MAHFUD MD Blunder? Kritik Kondisi Hukum Padahal Jabat Menko Polhukam, Fahri Hamzah: Dia Gak Kerja

Menurut Jokowi rencana mundur tersebut merupakan hak Mahfud MD.

"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ganjar sarankan Mahfud MD mundur

Ganjar Pranowo menyarankan,Mahfud MD mundur dari jabatannya sebaga Menko Polhukam.

Hal itu, disampaikan Ganjar usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut dia, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar.

Dia mengatakan, ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas disela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Baca juga: Diduga Rem Blong, Truk Tronton Hantam Sejumlah Kendaraan Parkir di Bahu Jalan

Baca juga: Dalam Sehari, 7 Calon Penumpang di Kualanamu Tertangkap Bawa Narkoba, 7 Kilogram Sabu-sabu Diamankan

Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," kata Ganjar.

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.

"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," ungkap Ganjar.

Baca juga: Rayakan Ulang Tahun Ketum PDIP, Anggota DPRD Sumut Meryl Saragih Bagikan 77 Tumpeng ke Masyarakat

Baca juga: Buka Kejurda Tako Sumut, Ijeck Minta Atlet Lakukan Persiapan Matang Jelang PON

Ganjar telah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah. Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair. Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," tutur Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud mengatakan pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.