MENAKUTKAN! Ganjar dan Cak Imin Mendadak Ingatkan Tragedi Berdarah 1998, Ajak Masyarakat Lakukan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Pencoblosan Pilpres 2024 tinggal 10 hari lagi, tepatnya 14 Februari 2024. Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sama-sama singgung tragedi kelam tahun 1998.

Oleh sebab itu, Ganjar Pranowo mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar tetap konsisten sesuai demokrasi pada Era Reformasi.

Ajakan itu dikemukakan Ganjar dalam orasinya di acara “Indonesia Berg3ma” di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan.

Acara itu merupakan rangkaian Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Menurut Ganjar, sistem demokrasi di Indonesia adalah investasi yang sangat mahal harganya, karena dicapai melalui rentetan peristiwa bersejarah dan pengorbanan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan buruh.

Salah satunya adalah peristiwa 1998 ketika desakan mahasiswa dan buruh serta seluruh rakyat mampu meruntuhkan pemerintahan Orde Baru, yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto.

Ganjar mengingatkan, jangan sampai kejadian kelam di tahun 1998 yang menyebabkan huru-hara terulang kembali, akibat demokrasi dirongrong oleh kebobrokan seperti pada era Orde Baru.

"Konsistensi ini perlu dikawal karena investasi demokrasi mahal sekali. 98 kota ini terbakar, jangan sampai itu terulang lagi, sekali lagi jangan sampai itu terulang lagi," ujar Ganjar.

Capres berambut putih itu mengungkapkan, pelaksanaan demokrasi khususnya dalam sebuah pemerintahan harus berjalan dengan sehat dan penuh konsistensi. Pasalnya, pemerintah yang menjadi pimpinan tertinggi dalam sebuah negara harus memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan bagi seluruh rakyat.

"Ketika kita akan berdemokrasi, maka berikan ruang untuk berkontestasi dengan sehat. Setuju ya? Kalau kita mau bicara semuanya mesti konsisten, siapa yang boleh netral dan boleh berpihak. Tidak boleh saling tuker-tukeran begitu," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai, kondisi demokrasi Indonesia seiring penyelenggaraan Pemilu 2024 sedang dalam situasi yang mengkhawatirkan dan perlu dikawal oleh seluruh elemen masyarakat.

Ganjar mengapresiasi seluruh perguruan tinggi yang telah menyuarakan keprihatinannya, sehingga menjadi peringatan untuk penyelenggaraan demokrasi yang lebih sehat di masa Pemilu 2024.

"Perjalanan demokrasi kita hari ini lagi mendapatkan tantangan. Tapi saya bangga juga karena kampus mulai bangun dari tidurnya. Mulai dari UGM, UII, UI, tadi saya dengar UNPAD dan Trisakti sudah siap-siap," ucap Ganjar.

Cak Imin: Negara sedang dilanda masalah

Sementara, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi petisi yang dikirim para guru besar dari Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurut dia, pemerintah harus melakukan evaluasi jika para ilmuwan dari kampus-kampus ternama itu sudah menyuarakan keresahan.  Sebab, kata Cak Imin, hal itu menandakan negara sedang dilanda masalah besar terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. 

"Harus menjadi evaluasi bersama, tidak boleh kita gegabah mengabaikan, karena kalau tidak, bisa terulang revolusi 98," kata Cak Imin di Banten, Jumat (2/2/2024).

"Nah, kalau sudah kampus bicara, kalau sudah ilmuan dan para profesional bicara, artinya lampu merah," sambungnya.

Sebelumnya para guru besar dari UGM, UII, dan UI mengirimkan sejumlah petisi kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. 

Petisi-petisi tersebut memiliki narasi yang seragam, yaitu mengingatkan pemerintah agar menggelar Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sivitas akademika yang pertama kali menyerukan itu ialah para guru besar dari UGM. 

Mereka mengkritik Presiden Jokowi lewat Petisi Bulaksumur yang dibacakan di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir serta pernyataan Jokowi tentang diperbolehkannya presiden dan menteri untuk berkampanye dan memihak pasangan capres-cawapres tertentu.

Komunitas akademik UGM menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan kepada prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial yang merupakan esensi nilai Pancasila. 

“Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi nilai Pancasila,” ujar guru besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Koentjoro.

Petisi yang dibacakan Koentjoro tersebut berisi desakan dan tuntutan kepada Jokowi, aparat penegak hukum, pejabat negara, dan aktor politik di belakang presiden, untuk segera kembali kepada koridor demokrasi. Selain itu, UGM mendesak DPR RI dan MPR RI mengambil sikap dan langkah konkret untuk menyikapi berbagai gejolak politik saat ini.

Sivitas akademika UII juga melakukan hal serupa. Mereka mendesak Presiden Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Hal itu disampaikan Rektor UII Prof. Fathul Wahid saat membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan", Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataan sikap tersebut, komunitas akademik yang terdiri dari para guru besar, dosen, mahasiswa hingga para alumni UII tersebut, menilai saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan.

Sikap kenegarawanan Presiden Jokowi dinilai telah pudar. Hal itu dinilai dapat dilihat dari lolosnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 usai keluarnya putusan MK soal batas usia capres dan cawapres, hingga pernyataan Kepala Negara yang menyebutkan presiden boleh berpihak dan berkampanye.

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," kata Fathul saat membacakan pernyataan sikap, Kamis.

Seruan senada juga disampaikan sivitas akademika UI yang tergabung dalam Dewan Guru Besar UI pada Jumat (2/2/2024). Mereka menyoroti praktik dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu yang disorot adalah gerakan mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024. 

"Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo di Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat. 

Selain itu, ia bersama sivitas akademika UI juga mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.  "Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan," katanya.

Tuti juga mengimbau seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sivitas akademika UII pun menyampaikan sejumlah tuntutan.
Pertama, mendesak Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres-cawapres. "Presiden harus bersifat adil dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan bukan untuk sebagian kelompok," kata Fathul.

Kedua, menuntut Jokowi beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Termasuk, lanjut dia, salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial (bansos).

"Ketiga, menyeru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membaca demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa," jelasnya.

Keempat, sivitas akademika UII mendorong para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan capres-cawapres untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

"Kelima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur adil dan aman, demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," tegasnya.

(*/tribun-medan.com)