Jokowi Bicara Bareskrim Langsung Bertindak, Tercium Dugaan Perdagangan Orang Rohingya di Aceh

TRIBUN-MEDAN.com - Dugaan perdagangan orang di balik berduyunnya pengungsi Rohingya datang ke Aceh mulai tercium aparat.

Presiden Jokowi menduga ada tindak pidana perdgangan orang terkait banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

Bareskrim Polri pun turun tangan untuk menyelidiki potensi adanya kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam fenomena pengungsi Rohingya di Aceh.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan ada tim yang diturunkan untuk melakukan penyelidikan di sana.

"Bareskrim turun, anggota masih di sana (Aceh). Bareskrim turunkan tim full ke sana," ujar Djuhandani dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).

Hasil penyelidikan sementara, Djuhandani mengatakan para pengungsi Rohingya ini datang karena dugaan praktik penyelundupan orang atau people smuggling.

"Sekarang yang kita dapatkan masih pada tahapan people smuggling, lalu untuk TPPO-nya masih diperdalam," jelasnya.

Jokowi Duga ada TPPO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

Presiden menduga adanya keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi dalam pernyataan persnya, Jumat, (8/12/2023).

Pemerintah Indonesia kata Jokowi akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut.

Meskipun demikian kata Jokowi, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada pengungsi.

"Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," katanya.

Penolakan dari Warga Aceh

Kedatangan imigran Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat.

Salah satunya di lokasi penampungan di Gampong Kulam, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie.

Warga mendatangi lokasi tersebut dan meminta aparat memulangkan imigran Rohingya ke negara asal.

Tokoh masyarakat Batee, Hasan Basri mengatakan, keberadaan imigran Rohingya di wilayah tersebut telah menimbulkan kecemburuan sosial.

Oleh karena itu, ia bersama warga lainnya meminta pemerintah untuk segera merelokasi para imigran dari Gampong Kulam.

Menurut Hasan, akan lebih baik jika imigran Rohingya dipulangkan ke negara asal.

Ia pun meminta Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda untuk mendatangkan kapal perang ke daerahnya.

Kemudian mengangkut imigran Rohingya ke kapal tersebut dan diantar pulang ke Myanmar.

"Segera datangkan kapal perang, naikin mereka (imigran Rohingya) semua, antar ke negaranya balik," kata Hasan, dikutip dari Serambinews, Kamis (21/12).

Adapun aksi demo di tepi pantai Gampong Kulam pada Rabu (20/12) mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Warga menyampaikan tuntutannya secara tertib kemudian meninggalkan lokasi dengan sendirinya.

Seperti diketahui, gelombang kedatangan imigran Rohingya semakin hari semakin bertambah.

Menurut laporan UNHCR, total imigran Rohingya yang tiba di Aceh mencapai 1.608 orang.

Untuk menangani permasalahan pengungsi Rohingya, Jokowi mengatakan akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter