menggunakan metode simple random sampling yang memiliki toleransi kesalahan atau margin of error 1,97 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

 Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter