POLEMIK BANSOS, Golkar Singgung Maling Teriak Maling, Kaesang: Bansos Dikorupsi saat Pandemi

TRIBUN-MEDAN.COM - Partai Golkar membantah tudingan PDP soal politisasi bantuan sosial (bansos).

Diketahui, polemik politisasi bansos dikuliti dalam debat terakhir Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sosl bantuan sosial (bansos).

Menurut Anies bansos harus diberikan demi kepentingan rakyat yang membutuhkan, bukan malah untuk kepentingan kelompok tertentu dan pemberinya.

Sementara, Ganjar menilai bahwa pemerintah harus memastikan agar bantuan sosial yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. "Bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Ganjar.

Diketahui akhir-akhir ini, data dan cara penyaluran bansos di sejumlah kota/kabupaten tidak tepat sasaran, karena penyalurannya diduga tidak seusai dengan data di Kementerian Sosial, seperti biasanya biasa bisa di lihat dari Cek Bansos Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id. 

Bahkan, penyaluran bansos di sejumlah kota/kabupaten tersebut diduga dipolitisasi kelompok (koalisi) tertentu, tergantung "bendera" apa si penguasa di kabupaten/kota tersebut. Salah satu contoh penyaluran bansos di Yogyakarta, menurut Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, menyebut adanya bantuan sosial (Bansos) yang berada di kantor DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terkait tudingan itu, Sekretaris DPD Golkar DIY yang juga Wakil Sekretaris TKD Prabowo-Gibran DIY, Erwin Nizar membantah hal tersebut.

"Maling teriak maling lah kalo itu. Kalau saya maling teriak maling. Tidak benar, dan kalau mereka mengatakan itu jangan-jangan mereka yang melakukan itu selama ini," ujarnya Minggu (4/2/2024) malam, dikutip dari Kompas.com, Senin.

Erwin mengeklaim, bansos yang dibagikan oleh Partai Golkar merupakan inisiatif partai dan relawan.

Pendanaan juga dilakukan secara internal, tidak ada dari pemerintah.

"Iya inisiatif kita. Pendanaan dari kita juga, jadi teman-teman partai dan relawan itu justru gotong royong," kata dia.

"Tidak ada (bansos pemerintah)," pungkasnya.

Kaesang: Lebih bermasalah bansos dikorupsi saat pandemi

Sementara, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep turut menanggapi persoalan bansos yang disinggung dalam debat kelima Pilpres 2024 yang berlangsung Minggu (4/2/2024).

Menurut Kaesang, bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Namun, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut lebih menjadi masalah jika bansos ada yang dikorupsi.

"Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu," ujar Kaesang usai menghadiri debat kelima pilpres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

"Mungkin saat ini (pembagian bansos) dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat (pandemi) Covid-19 dikorupsi," tegasnya.

Kasus korupsi bansos pada saat pandemi sempat ditangani oleh KPK. Kasus korupsi itu melibatkan menteri sosial saat itu, Juliari Batubara. Juliari merupakan kader PDI-P, parpol yang kini mengusung Ganjar-Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Kaesang pun memuji penampilan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam debat kelima.

Menurut Kaesang, Prabowo banyak menyampaikan solusi persoalan bangsa. "Debat terbaiknya Pak Prabowo, sangat solutif, ya. Bagus-bagus," ujar Kaesang .

Tudingan Hasto

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku mendapat laporan adanya bantuan sosial (bansos) yang berada di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, Yogyakarta.

Hasto mengungkapkan, laporan atas temuan itu merupakan tanda bahwa adanya politisasi bansos di masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, Hasto tidak memerinci secara jelas mengenai laporan tersebut.

Dia hanya menyatakan, temuan itu juga sudah beredar di media sosial.

Menurut Hasto, politisasi bansos hanya akan membawa hal negatif bagi perhelatan Pemilu 2024.

"Fotonya banyak beredar di media sosial itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ujarnya.

Masalah Politisasi Bansos Dikuliti di Debat Capres 

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sosl bantuan sosial (bansos). Menurut Anies bansos harus diberikan demi kepentingan rakyat yang membutuhkan, bukan malah untuk kepentingan kelompok tertentu dan pemberinya.

Anies menegaskan keluarga yang membutuhkan harus diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Hal tersebut Anies sampaikan dalam debat capres kelima di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).  "Bila membutuhkan, diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Bansos Plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi," ujar Anies.

Anies menjelaskan, dirinya ingin memastikan rakyat Indonesia hidup dengan sehat. Jika ada rakyat yang sakit, maka dia akan memastikan orang itu ditolong secara cepat. "Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak," katanya.

"Dan warga negara yang bangga dengan negaranya karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang rasa keadilan," imbuh Anies.

Ganjar: negara wajib menciptakan keadilan sosial

Sementara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar istilah bantuan sosial (bansos) diubah menjadi bantuan kesejahteraan rakyat (kesra).

Ganjar beralasan, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial di tengah rakyat, bukan hanya membagikan bansos.

"Kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar.

Di samping itu, politikus PDIP ini mengakui bahwa rakyat yang tidak mampu memang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Namun, ia menyebutkan bahwa bantuan yang digelontorkan negara tidak mampu menurunkan kesenjangan sosial, meski angka kemiskinan turun.

Oleh sebab itu, Ganjar menilai bahwa pemerintah harus memastikan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

"Bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Ganjar.

Kenapa tidak bertanya ke capres nomor 2 Prabowo?

Di sisi lain, Ganjar Pranowo buka suara mengenai alasannya bertanya mengenai masalah bantuan sosial (bansos) kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan, dalam debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Padahal, isu mengenai politisasi bansos sejauh ini lekat dengan koalisi partai pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku akan menanyakan hal serupa kepada Prabowo jika diberikan kesempatan bertanya saat debat membahas bansos.

Tetapi, dalam sesi itu, pertanyaan harus diajukan Ganjar kepada Anies. "Kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan itu juga saya tanyakan," kata Ganjar usai debat capres kelima di JCC, Minggu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini lantas menyebut pertanyaan itu diajukan untuk memberikan gambaran isu aktual kepada publik. Terlebih, dalam pandangannya, saat ini penyaluran bansos tampak lebih masif di masa kampanye.

"Ketika terjadi klaim yang begitu masif, anggaran juga besar, dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, publik mesti tahu persoalan yang sebenarnya mengenai penyaluran bansos. Terutama, mengenai masih banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran. "Ketika kemudian masih banyak masyarakat (yang menyebut), 'Loh, kok saya enggak dapat', gitu, dan sekarang semua sampaikan itu, maka itu jadi pertanyaan. Ini menjadi perhatian publik," kata Ganjar.

"Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa, karena itu adalah kewajiban negara," ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya dalam debat kelima Pilpres, Ganjar bertanya kepada Anies mengenai penyaluran bansos yang bermasalah. Menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran, datanya bukan data Kementerian Sosial, dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu.

“Menurut Pak Anies, bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tepat sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa ditanya rakyat?” tanya Ganjar dalam debat capres.

Sri Mulyani: Bansos dari APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024) siang.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi bahwa pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke istana oleh Presiden Jokowi tersebut untuk membahas agenda terkait dengan pelaksanaan APBN 2024.

"Betul, pukul 14.30 WIB bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal terkait pelaksanaan APBN 2024," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (2/2/2024).

Lebih lanjut, Ari pun membantah bahwa pemanggilan Menteri Keuangan tersebut dihubungkan dengan isu mundur yang selaras dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Dia menekankan bahwa Sri Mulyani hingga hari ini masih menjalankan tugas untuk memimpin Kementerian Keuangan.

Bahkan, Ari menyebut bahwa kabinet Indonesia Maju yang dinaungi oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin masih solid.

"Bu Menkeu tetap bekerja seperti biasa menjalankan tugas-tugas untuk memimpin Kementerian Keuangan," ujar Ari.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Beberkan Anggaraan Bansos di Tahun 2023 Sebesar Rp 476 Triliun dan Naik Rp 20,5 Triliun Menjadi Rp 493,5 Triliun di Tahun 2024

Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan adanya penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) dari Rp 476 triliun di tahun 2023 naik menjadi Rp 493,5 triliun di tahun 2024. 

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, penebalan bantuan sosial (bansos) tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (31/1/2024) lalu.

"(Bansos) mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) El Nino dan bantuan pangan,” kata dia lagi.

Di samping itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program kredit usaha rakyat (KUR) serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan, seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).

Pada 2024, Bendahara Negara mengatakan APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Menkeu Sri Mulyani juga menekankan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen APBN yang telah dibahas bersama DPR RI dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara.

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.

Anggaran Dinaikkan Rp 20,5 Triliun, Tapi Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Berdasarkan catatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pada awal 2021 hingga awal 2023, kerugian negara akibat bantuan sosial salah sasaran mencapai Rp 523 miliar per bulan. Hal ini disebabkan data penerima bantuan tidak mutakhir, di antaranya masih ada aparatur sipil negara yang menerima bantuan itu.

Bahkan, data yang dikirim dari daerah paling bawah, dari kelurahan dan desa di Kabupaten/Kota, tidak serta merta mendata dengan akurat, siapa saja pantas dan tidak pantas mendapatkan bansos tersebut. Aparatur desa/kelurahan melaporkan data warganya dengan pilih kasih.

Kemudian, oknum aparatur desa/kelurahan di Kabupaten/Kota juga diduga mencoret data penerima bansos karena tidak memberikan fee kepada oknum apartur desa/kelurahannya saat tiba waktunya pencairan bansos melalui Bank Himbara dan PT. Pos Indonesia tersebut.

Diketahui, ada pelaporan perubahan data penerima bansos, hal itu pun diduga dimanfaatkan para oknum aparat di daerah dalam mendata ulang yang sebelumnya telah terdata di Kementerian Sosial yang bisa dicek bansos: https://cekbansos.kemensos.go.id/. sehingga ada  tidak menerima lagi.

Data terbaru dari bawah yang dikirim ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu kemudian digunakan dalam penyaluran bansos. Data yang dipakai saat ini disebut Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), ataupun juga keluarga rawan stunting.

Maka dari itu, meski pagu anggaran bansos dinaikkan Rp 20,5 triliun, maka data penerima bansos di tahun 2023 ke bawah akan berkurang, sehingga banyak yang tidak dapat di tahun 2024 ini, meski data-data para penerima masih terdaftar di Kementerian Sosial.

Sebelumnya, data penerima sosial diusulkan oleh aparatur desa/kelurahan di pemerintah kabupaten/kota, lalu diverifikasi oleh Kementerian Sosial setiap bulan.

Dulu data diverifikasi setiap enam bulan. Data yang telah diverifikasi akan masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lalu jadi basis pemberian bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Kini, data penerima bansos dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Di sisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemberian bantuan sosial (bansos) secara terus menerus berpotensi melestarikan kemiskinan.

Hal tersebut Wapres sampaikan saat berbincang dengan awak media yang disiarkan di kanal Youtube Wapres RI, Sabtu (6/1/2024) lalu.

Menurut Ma'ruf, anggaran sosial dari APBN itu terbatas. Di sisi lain, anggaran itu juga harus bisa bermanfaat untuk menghilangkan kemiskinan.

Ia pun menilai sebaiknya fokus anggaran tak hanya untuk perlindungan sosial, namun untuk pemberdayaan. "Tapi pemberdayaannya, supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bansos terus namanya melestarikan kemiskinan,"ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, Wapres pun ingin di tahun 2024 anggaran untuk bansos bisa terus berkurang. Sebagai gantinya, anggaran itu dialihkan untuk program pemberdayaan. "Karena itu kita harap 2024 tambah lagi anggarannya, untuk sosial juga. Tidak hanya anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan kemiskinan," pungkasnya.

Wapres Ma'ruf mencontohkan anggaran bisa digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha menengah dan besar. Sebab, kalau unit usaha itu produktif, maka bisa memberdayakan masyarakat juga.

Tak hanya itu, Ma'ruf menilai pemberdayaan pada unit usaha pun bisa menekan angka stunting. Maklum, kata dia, selama anggaran sosial juga mencakup untuk penanganan stunting. 

"Jadi pengusaha menengah, besar. Tergantung langkah kita melakukan pemberdayaan. Nanti itu kita dorong supaya mempercepat," pungakas dia.

Bantuan sosial sangat besar

Diketahui, pemerintah memang menggelontorkan banyak bantuan sosial bagi masyarakat selama beberapa tahun belakangan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menggelontorkan Rp443,4 triliun dana APBN untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2023. Kemudian, naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun di tahun 2024.

Menurutnya, pemberian bansos itu dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi. "Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan menerima tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami beri penebalan bantuan sosial," ujar Sri Mulyani.

Ia merinci, besaran bansos senilai Rp443,4 triliun itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga sebanyak Rp44,5 triliun. Lalu, penyaluran kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp44,5 triliun. Kemudian, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp7,5 triliun.

Lebih lanjut, dana perlinsos itu juga mencakup penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter sebesar Rp21,3 triliun. Selanjutnya, subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp68,7 triliun. Kemudian, untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) 4,6 juta debitur sebesar Rp40,9 triliun dan bantuan pangan 21,3 juta keluarga sebesar Rp7,8 triliun. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyalurkan Rp10,4 triliun untuk pemberian BLT desa kepada 2,9 juta keluarga.

(*/tribun-medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter