KontraS Nilai Debat Calon Presiden belum Memperlihatkan Kesungguhan Penegakan HAM

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Sumut menilai tiga pasangan presiden belum menunjukkan keseriusan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Koordinator KontraS Sumut Rahmad Muhammad menyebut, penyampaian visi misi calon presiden pada debat pertama calon presiden pada Selasa (12/12/2023), belum menyodorkan kebijakan penegakkan hukum dan HAM yang lebih kongkrit dan menjawab pernyataannya mendasar.

"Belum memberikan komitmen yang tegas tentang penuntasan hukum dan HAM yang berkeadilan. Ketiganya masih belum menunjukkan arah kebijakan hukum dan HAM ke depan yang lebih konkret. Bagaimana menerapkan prinsip penegakan HAM yang setara dalam prosesnya, selain itu ketiganya juga belum menunjukkan komitmen bagaimana menghilangkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Misalnya dengan tidak memberikan kompromi atau karpet merah pelaku untuk duduk pada kekuasaan, serta komitmen bagaimana upaya mencegah pelanggaran HAM dimasa depan," kata Rahmad kepada Tribun Medan, Rabu (13/12/2023).

Rahmad menyebut, persoalan pelanggaran HAM struktural yang terjadi juga luput dari pembahasan. Misal UU Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat hingga konflik agraria yang menimbulkan pelanggaran HAM.

Rahmad mengatakan, perdebatan kemarin malam mungkin tidak cukup waktu untuk membahas, pelanggaran HAM dan secara kongkrit konflik agraria sepert terjadi di banyak tempat.

Pada debat perdana presiden lanjutnya, Anies hanya sedikit menyoroti persoalan hukum di balik banyak persoalan yang ada di Indonesia. Sementara Prabowo Subianto sebut Rahmad saat ditanya penyelesaian konflik Papua masih ingin mengedepankan militeristik, dan kekerasan.

Padahal sebut Rahmad akar masalah di Papua sangat kompleks, baik dari segi ekonomi, ketimpangan dan kesejahteraan pada umumnya yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.

"Tentu kita mengingat bagaimana ada berita puluhan orang di Wamena Papua yang meninggal karena kelaparan, jadi hal ini lebih daripada masalah konflik bersenjata," kata dia.

Prihal penyelesaian pelanggaran HAM masalah lalu juga belum diungkapkan oleh tiga pasangan presiden. Rahmad menilai pertanyaan Ganjar mengenai penyelesaian kasus HAM tidak mendapatkan jawabannya.

"Jadi, menurut hemat kami, secara garis besar para capres masih belum mengelaborasi bagaimana penyelesaiannya hukum dan HAM secara mendalam, mungkin itu juga terjadi karena waktu yang terbatas. Ke depan seharusnya KPU harus memberikan ruang yang cukup agar perdebatan mampu menghadirkan wacana-wacana yang lebih konkret," tutupnya.

(cr17/tribun-medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter