PENYEBARAN Film Dokumenter Dirty Vote Diduga Pelanggaran Pemilu Masa Tenang, Bawaslu Lakukan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyebaran film dokumenter Dirty Vote diduga sebagai pelanggaran pemilu pada masa tenang.

Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mendalaminya.

Langkah ini sekaligus tindak lanjut atas protes Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman.

Pihak TKN menyebut film dokumenter Dirty Vote sebagai fitnah.

Sementara, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter 'Dirty Vote'.

Dalam film karya jurnalis sekaligus sutradara Dandhy Laksono tersebut, Bawaslu disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan.

Meski demikian, menurutnya, kerja-kerja Bawaslu masih berproses di Pemilu 2024 dan institusi tersebut juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik.

"Alhamdulillah, silahkan kritik kami," kata Bagja, dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/2/2024).

"Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik," sambungnya.

Namun, Bagja mengatakan, hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu.

"Kami tidak bisa men-drive perspektif masyarakat," ucapnya.

Ia menilai, hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat.

"Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggung gara-gara hal tersebut," ungkapnya.

Sementara, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, mengatakan, akan mendalami soal penyebaran film dokumenter Dirty Vote yang diduga sebagai pelanggaran pemilu pada masa tenang.