News Video

Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran Membutuhkan Biaya Rp1 Triliun Per Hari

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merincikan data penerima manfaat makan siang dan susu gratis membutuhkan biaya Rp 1 triliun per hari.

TRIBUN-MEDAN.COM - Program makan siang dan susu gratis terus digembar-gemborkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merincikan data penerima manfaat makan siang dan susu gratis membutuhkan biaya Rp 1 triliun per hari.

Yakni, dalam setahun diperkirakan membutuhkan anggaran sekira Rp 300 triliun.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah merincikan program tersebut.

Menurut Burhanuddin, sekira 82,9 juta warga akan menerima manfaat makan siang dan susu gratis.

“Anak-anak SD, SMP, SMA ada 44 juta. Anak balita 30 juta, ditambah di pesantren 5 juta, ditambah ibu hamil 3 juta, jadi 82,9 juta. 82,9 juta ini kami coba pikirkan untuk diberikan makan siang dan susu gratis,” kata Burhanuddin.

“Jadi setahun itu (kira-kira) Rp 300 triliun,” ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Lanjut Burhanuddin menyatakan, dari program tersebut, membutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun.

“Bukankah itu lapangan kerja? Pak Prabowo mengatakan pada saya, ‘Kita rekrut sarjana-sarjana baru’,” kata Burhanuddin.

Sebelumnya, Ketua Tim TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, menyebutkan, paslon no urut 2 menargetkan 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis.

Namun, Budisatrio menyebut program tersebut akan tercapai pada 2029.

Atas hal itu, Budisatrio sejak saat ini mulai merincikan anggarannya.

“Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggarannya, baik dari efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran, atau sumber lainnya,” kata Budi dalam siaran pers, Selasa (5/12/2023).

Meski demikian, Budi menyebut, Prabowo tak langsung membuat dana anggaran yang besar pada tahun pertama apabila terpilih menjadi presiden 2024.

“Semua akan dilakukan secara bertahap. Ada skala prioritas. Tapi saya tekankan, tak ada pengalihan dari BPJS, KIP, KIS. Itu tidak benar,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved