Plt Bupati Deliserdang Klaim Startegi Pembangunan Berprinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender

TRIBUNMEDAN.COM, LUBUKPAKAM- Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berkunjung ke Kabupaten Deliserdang.

Dalam kunjungan itu, Plt Bupati Deliserdang Yusuf Siregar   mengklaim sudah melakukan startegi pembangunan melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

"Kita menyadari sepenuhnya masih adanya kesenjangan antara   perempuan dan laki-laki dalam mengakses partisipasi, kontrol dan manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya yang ada. Seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonommi dan sosial budaya," ujarnya kepada tim Kementerian PPPA.

Baca juga: Pemkab Deliserdang Terus Lakukan Percepatan Penurunan Angka Stunting

Akan tetapi, Pemkab Deliserdang sudah mengoptimalkan APBD Deliserdang dan bantuan dari berbagai Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan (LPLPP).

Sehingga sudah diberikan perhatian, kepedulian dan rasa empati   untuk perbaikan dan kemajuan masyarakat Deliserdang.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 di Kabupaten Deliserdang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,53 persen.

Dan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 91,18 persen dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai 55,14 persen.

Kemudian, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mencapai 0,408 persen.

"Pada tahun 2022 IPM meningakt menjadi 76,19 persen, IPG 91,61 persen. Dan, IDG 54,72 persen serta IKG 0,424 persen. Jumlah kepala keluarga perempuan di Deliserdang sebanyak 597.719 orang atau sebesar 13,62 persen," katanya.

Sedangkan, keterlibatan perempuan di parlemen hanya enam persen tapi perempuan profesional 51,57 persen. Dan, sumbangan pendapatan perempuan 28,19 persen.

PUG menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi. Bahkan, dari elemen dari tingakt pusat sampai daerah.

Sesuai dengan lima program prioritas Presiden, lanjut dia, pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Amanat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berprepektif gender," ujarnya.

Selanjutnya, peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak serta pencegahan perkawinan anak.