NAMA SBY Mencuat Sebagai Kandidat Digadang-gadang Jabat Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD

TRIBUN-MEDAN.com - Tiga nama pengganti Mahfud MD di kursi Menko Polhukam mulai mencuat. Pengamat politik mengurai ada tiga sosok kandidat yang cocok mengisi jabatan Menko Polhukam. 

Tiga sosok itu yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie. 

Diketahui, Mahfud MD telah resmi mundur dari kabinet indonia maju pada Sabtu (31/12024). 

Mahfud MD mundur jelang pencoblosan Pilpres 2024. 

Alasan mundur agar lebih fokus menjalani kontestasi Pilpres hingga penentuan di tanggal 14 Februari 2024 nanti. 

Berikut ini tiga sosok kandidat dinilai layak gantikan Mahfud MD: 

Susilo Bambang Yudhoyono

Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta prfoesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik.

"Karena itu kalau nanti Pak Mahfud mundur maka penggantinya harus seperti itu juga. Yang menguasai masalah bidang politik, hukum, HAM, dan keamanan," ujar Emrus ketika dikonfirmasi, Rabu (31/1/2024).

Apalagi di tahun politik Pemilu 2014 jabatan Menko Polhukam dinilai sangat strategis sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan.

"Kita harus tahu dinamika politik dan penegakan hukum akan mengemuka di Pemilu. Sebagai Menko Polhukam harus ada langkah antisipatif apa yang akan terjadi dan berjalan di atas rules of the game, sesuai aturan," ujarnya.

Baca juga: Viral Detik-detik Pemotor Nekat Terobos Iring-iringan Presiden, Nyaris Kena Gampar Polisi

Baca juga: NASIB Petugas Damkar di Bogor, Kucing Oren yang Lukai Warga Kabur, Padahal Ngejar Sampai Ngos-ngosan

Baca juga: Curiga Lihat Istrinya Minum Pil KB Sepulang Reuni, Suami Ngamuk Tahu Istrinya Ternyata Dilecehkan

Sehingga tokoh senior baik secara usia dan pemikiran diperlukan untuk menduduki jabatan penting Menko Polhukam.

Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal jenderal bintang empat dan bukan yang berpangkat mayor.

"Saya menyarankan Pak SBY jadi Menko Polhukam ini demi kepentingan bangsa," kata Emrus.

Bagaimana jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang jadi Menko Polhukam?

"Janganlah karena mayor dia tidak pas karena di Kemenko Polhukam banyak jenderal bintang, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun.

Tradisi di militer senioritas sangat dihormati. Junior tidak enakan, daripada AHY maka lebih tepat SBY di posisi Menko Polhukam," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya mengemuka nama AHY akan diangkat jadi Menko Polhukam setelah Jokowi sarapan bareng AHY di Yogyakarta akhir pekan lalu.

Jimly dan Yusril

Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi yakni Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie cocok jadi Menko Polhukam gantikan Mahfud MD.

Dengan catatan jika Mahfud MD benar-benar mundur dari jabatannya.

"Saya lihat itu tergantung Presiden Jokowi karena itu hak prerogatf presiden. Bisa juga dari tokoh politik. Ada juga Prof Jimly dan Prof Yusril yang punya pengalaman panjang yang hampir sama dengan Mahfud MD," ujar Ujang.

Jimly Asshiddiqie merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD.

Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini sebelumnya menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia pada 1998.

Ia juga menjadi anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945.

Selepas menjadi Ketua MK, Jimly sempat menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017.

Sementara Yusril Ihza Mahendra saat ini adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) salah satu partai politik pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Yusril dikenal sosok multitalenta memiliki banyak profesi.

Ia adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri.

Yusril pernah menjadi menteri pada tiga pemerintahan yang berbeda yakni sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurahman Wahid pada 1999–2001.

Lalu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001–2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 – 2007.

Baca juga: Polda Sumut Ungkap Sindikat Curanmor dan STNK Palsu, 5 Pelaku Ditangkap

Baca juga: Kapolres Padangsidimpuan Pimpin Penggrebekan Lapak Narkoba di kelurahan Aek Tampang

(*/tribun-medan.com)