TERKUAK Motif Rohingya Datang ke Aceh, Ternyata Bukan Mengungsi tapi Mau Cari Pekerjaan

TRIBUN-MEDAN.COM – Terkuak motif etnis Rohingya datang ke Aceh.

Adapun motif Rohingya datang ke Aceh akhirnya terkuak.

Ternyata bukan mengungsi, dari sejumlah saksi yang diperiksa, rata-rata etnis Rohingya datang ke Aceh untuk mencari pekerjaan.

Hal itu diungkap oleh Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli usai ditangkapnya seorang penyelundup imigran Rohingya, bernama Muhammad Amin (35).

Polisi mengatakan, modus Amin adalah menjanjikan pekerjaan kepada korban.
Para korban mulanya menempati kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh.

Lalu, tersangka mengajak para korban untuk pergi ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia supaya bisa bekerja dan mendapatkan uang.

Hal tersebut terungkap ketika polisi memeriksa sejumlah saksi.

Akan tetapi, untuk bisa pergi menuju negara tujuan, para korban harus menyerahkan uang sebesar 100.000 hingga 120.000 taka atau sebesar Rp 14 juta hingga Rp 16 juta.

"Seorang saksi berinisial MSA, yang kami periksa, mengaku membayar 100.000 taka, atau Rp 14 juta, untuk pergi ke Indonesia, dan dijanjikan mendapat pekerjaan," ujar Fahmi, dikutip Tribun-Medan.com, Kamis (21/12/2023).

Uang yang dikumpulkan dari para korban, dipakai Amin untuk membeli kapal dan makanan. Selebihnya digunakan oleh tersangka.

Ketika berlayar, Amin juga bertindak sebagai kapten kapal dan mengurus penumpang.

Rombongan Amin, yakni sebanyak 137 warga Rohingya, berlabuh di Pantai Blang Ulam, Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, pada Minggu (10/12/2023).

Berdasarkan penyelidikan polisi, dari 137 orang itu, tak semuanya merupakan pengungsi. 

Dua orang di antara mereka diketahui berkewarganegaraan Bangladesh, selebihnya warga negara Myanmar.

Polisi mendapati fakta bahwa tidak semua orang dalam rombongan mempunyai kartu pengungsi dari UNHCR.

"Dari pemeriksaan saksi-saksi (warga Rohingya) yang kita tanyakan, bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya, untuk mencari pekerjaan," ucap Fahmi, dikutip dari Antara.Di samping itu, dari jumlah itu, beberapa orang di antaranya dibiayai oleh orangtua atau keluarganya.

Akan tetapi, orangtua dan keluarganya masih berada di kamp pengungsian Cox's Bazar.

"Jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini, bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat, dari negara asal menuju Indonesia. 

Baca juga: Kronologi Penemuan Satu Keluarga Tewas Diduga Korban Pembunuhan Perampok di Musi Banyuasin Sumsel

Baca juga: Bupati Kutai Barat Buka Suara Soal Ajudan Aniaya Sopir Truk, Kesal Karena tak Diberi Jalan

Mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan," ungkapnya.

Saat ini, tersangka penyelundupan Rohingya, Muhammad Amin, dijerat dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ia terancam hukuman kurungan penjara paling lama 15 tahun.

Soal Pengungsi Rohingya Bisa Dapat KTP Medan yang Dipalsukan Oknum

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berkomentar ditanya soal delapan Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh alias imigran asal Rohingya yang kedapatan memiliki KTP palsu.

Mereka diamankan petugas Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) di Dusun Fatubesi, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste pada Minggu (10/12/2023) lalu.

Hal tersebut disampaikan Mahfud usai menghadiri Rembug Nasional Sahabat Saksi dan Korban untuk Indonesia di Ciawi Jawa Barat pada Rabu (20/12/2023).

"Ya bisa saja. Saya tidak tahu, yang di lapangan kan banyak kasusnya, ada yang TPPO ada yang macam-macam lah," kata Mahfud.

Menurut Mahfud saat ini pemerintah masih mencarikan tempat penampungan pengungsi Rohingya.

Tempat penampungan  yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tempat, kata dia, saat ini sudah penuh karena terus bertambahnya pengungsi Rohingya yang datang.

Terlebih, kata dia, ada dugaan mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik kedatangan mereka ke Indonesia.

"Sekarang meskipun baik masyarakat lokalnya seperti Aceh itu menolak sehingga kita tidak bangunkan lagi di sana. Tapi pasti demi kemanusiaan ditolong," kata dia.

Dilansir dari Tribun-Medan.com, sebelumnya Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Medan, Baginda Siregar membantah Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP yang dimiliki delapan imigran gelap asal Rohingya, Bangladesh berasal dari Kota Medan.

Baginda mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, NIK yang dimiliki delapan imigran gelap itu tidak terdaftar di Kota Medan.

"Kami hanya ingin meluruskan NIK KTP yang dimiliki delapan imigran tersebut Bukan NIK Kota Medan. Dan kami menemukan adanya pemalsuan data," kata dia Kepada Tribun Medan, Rabu (20/12/2023).

Beberapa waktu lalu diberitakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution memastikan KTP yang dimiliki oleh delapan imigran gelap asal Rohingya, Bangladesh palsu.

Bobby Nasution mengatakan NIK pada KTP yang didapatkan oleh delapan imigran tersebut memang NIK Kota Medan.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan, sejauh ini dari hasil pemeriksaan KTP yang dimiliki oleh mereka (delapan imigran) itu Palsu. Namun untuk NIK nya itu memang NIK Kota Medan. Tapi begitu di buka nama dan NIK dan fotonya itu berbeda," kata Bobby pada Senin (18/12/2023).

Bobby menerangkan untuk kartu KTP milik delapan imigran yang didapat dari Kota Medan itu berbahan biasa selayaknya ID Card kerja.

Baca juga: Potensi Kecurangan Pemilu Tinggi, Ketua DPD PDIP Sumut Temui BSPN Kota Sibolga, Saksi Siap Tempur

Baca juga: Diduga Dirampok, Sekeluarga di Muba Sumsel Ditemukan Tewas, Uang Jual Tanah Rp 200 Juta Hilang

"Itu seperti sindikat kita lihat, card (kartunya) seperti yang saya pakai ini bahannya berbeda dari KTP tapi kalau sekilas mirip KTP memang. Card nya itu sama seperti card card E-Toll segala macam tapi fotonya diganti dengan foto mereka. Tapi memang NIK nya betul milik warga Medan. Tapi data dirinya bukan data diri si orang Rohingya," kata dia.

Ia juga mengaku dari sebagian NIK yang digunakan oleh orang Rohingya itu, pemilik NIK sebenarnya ada yang masih hidup.

"Ada yang masih hidup ada yang tidak itu lah dinamakan pemalsuan data," kata Bobby.

Dilansir dari Tribun Flores, imigran gelap asal Bangladesh yang berhasil diamankan oleh Polres Belu, bernama Awang (pakai identitas palsu) mengakui Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang mereka miliki dibuat di Medan Sumatra Utara.

Awang mengungkapkan KTP tersebut didapatkannya dari seorang warga dengan membayar sejumlah uang.

Ia juga mengakui bahwa mereka datang dari Bangladesh ke Medan tanpa menggunakan paspor (Paspor dan KTP hanya ada di handphone milik mereka).

"Kami membuat KTP di Medan, Sumatra Utara, dengan menggunakan jasa seorang warga, dengan membayar Rp 300 ribu per orang. Kita tidak tahu dia siapa, dia ambil uang 300 ribu setiap orangnya. Dia tidak ada gambarnya dan nomornya padam (tidak bisa dihubungi lagi)," kata MB Nadim pemilik nama asli sesuai KTP Bangladesh.

"Setelah mendapatkan KTP tersebut, kami langsung berangkat menggunakan pesawat dari Medan ke Kupang dan terus ke Atambua secara bertahap," lanjut dia.

Ia juga mengakui mereka sudah berada di Desa Takirin sejak tanggal 26 November lalu atau kurang lebih 2 minggu.

Menurutnya, tujuan kedatangan mereka ke Atambua adalah untuk bekerja.

"Tujuan kami datang ke Atambua untuk bekerja, intinya bisa makan," kata dia.

Soal pernyataan Wali Kota Medan yang menerangkan NIK tersebut merupakan NIK Kota Medan, Baginda mengatakan ada kekeliruan saat penyampaian tersebut.

"Itulah ini kami luruskan bahwa NIK yang dimiliki delapan Imigran itu bukan NIK Kota Medan," kata dia.

Baginda mengatakan proses pembuatan KTP delapan WN Bangladesh juga tidak terdaftar di Disdukcapil Medan.

"Kami lakukan pemeriksaan verifikasi data dari foto KTP tersebut, Namun hasilnya untuk proses pembuatan KTP tidak terdaftar di Disdukcapil Medan," kata dia.

(*/Tribun-Medan.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter