Jokowi Sudah Perintah, Aneh KPK Belum Bertindak Bocoran Adik Prabowo Korupsi 51 Triliun di Kemenhan

Bocoran Korupsi 51 Triliun di Kemenhan

TRIBUN-MEDAN.com - Dugaan korupsi, mega skandal berkedok kontrak pembelian senjata senilai Rp 51 triliun jadi sorotan.

Sayangnya aparat belum bertindak.

Tiga aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian diminta untuk merespons apa yang disampaikan adik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Baca juga: JADWAL Babak 16 Besar U17: Ekuador vs Brasil, Spanyol vs Jepang, Jerman vs AS,Argentina vs Venezuela

Hashim sebelumnya mengungkap bahwa dugaan tindak pidana korupsi di kementerian yang dikomandoi oleh kakaknya tersebut.

"Harus direspons segera baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan maupun Kepolisian," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari, di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Jika tak ada respons dari negara terkait laporan Hashim itu, menurut Feri, maka publik akan bertanya-tanya, mengapa aparat penegak hukum tidak memberi atensi atas pengungkapan dugaan korupsi dimaksud.

"Aneh kan ada orang yang menyampaikan (dugaan korupsi di Kemenhan) sebesar itu. Hashim Djojohadikusumo loh yang menyampaikan. Bukan kaleng-kaleng. Harusnya direspons dengan baik oleh negara. Kalau tidak akan jadi tanda tanya kenapa aparat tidak merespons itu," kata dia.

Feri menilai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti pengungkapan dugaan korupsi karena hal itu sudah disampaikan kepada publik.

Terlebih yang diungkap berkaitan dengan pengadaan senjata yang melibatkan kementerian.

Sehingga, menurut Feri, sulit dikatakan jika dugaan korupsi ini hanya melibatkan satu pihak instansi saja.

Lebih lanjut, Feri merasa heran kenapa isu korupsi di Kementerian Pertahanan tiba-tiba diungkap oleh orang dekat Menhan Prabowo Subianto, dalam hal ini adiknya sendiri.

Sebab, Kemenhan sendiri punya kesempatan untuk melakukan evaluasi dan supervisi.

"Tapi tak dilakukan. Jangan-jangan ini ada kepentingan politik lain yang mengemuka. Tidak menjadi soal sepanjang ini ada proses penyelidikan dan penyidikan yang fair dalam perkara korupsi," kata Feri.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kemenhan.

Hashim mengungkapkan, dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level "gila".

Bahkan, menurut dia, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp51 triliun.

Namun, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.

Kendati begitu, Hashim menegaskan, Prabowo tahan akan godaan.

Ia mengatakan, sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan.

Hashim mengungkapkan, nilai kontrak bisa mencapai Rp51 triliun karena pengadaan barangnya diduga di-mark up.

Ia mengatakan, harga satuan senjata yang hanya 800 dolar Amerika Serikat (AS) diduga dinaikkan menjadi 10.800 dolar AS.

Oleh karenanya, Hashim menilai kerakusan di Indonesia sudah melampaui batas.

Dia lantas mengingatkan bahwa uang yang mau dirampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat.

Disampaikan Hashim, Presiden Jokowi kaget ketika mendapat laporan dari Prabowo perihal temuan dugaan korupsi di Kemenhan.

Jokowi pun disebut memerintahkan Prabowo untuk memberantas dugaan korupsi yang terjadi di Kemenhan tersebut.

"Waktu Pak Prabowo lapor ke Pak Jokowi mengenai korupsi di Kementerian Pertahanan, lalu Pak Jokowi kaget. Dan Pak Jokowi bilang,

'Lanjutkan berantas korupsi di Kemenhan, terus, dan saya dukung'," katanya.

Hashim menjelaskan bahwa dukungan Jokowi kepada Prabowo itu berlanjut sampai sekarang.

Menurut Hashim, Prabowo juga semakin kagum dan semakin bangga dengan Jokowi.

Baca juga: BANJIR di Simpang Jalan Wahid Hasyim-Gajah Mada, Warga : U-Ditch Makin Memperparah

"Karena Pak Jokowi tidak cawe-cawe, tidak ikut intervensi dalam memilih dan menentukan proyek-proyek," ujar Hashim.

Kemudian, Hashim membeberkan Prabowo sudah menandatangani kontrak senjata senilai 34 miliar dollar AS selama menjabat Menteri Pertahanan.

Namun, Jokowi disebut tidak pernah sekali pun mengintervensi keputusan Prabowo tersebut.

"Itu luar biasa. Presiden kita luar biasa, tidak ikut-ikut intervensi," pungkasnya.

Baca juga: KRONOLOGI Insiden MotoGP Espargaro Pukul Kepala Morbidelli, Aleix Kapok Didenda dan Dihukuman Berat

Baca juga: NGERI! Guru SMP Dilempar Kursi Oleh Siswa Gara-gara Tegur Soal Sepatu, tak Lama Dibacok saat Ngajar

 Disisi lain, Hashim juga mengatakan, jika Prabowo jahat, bisa saja meminta jatah satu persen atau lima persen dari kontrak tersebut.

Menurutnya, jika mendapat jatah satu persen saja, maka Prabowo bisa mengantongi Rp 510 miliar.

Kalau meminta lima persen, maka bisa mendapat Rp 2,5 triliun.

"Maaf, kalau dia jahat, kalau Prabowo jahat, dia minta saja satu persen dari rekanan. Satu persen dari Rp 51 triliun berapa? Rp 510 miliar, bisa paham kan? Kalau dia minta lima persen saja, Rp 2,5 triliun, bukan? Enggak usah gila-gila lah, enggak usah 50 persen, 100 persen, lima persen saja," pungkasnya.

(*/TRIBUN-MEDAN.com) 

Sumber: Tribunnews.com/kompas.com

Baca juga: RICUH Persiraja vs PSMS Medan, Kening Rachmad Hidayat Benjol Diduga Dipukul, Penonton Lempari Pemain

Baca juga: Timnas Indonesia vs Irak, Elkan Baggott Dapat Lawan Sepadan Eks Pemain Borussia Dortmund

Baca juga: JADWAL Babak 16 Besar U17: Ekuador vs Brasil, Spanyol vs Jepang, Jerman vs AS,Argentina vs Venezuela

Baca juga: JADWAL Siaran Liga Inggris: Manchester City vs Liverpool, Newcastle vs Chelsea,Man United Bertanding

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter