Viral Pegawai Puskesmas di Tebing Tinggi Ngamuk, Tolak Pasien karena Tak Bawa Kartu BPJS

Meski demikian, kini video itu sudah beredar luas di media sosial dan menuai ragam komentar dari warganet.

Tak sedikit warganet yang menyayangkan pelayanan yang diberikan pegawai puskesmas Tanjung Marulak Tebing Tinggi tersebut.

“Perjuangan rakyat kecil, untuk menikmati fasilitas kesehatan aja harus drama dulu, mungkin petugas puskesmas nya juga taat prosedur,kalo mau periksa harus bawa kartu BPJS, belum lagi minta rujukan ke faskes diatasnya...huh.. sulit,” tulis @nowodjati.

“Pengalaman saya. Ketika berobat ke klinik dan saya lupa bawa kartu BPJS, orang klinik minta ktp, ada juga yg bertanya kalau ada yg bisa dihubungi keluarganya tolong antarkan kartu BPJS. Ke ksini(klinik)

Klo perempuan yg di video asli SDM rendah dan perlu di PHK,” tulis @edi231665.

“Ini menyakitkan dan mengecewakan kita2yg susah rutin bayar, oknum ini mau enaknya,” tulis @dmasjuli.

Kepala Puskesmas di Tebingtinggi Angkat Bicara Soal Anggotanya Tolak Warga Tanpa BPJS

Kepala Puskesmas Tanjung Marulak di Kota Tebingtinggi, dr Kurniadinata angkat bicara soal adanya video viral yang memperlihatkan pegawainya menolak pasien yang tak memiliki BPJS Kesehatan. Video tersebut pun viral di media sosial dan mengundang amarah netizen.

Dihubungi reporter Tribun-Medan.com, Minggu (21/1/2024), dr Kurnia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya sedang rapat. Setelah mendengar kabar, dirinya pun memintai keterangan pegawainya soal aksi penolakan warga tanpa BPJS Kesehatan tersebut.

"Jadi setelah dimintai keterangan, ternyata warga tersebut hanya membawa kartu berobat. Beliau tidak punya kartu BPJS dan tidak bawa KTP. Tidak seluruhnya seperti video yang beredar," kata dr. Kurnia.

Padahal menurut Kurnia, bila yang bersangkutan tidak memiliki BPJS, layanan kesehatan tetap bisa diterima asal membawa KTP untuk meyakinkan tenaga kesehatan mengambil langkah medis. Sebab untuk melakukan tindakan diperlukan identitas yang jelas.

Diterangkan Kurnia, dengan adanya kartu identitas, pihaknya bisa melihat apakah penyakit pasien/warga menular atau membutuhkan penanganan serius.

Selain itu puskesmas bisa meyakinkan bahwa warga yang diperiksa sesuai dengan identitas, bukan untuk orang lain.

"Warga bilang ada bawa KTP, itu nggak ada. Karena KTP kan diperlukan untuk rekam medis dan sebagainya, atau alergi atau virus kan diperlukan KTP. Petugas saya minta kartu itu, warga yang bersangkutan menolak," katanya.

"Jadi beliau datang dengan keluhan hipertensi ya. Mungkin di situ juga pegawai saya tidak tenang juga, makanya ribut. Tapi setelah kejadian, sudah kita panggil pegawai semua untuk rapat. Biar ke depan lebih persuasif dan humanis dalam pelayanan," kata dr Kurnia yang mengaku akan mengevaluasi layanan di puskesmasnya.

Sementara itu, pengaman kebijakan publik yang juga jejaring Ombudsman Sumut mengatakan seharusnya puskesmas lebih berinisiatif untuk mengambil tindakan. Kepala puskesmas seharusnya lebih peka dengan kondisi seperti ini yang kapan pun bisa terjadi.