WAKAPOLRI Komjen Agus Andrianto Sebut Tidak Ada Intervensi Rektor, Begini Klarifikasi Kompolnas

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Agus Andrianto menanggapi perihal hebohnya informasi soal pejabat kampus (rektor) yang diduga diminta (intervensi) oknum anggota polisi untuk membuat video apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komjen Agus menjelaskan bahwa informasi itu tidak benar. Menurutnya, Polri sama sekali tidak pernah menerima perintah tersebut.

"Apa ada di sini? Nggak ada, kita ngga ada. Tadi sambutan saya juga biasa, saya kegiatan baksos juga saya tidak ada menyangkut apa-apa, memang ada program Kapolri dalam rangka cooling sistem, tapi kegiatannya adalah bakti kesehatan dan bakti sosial yang bisa membantu masyarakat," jelas Agus di Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu (7/2/2024) siang.

Kata Agus, dirinya menduga ada kesalahpahaman saat menerima informasi tersebut.

"Kalau untuk yang itu, sejauh ini tidak ada instruksi untuk mengarahkan berita itu, tentunya pak Kapolda juga tidak ada tugas sepeti itu," bebernya.

Klarifikasi Kompolnas

Di tempat terpisah, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, pihaknya tengah melakukan klarifikasi kepada Polri terkait polisi di Jawa Tengah (Jateng) yang meminta rektor-rektor di universitas di wilayah tersebut untuk membuat video testimoni soal kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait dengan dugaan ada permintaan kepada rektor-rektor untuk membuat testimoni sebagai upaya cooling system, ini sedang kami klarifikasi," ujar Poengky, Rabu (7/2/2024).

Poengky menjelaskan bahwa cooling system biasa dilakukan polisi menjelang pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dia menyebut bahwa upaya polisi itu dilakukan agar masyarakat tetap bijak dan tidak terpengaruh berita-berita hoaks yang bisa menimbulkan konflik sosial.

Namun, dalam kasus ini, Poengky khawatir jika upaya polisi yang menelepon rektor disalahartikan di lapangan. "Sehingga berdampak pada dugaan ada intervensi dari pihak kepolisian. Ketika ada pernyataan sikap dari kampus-kampus yang mengkritisi Presiden Joko Widodo, Presiden sendiri menyatakan bahwa itu bagian dari demokrasi," katanya.

"Memang benar bahwa pernyataan sikap kritis kampus itu bagian dari kebebasan berekspresi sekaligus bagian dari tugas perguruan tinggi untuk melakukan kritik dan koreksi, sehingga harus dihormati oleh semua pihak," ujar Poengky lagi.

Oleh karena itu, Poengky meminta pimpinan Polri mengawasi anggotanya di lapangan.

Dia berharap, jika betul polisi melakukan cooling system, jangan sampai malah dianggap sebaliknya oleh masyarakat.

"Pimpinan perlu memastikan agar aparat kepolisian di lapangan berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai upaya cooling system yang baik justru dianggap sebaliknya," katanya.

Pembelaan Polda Jateng

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu buka suara soal permintaan video testimoni kepada sejumlah rektor di Jawa Tengah.

Kombes Satake menegaskan bahwa permintaan video itu merupakan upaya program cooling system dari para tokoh dan akademisi untuk mengampanyekan pemilu damai dan menjaga kondusivitas menjelang hari pencoblosan pemilu serentak.

"Jadi pada satu sisi bahwa tujuannya dalam rangka pemilu ini tadi disampaikan melaksanakan kegiatan cooling system kepada beberapa tokoh baik agama, masyarakat, orang-orang yang punya kompeten untuk bisa membantu menjaga situasi kamtibmas bisa berjalan aman lancar dan tertib," ujar Satake, Selasa (6/2/2024).

Menurut dia, video ajakan pemilu damai dari para tokoh ini dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat dengan baik. "Oleh karena itu, kami minta, Polri mengimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai edukasi sehingga pelaksanaan pemilu berjalan lancar menjaga perstauan dan kesatuan bangsa," kata Satake.

Dalam praktiknya, permintaan video kepada para tokoh di Semarang itu dilakukan petugas yang bekerja di bawah Polrestabes Semarang.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, upaya ini sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam untuk menjaga situasi menjelang Pemilu 2024 agar tetap kondusif.

"Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, agama, kemudian termasuk sivitas akademika untuk memberikan dukungan kepada terlaksananya pemilu damai," ujar Irwan.

Kendati demikian, dia mengatakan, para tokoh tersebut tidak diminta untuk menjelaskan prestasi kinerja Presiden Jokowi selama ini. Apalagi keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilu 2024.

"Tidak ada (soal politik dan pujian Jokowi), tidak ada sama sekali. Sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan itu untuk men-support terciptanya pemilu damai. Tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk testimoni atau pesan kamtibmas di Kota Semarang," kata Irwan menegaskan.

Pihaknya juga telah menyampaikan kepada para tokoh bahwa video tersebut akan digunakan untuk publikasi di media sosial untuk mengampanyekan pemilu damai.

"Sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni kami sudah sampaikan bahwa hasil testimoni akan kami publish karena tujuan kami agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak ramai ajakan-ajakannya," ujar Irwan.

Berikut Fakta Sejumlah Rektor di Jateng Bikin Video Apresiasi Jokowi

Diberitakan sebelumnya, permintaan video testimoni apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pesan pemilu ke beberapa rektor di Jawa Tengah (Jateng) menjadi pro kontra.

Sejumlah rektor menolak permintaan membuat video testimoni tersebut karena dianggap berbeda pandangan.

Namun, ada juga rektor yang tetap membuat video tersebut yang di dalamnya berisi soal pemilu dan apresiasi Presiden Jokowi.

Video-video tersebut beredar di media sosial.

Berikut sejumlah rektor yang membuat video apresiasi kerja Jokowi dan pesan damai pemilu:

1. Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Ahmad Sodik

Dalam video yang dibuatnya, Ahmad Sodik menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Jokowi dalam periode kepemimpinannya mulai 2014-2024.

"Presiden Republik Indonesia ke-7, beliau adalah seorang negarawan yang telah banyak berjasa untuk Republik Indonesia," kata dia.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, bangsa Indonesia mampu melakukan lompatan kemajuan di berbagai bidang.

"Utamanya adalah pembangunan infrastruktur dan menjaga stabilitas ekonomi dan berhasil melewati masa-masa sulit pandemi Covid-19" ujar dia.

Dia menganggap Jokowi telah meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia internasional seperti Forum G20 dan di tingkat Asean.

"Serta menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB," paparnya.

Di video yang sama, Ahmad Sodik menyebut tak boleh ada pemaksaan untuk menentukan pilihan.

"Setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum," ujar dia.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jebul Suroso.

Dalam video yang dibuatnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jebul Suroso mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah hadir di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada 3 Januari 2024.

"Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah berkenan hadir di universitas Purwokerto pada tanggal 3 Januari 2024," paparnya.

Kehadiran Jokowi, merupakan penghargaan kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan juga insan pendidikan. "Untuk kami meningkatkan kinerja akademik kami disemangati oleh Bapak Presiden," ujar dia.

Dia juga, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada presiden atas legacy yang telah dicanangkan untuk kemajuan Indonesia seperti pandemi Covid-19 yang telah dilalui melalui upaya keras.

"Dan ini adalah berkat kepemimpinan Bapak Presiden," imbuhnya.

Selain apresiasi kinerja Jokowi, dia juga berharap agar pemenang Pemilu 2023 dapat meneruskan kinerja Presiden Jokowi.

"Kami juga menyampaikan di momen pemilihan presiden, Pemilu 2024 mudah-mudahan Bapak Presiden dan bangsa Indonesia bisa memperoleh pemimpin yang dapat melanjutkan kinerja dari bapak presiden Joko Widodo," ujarnya.

3. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Hardi Winoto

Dalam video testimoni itu, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Hardi Winoto mengajak semua pihak agar mensuseskan pemilu dan menjaga demokrasi.

Menurutnya, Unimus merupakan bagian dari proses demokrasi sehingga menjaga netralitas.

"Jadi demokrasi adalah hak semua warga negara yang harus kita junjung tinggi dan harus kita bantu mensukseskan proses demokrasi di negeri ini. Jadi jangan sampai demokrasi itu terkotori gara-gara suatu tindakan tertentu yang mengakibatkan rusaknya demokrasi," kata dia dalam video tersebut.

Selain itu, dia juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mampu melewati masa-masa sulit ketika pandemi Covid-19 tanpa ada halangan apapun.

"Kemudian melakukan lompatan-lompatan untuk kemajuan Indonesia. Sehingga mampu mempunyai reputasi internasional yang baik. Maka kami harapkan Indonesia semakin maju, semakin punya kiprah yang baik dan mampu mensejahterakan masyarakat," imbuhnya.

Di video yang sama, Hardi Winoto berharap pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

"Dan kami berharap pemilu 2024 mendapatkan pemimpin yang melangsungkan kebaikan-kebaikan yang telah diperoleh oleh Pak Jokowi," ujar dia.

4. Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Yos Johan Utama

Dalam videonya, Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Yos Johan Utama lebih menyoroti masalah pemilu saat ini.

Untuk itu Yos memberikan imbauan agar masyarakat bisa bebas menentukan pilihan.

"Kami mengimbau ada beberapa hal yaitu, bahwa setiap orang itu memiliki hak secara konstitusional di dalam demokrasi ini. Menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Tetap ingat di dalamnya juga ada satu prinsip tanggungjawab," kata dia.

Untuk itu dia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya namun juga jangan memaksa orang lain.

"Orang lain punya pemikiran yang berbeda pula. Dan untuk itu kami mengimbau dalam setiap pelaksanaan dalam masalah pesta demokrasi gunakanlah dengan cara yang santun dan yang benar sesuai yang ada. Dan juga menghargai pilihan orang lain. Ayo kita bikin pesta demokrasi 2024 ini adalah pesta demokrasi yang damai," imbuhnya.

Di balik video para rektor Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wahid Abdulrahman mengatakan, ada dua kemungkinan dibalik gerakan operasi tersebut.

Menurut Wahid, Jateng termasuk daerah rawan terjadi konflik menjelang pemilu. Sehingga kepolisian setempat berinisiatif membuat colling system dengan melibatkan tokoh masyarakat termasuk para petinggi kampus.

Yang kedua, perlu diingat juga Jateng merupakan daerah paling 'seksi' dan diprediksi akan terjadi pertarungan sengit antara pasangan Ganjar-Mahfud dengan pasangan Prabowo-Gibran.

Dengan begitu, Wahid menyimpulkan operasi senyap tersebut lebih condong untuk penggiringan opini maupun arahan yang kemudian menguntungkan pasangan nomor urut 02.

"Meski secara normatif presiden (Jokowi) sudah menyatakan netral, tidak memihak salah satu paslon. Tapi secara biologis dengan pencalonan anaknya tidak bisa dikesampingkan tentu arahnya ke sana," ujarnya.

Rektor yang menolak bikin video apresiasi Jokowi

Semenentara, sejumlah rektor menolak bikin video apresiasi Jokowi. Di antaranya Rektor Universitas Negeri Sultan Agung (Unissula) Semarang, Gunarto, mengaku mendapat permintaan untuk tidak mengikuti perguruan tinggi lainnya yang mengkritik dan membuat pernyataan sikap soal kemunduran demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Gunarto mengungkapkan, dirinya didatangi oleh seorang mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang memintanya tidak ikut membuat seruan atau petisi seperti sivitas akademika kampus lainnya.

Dia menyebutkan, "tim operasi perguruan tinggi" meminta membendung kritik terhadap Jokowi menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024. Namun, Gunarto menolak permintaan itu.

"Hari ini saya didatangi oleh tim operasi perguruan tinggi, diminta untuk tidak membuat petisi (kritik) nepotisme Pak Lurah di Pilpres 2024. Tapi, saya tidak mau," kata Gunarto Rabu (7/2/2024).

Pihaknya tidak bersedia mengungkap identitas orang tersebut lantaran sosok dari tim operasi itu merupakan kawan lamanya.

"Bukan (aparat), tapi bagian tim," ujar dia.

Unissula pada Kamis (8/2/2024) hari ini akan menghimpun kekuatan untuk menggelar seruan atau petisi sebagai kritik terhadap kemunduran demokrasi yang memburuk belakangan ini.

"Unissula akan menyampaikan petisi bau busuk nepotisme di Pemilu 2024," ujar Gunarto.

Sebelumnya , Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang Ferdinandus Hindarto diminta petugas kepolisian untuk membuat video pujian untuk pemerintahan Jokowi.

Namun, Hindarto menolak permintaan dan pihaknya memilih menyatakan kritik lantaran sikap Jokowi dinilai melewati batas prinsip demokrasi.

"Itu saja menurut saya levelnya sudah tanda petik teman-teman di banyak kampus sudah melihat ini 'sudah melewati batas' kalau untuk ukuran yang paling tinggi. Kami meminta presiden dan segenap jajarannya untuk bertindak sesuai porsi, prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi itu saja," kata Hindarto, Selasa (6/2/2024).

Dia menjelaskan, kemunduran itu terlihat mulai dari pelanggaran batas usia cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, penyataan presiden yang menyebut boleh berpihak, penggelontoran bansos secara masif, hingga munculnya peringatan bagi Ketua KPU dari DKKP.

Sama halnya yang dialami Rektor Atma Jaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nurhartanto.

Gregorius juga menerima permintaan untuk membuat video testimoni tentang apresiasi kinerja Jokowi.

Permintaan tersebut diterima Gregorius melalui aplikasi pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku dari stasiun televisi swasta.

Meski begitu, Gregorius tidak langsung percaya dengan pengakuan pihak tersebut.

Ia merasa aneh dengan permintaan yang dikirimkan karena perguruan tinggi diminta untuk membuat video berisi testimoni mengenai kinerja pemerintah.

"Karena biasanya stasiun televisi swasta biasanya hanya sekadar meminta waktu untuk dilakukan wawancara," ujar Gregorius dikutip dari Kompas TV, Selasa (6/2/2024).

Sudah 30 Kampus

Gerakan moral dari kalangan kampus yang memberikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024, terus meluas.

Gelombang tuntutan dari kalangan intelektual ini mulai bergulir sejak 31 Januari 2023.

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) mendeklarasikan Petisi Bulaksumur sebagai respons keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Petisi UGM itu mendapat respons dari para akademisi lainnya. Dalam tempo singkat, puluhan kampus mengelar aksi serupa.

Hingga Rabu (7/2/2024) sedikitnya sudah 30 kampus yang menyampaikan petisi keprihatinan atas penegakan demokrasi di Pilpres 2024 ini.

(*/tribun-medan.com/kompas.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejumlah Rektor di Jateng Bikin Video Apresiasi Jokowi, Begini Isinya"