Viral Medsos

MANTAN Wali Kota Solo Ini Beberkan Dua Hal Diduga Penyebab Keretakan Hubungan Megawati-Jokowi

Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP seperti diketahui kian merenggang, apalagi setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka

|
Editor: AbdiTumanggor
Tribunnews
PRESIDEN JOKOWI-IRIANA-DAN ANAK-ANAKNYA ANTAR JENAZAH ibunda Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sujiatmi Notomiharjo tiba di pemakaman keluarga di Mundu, di Kabupaten Karanganyar, Kamis (26/3/2020) sekitar pukul 12.55 WIB. Gibran Rakabuming Raka membawa foto sang nenek. Sementara Presiden Jokowi didampingi Iriana Jokowi juga terlihat sekitar ambulans yang membawa jenazah sang Bunda dari rumah duka. (Tribunnews) 

TRIBUN-MEDAN.COM - Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP seperti diketahui kian merenggang, apalagi setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Terkait hal kerengganan itu, mantan Wali Kota Solo yang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy mencoba membeberkan "pisah jalan" Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketum PDIP.

Menurut FX Rudy, "pisah jalan" Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri bukanlah soal ketersinggungan label petugas partai.

"Bukan soal sakit hati dengan sebutan petugas partai. Yang sebetulnya persoalannya bukan itu," kata FX Rudy, Kamis (30/1/2023) kemarin.

Menurut FX Rudy, Jokowi dan PDIP memulai merenggang ketika permintaan sang presiden ditolak oleh Megawati Soekarnoputri.

FX Rudy mencatat, setidaknya ada dua momen ketika Jokowi sempat meminta perpanjangan masa jabatan kepada Megawati.

"Yang pertama minta perpanjangan, minta tiga periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi," ujarnya.

Kemudian, sambung FX Rudy, Jokowi sempat menyampaikan permintaan, jika tak bisa tiga periode, adalah perpanjangan masa kekuasaan.

"Kedua, Pak Jokowi meminta, kalau tidak bisa tiga periode, adanya perpanjangan karena pandemi Covid19. Padahal, Covid itu bukan hanya permasalahan Indonesia, melainkan dunia".

Megawati dan PDIP, kata Rudy, tak bisa mendukung langkah Jokowi karena menganggap Indonesia bukan negara kerajaan.

"Kita rakyat Indonesia harus bisa menilai bahwa Indonesia ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kerajaan," tuturnya.

Sebut era Jokowi lebih buruk daripada Rezim Orde Baru

Masih dalam kesempatan itu, FX Rudy menyebutkan penguasa kini telah menjadi Neo Orde Baru Plus karena dinilai bertindak lebih buruk dari rezim Orde Baru Presiden Soeharto dulu.

Bahkan, FX Rudy kurang setuju dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan pengusaha kini bertindak seperti Orde Baru.

"Saya kalau menyampaikan, bukan Orde Baru, [tapi] Neo Orde Baru Plus," kata Rudy kepada wartawan.

"Kalau Pak Harto masih baik-baik saja cara mengancamnya, tidak seperti sekarang. Intimidasi ya nggak terang-terangan kayak begini, dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya nggak seperti itu dulu," ujar FX Rudy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved