Serapan Pupuk Subsidi di Sumut Sepanjang Tahun 2023 Masih di Bawah 100 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mencatat, sepanjang tahun 2023 realisasi serapan pupuk subsidi di wilayah tersebut tidak mencapai 100 persen. 

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, realisasi pupuk bersubsidi dengan jenis Urea mencapai 78.50 persen  atau sebanyak 168.481 ton  dari total alokasi yang diberikan pemerintah yaitu 214.616 ton. 

Kemudian, untuk pupuk bersubsidi dengan jenis Nitrogen, Fosfor, dan Kalium (NPK) telah terealisasi sebanyak 122.748 ton atau 84.78 persen dari total alokasi sebesar 144.779 ton. 

Sedangkan, NPK Formula Khusus terealisasi sebanyak 962 ton atau sebesar 25.26 persen dari total alokasi yaitu 3.811 ton. 

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Heru Suwondo mengatakan bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dibawah 100 persen di Sumut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perubahan mekanisme penyaluran bersubsidi yang diterapkan pada 16 September 2023.

"Yang pertaman adanya perubahan mekanisme pada aplikasi penyaluran pupuk bersubsidi sejak tanggal 16 September 2023 yang semula menggunakan Tpubers menjadi Ipubers.

Dengan adanya perubahan aplikasi ini petani harus datang langsung ke kios, tidak boleh diwakilkan dan wajib membawa KTP Asli," ujarnya kepada Tribun Medan, Senin (22/1/2024). 

Hal tersebut, dikatakan Heru, membuat para petani enggan untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi dikarenakan letak kios penjualan pupuk bersubsidi dengan rumah petani cukup jauh sehingga menimbulkan biaya transportasi yang lebih besar.

"Faktor tersebut menjadi kendala rendahnya serapan pupuk bersubsidi di Sumut pada tahun 2023 ini, Kemudian  KTP yang digunakan harus KTP asli, terkait hal ini banyak petani yang hanya memiliki fotokopi KTP atau ada KTP petani yang hilang sehingga menyebabkan petani tidak bisa melalukan penebusan pupuk bersubsidi," katanya

Selain itu, penyebab lain kurang maksimalnya penyerapan pupuk juga diakibatkan oleh para petani yang terdaftar di ealokasi berpindah lokasi tanah garapan.  

"Banyak petani yang terdaftar dialokasi sebagai petani penggarap, pada tahun 2024 mereka berpindah lahan garapan sehingga tidak bisa menebus pupuk yang telah dialokasi untuk petani tersebut," paparnya. 

Sementara itu, jatah atau alokasi pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah Sumut pada tahun 2024 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 744/KPTS/SR.320/12/2023 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi menetapkan bahwa alokasi untuk wilayah Sumut sebanyak 124.580 ton Urea, 109.406 ton NPK dan 862 ton NPK Khusus Kakao yang akan dibagikan ke seluruh Kabupaten/ Kota di Sumut terkecuali Kota Sibolga.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pupuk Urea mengalami penurunan sebesar 42 persen, kemudian NPK tercatat turun sebesar 24 persen , dan NPK Khusus Kakao turun 79 persen. 

Menurut Heru, penurunan alokasi yang terjadi pada musim tenan tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran. 

Namun, pemerintah pusat menjanjikan tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun atau sekitar 2 juta ton secara nasional pada musim tanam kedua tahun 2024.

"Penurunan alokasi tersebut terkait dengan terbatasnya anggaran," tuturnya. 

(cr10/Tribun-Medan.com)