Terima DIPA dan TKD dari Presiden RI, Pj Gubernur Sumut Minta OPD Percepat Realisasi Anggaran

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 dari Presiden RI Joko Widodo, secara virtual, Rabu (29/11/2023).

Usai kegiatan tersebut, Pj Gubernur minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakulan percepatan realisasi anggaran.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pergerakan perekonomian Indonesia, di mana APBD merupakan instrumen utama perputaran uang.

“Seperti arahan presiden, kita harus mempercepat realisasi anggaran karena APBD merupakan penggerak utama perekonomian kita,” kata Pj Gubernur usai menerima DIPA dan TKD TA 2024 secara virtual, di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan.

Hassanudin juga mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengedepankan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Sehingga mempersempit celah untuk terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

“Saya harap dalam pengelolaan anggaran dilakukan secara ketat, disiplin, efisien, tepat sasaran dan transparan sehingga penggunaannya maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar TKD dimanfaatkan untuk perbaikan layanan publik, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dia juga menekankan agar jajarannya segera menyelesaikan pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan.

“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan,” kata Joko Widodo.

Menurut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani penyerahan DIPA dan TKD tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi digital untuk mempercepat birokrasi dan penghematan menggunakan kertas.

“Saat ini hanya empat tahap menggunakan aplikasi Sakti, proses penandatanganan juga dilakukan secara elektronik, ini meningkatkan tata kelola, kecepatan, efisiensi anggaran, green budgeting dan keamanan dokumen dan data,” kata Sri Mulyani.

(cr14/tribun-medan.com)