Diberitakan media lokal Chosun, Lee Jae Myung awalnya merupakan pengacara hak asasi manusia dan aktivis sipil di negara tersebut.

Dia memulai karier politik dengan menjadi aktivis komunitas untuk Partai Demokrat Korea Selatan.

Lee lalu mencalonkan diri sebagai walikota Seongnam pada 2006 namun kalah.

Lee Jae Myung baru memenangkan pemilihan wali kota pada 2010 dan kembali terpilih untuk menjabat selama dua periode pada 2014.

Dikutip dari News Pim, Lee Jae Myung terpilih menjadi gubernur Provinsi Gyeonggi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018.

Pada Agustus 2022, Lee Jae Myung ditetapkan sebagai pemimpin Partai Demokrat.

Dia lalu dipilih menjadi calon presiden dari Partai Demokrat pada pemilihan umum 2022.

Namun, Lee kalah saat melawan Presiden Yoon Suk Yeol dari Partai Kekuatan Rakyat. 

Perjalanan politik Lee Jae Myung

Sebelum menjadi wali kota, Lee Jae Myung pernah membangun Pusat Medis Kota Seongnam.

Setelah menjabat, dia membuat kebijakan moratorium atau penundaan pembayaran utang oleh pemerintah Seongnam.

Kebijakan ini dibuat karena menurutnya keuangan kota rusak akibat pemerintah rela berutang demi pembangunan.

Setelah itu, dia mengenalkan tiga kebijakan kesejahteraan yang utama, termasuk seragam sekolah gratis, pusat perawatan publik pascakelahiran, dan dividen atau penghasilan remaja.

Dia juga terlibat dalam pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye yang terkena kasus korupsi.

Namun, Lee Jae Myung juga tidak luput dari permasalahan dalam karier politiknya.

Dilansir dari Kompas.id, Lee saat ini tengah menjalani persidangan dalam kasus dugaan suap pada sebuah proyek pembangunan saat dia menjabat walikota Seongnam.