Jusuf Kalla Kritik Keras Aksi Jokowi Bagi-bagi Bansos: Itu Tugas Camat, Memalukan Sekali!

TRIBUN-MEDAN.COM – Jusuf Kalla kritik pedas aksi Presiden Jokowi yang bagi-bagi bantuan sosial atau bansos di depan Istana Merdeka.

Adapun aksi Presiden Jokowi bagi-bagi bansos di depan Istana Merdeka mendapat kritikan pedas dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menilai aksi Presiden Jokowi bagi-bagi bansos sangat memalukan.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan aksi bansos seperti yang dilakukan Jokowi merupakan tugas camat.

Sehingga Jusuf Kalla menilai, perbuatan Jokowi itu memalukan karena tidak sepatutnya bansos dibagikan di depan istana.

"Ini memalukan sekali. Kok bansos dibagikan di depan Istana," kata JK dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga menuturkan, seorang presiden juga tidak perlu turun langsung membagi-bagikan bansos kepada masyarakat.

Menurut JK, bansos semestinya bisa didistribusikan melalui kantor pos, bukan malah dibagikan oleh presiden di depan istana yang jalannya justru dilalui oleh mobil.

"Sebaiknya jangan diulangi lagi, memalukan sekali. Bisa saja media internasional tulis bahwa Indonesia sudah parah sampai presiden bagi-bagi beras depan istana,” ujar JK.

JK pun mengingatkan bahwa ada banyak tugas-tugas negara yang harus menjadi prioritas seorang presiden ketimbang membagikan bansos di pinggir jalan.

"Itu tugas camat. Jangan sampai melupakan tugas-tugas negara yang lebih penting," lanjutnya.

Untuk diketahui, Jokowi pernah memantau langsung pembagian bansos untuk masyarakat di depan Istana Merdeka pada April 2023 lalu.

Ketika itu Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir memantau pembagian paket sembako dari pihak Istana Kepresidenan kepada masyarakat.

Video pembagian bantuan itu kembali beredar pada bulan Januari 2024 menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Usai Digrebek Ngehotel Bareng ASN, Wakil Bupati Rokan Hilir Adu Jotos dengan Bupati: Macam Kesurupan

Baca juga: ROCKY Gerung Ternyata Pernah Prediksi Mahfud MD tak akan Lama Jadi Menko Polhukam, Mahfud: Dia Lupa

JOKOWI Salurkan Bansos Tanpa Mensos Risma

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi kembali disorot PDIP lantaran tak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembagian bantuan sosial (Bansos). 

PDIP menilai tak diajaknya Tri Risma merupakan penyelewengan jabatan yang cukup berat. 

Selain itu kata PDIP, tak diajaknya Menteri Risma lantaran berasal dari PDIP. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Menteri PDIP dicueki Jokowi dalam beberapa kegiatan bertemu dengan masyrakat. 

Hasto menilai Jokowi telah melakukan penyalahgunaan jabatan. 

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu.

"Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran," kata Said kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai.

"Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos. Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.

"Malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu," ungkap Said.

Said menjelaskan, hampir 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK.

"Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," ucapnya.

Dia mengusulkan agar jatah bansos pada tiga bulan pertama, yakni Januari-Maret 2024 disalurkan Minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.

Menurut Said, hal tersebut perlu dilakukan agar penyaluran bansos tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang Pilpres.

Bansos Melonjak Saat Pilpres hingga Jokowi Dituding Politik Transaksional

Bantuan sosial (bansos) melonjak saat Pilpres hingga Presiden Jokowi dituding politik transaksional.

Adapun Presiden Jokowi yang menggelontorkan banyak bansos dituding sebagai wujud poilitik transaksional.

Terlebih, anggaran bansos saat Pilpres melonjak tinggi mencapai Rp 496 triliun atau lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Dianggapnya Presiden Jokowi melakukan politik transaksional juga karena anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Sehingga menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, Presiden Jokowi terkesan menggunakan bansos barang berupa beras dan uang buat mendapatkan simpati rakyat dan mendapatkan kompensasi dari rakyat.

"Praktik penyaluran bansos oleh presiden secara langsung di berbagai daerah telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi sedang mempraktikkan politik 'klientelisme' yakni sistem-praktik politik berdasar relasi pertukaran atau transaksional," kata Maftuchan dilansir Tribun-medan.com, Kamis (1/2/2024).

Menurut Maftuchan, pemberian bansos oleh Presiden Jokowi secara langsung ke rakyat bermakna mengharap masyarakat memberikan kompensasi berupa dukungan politik terhadap agenda politik elektoralnya.

"Seperti yang telah gamblang kita ketahui, Presiden Jokowi mengkampanyekan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran," ucap Maftuchan.

Menurut Maftuchan, praktik politik klientelisme berdampak buruk karena mengancam demokrasi substantif sekaligus mengancam pemenuhan hak-hak dasar warga.

Untuk diketahui, nilai anggaran Bansos pada 2024 melonjak tinggi hingga mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran Bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter