DIISUKAN Mundur Bareng Sri Mulyani, Menteri Basuki Anggap Sudah Basi: Kerja Terus, Perintahnya Gitu

TRIBUN-MEDAN.COM – Diisukan mundur bareng Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono anggap sudah basi.

Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menepis isu mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui sebelumnya, Basuki Hadimuljono dan Sri Mulyani diisukan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Namun Basuki akhirnya buka suara dan menepis isu mundur tersebut.

Dimana Basuki menganggap isu mundur tersebut sudah ‘basi’.

Ia mengatakan, isu mundur sudah lewat mengingat hanya satu hari tersisa menjelang pencoblosan Pilpres pada 14 Februari 2024.

Ia juga menuturkan, selama ini dirinya bekerja terus sebagai Menteri PUPR di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

"Halah itu udah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus," kata Basuki, Selasa (13/2/2024) dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com.

Basuki menyampaikan, ia diperintahkan untuk berada di Kabinet hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia juga mengungkapkan bahwa kabinet saat ini tetap solid.

"Perintahnya (sampai akhir) begitu, kan. Masih (solid) kalau saya, enggak ada urusan," tuturnya.

Ditanya mengenai komunikasinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menjawab belum bertemu setelah hari ulang tahun Megawati. "Belum ketemu (Bu Mega) saya. Wah, (terakhir ketemu) sudah ultah beliau dulu," jelas Basuki.

Sebagai informasi, isu mundurnya beberapa menteri sempat berhembus beberapa waktu terakhir.

Menteri yang diisukan mundur adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sementara, menteri yang sudah mundur dari Kabinet Indonesia Maju yakni Mahfud MD.

Mahfud MD melepas jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) karena ingin fokus pada pencalonannya sebagai cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan capres Ganjar Pranowo.

Baca juga: USAI Bansos Kini Jokowi Teken Kenaikan Tukin Bawaslu 2 Hari Jelang Coblos, Alissa: Kenapa Sekarang?

Baca juga: TEGAS! Anies Baswedan Angkat Bicara Terkait Film Dirty Vote Singgung Tanda-tanda Kecurangan Pemilu

Alasan Sri Mulyani Dilarang Mundur

Terungkap alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilarang mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Terkuak, inilah alasan kenapa Menkeu Sri Mulyani dilarang mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu dikuak Megawati Soekarnoputri yang mengungkapkan mengapa Sri Mulyani dan sejumlah menteri dari PDIP tidak mundur dari kabinet.

Ketua Umum PDIP itu menyebut ada kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan nasional dibanding kepentingan partainya.

Menurutnya, penarikan kader partai dari kabinet tidak baik jika dilihat dari kepentingan nasional.

Bahkan bisa berimbas cukup besar.

Hal tersebut disampaikan oleh Megawati dalam acara Rosi di KompasTV, Kamis (8/2/2024) malam.

Megawati mulanya menanggapi soal mundurnya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dari kabinet.

Menurutnya, pengunduran diri Mahfud berkaitan dengan etika.

"Karena kan seperti tadi, yang Rosi katakan. Saya pernah (jadi) presiden, saya pernah wakil presiden, saya pernah DPR tiga kali.

Saya mengajarkan juga kepada anak-anak saya, moral dan etika," ujar Megawati dilansir Tribun-medan.com, Sabtu (10/2/2024).

Dia menekankan, moral juga merupakan bagian semangat individu saat melaksanakan tugas negara.

Selain itu, moral dan etika menurutnya tetap penting dalam berpolitik. 

"Bagi saya, itu adalah etika. Etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik.

Eh endak bisa lho kamu asal masuk (parpol), terus kamu mau cari kedudukan saja. No. Ada disiplinnya. Itu etika. Ada moralnya," tegasnya.

Megawati juga buka suara soal isu akan mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang kerap diperbincangkan publik.

Menurut Megawati, posisi Menkeu sangat krusial bagi negara. Sehingga apabila seorang Menkeu mengundurkan diri maka yang dipertimbangkan adalah dampak kerugiannya.

"Kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menkeu," ujar Megawati. 

"Dia itu istilahnya kan, saya yang tadi dapat masukan, yang dihitung itu buntungnya (kerugian untuk negara) lho jangan untung-nya (untung bagi parpol).

Kalau kita itu nanti salah (perhitungan), what Will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu," lanjutnya. 

Rosiana Silalahi lantas bertanya lebih lanjut soal Megawati yang masih memikirkan nasib bangsa Indonesia.

Megawati pun merespons dengan penegasan bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sebagai warga negara dirinya tentu memikirkan nasib bangsa. 

Terlebih, untuk mencapai Indonesia merdeka butuh perjuangan banyak pihak.

 "Kan saya ini WNI. Ya seperti yang tadi saya katakan saya ingin supaya apa yang dicita-citakan mereka yang sudah berjuang dulu (bisa tercapai)," tuturnya. 

Ada risiko besar jika menteri-menteri mundur Lebih lanjut Megawati memberikan penegasan dia tetap ingin menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja di kabinet.

Meski Presiden Jokowi kini dianggap mengkhianati PDI-P usai anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, namun Megawati tak mau menarik menteri-menterinya dari kabinet. 

Sebab, akan susah mencari calon pengganti menteri yang mumpuni ketika mereka ramai-ramai mundur. Apalagi, jika Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang mundur dari Kabinet Presiden Jokowi.

"Coba saja situ dah, kasih nama, kalau umpamanya Menkeu diganti, coba deh cari calonnya siapa? Nanti saya jawab," ujar Megawati. 

Oleh karenanya, menurut Megawati, dirinya mencoba berpikir secara menyeluruh soal risiko apabila menteri-menteri dari PDIP mundur dari kabinet.

Dia menegaskan, dalam kurun waktu sisa masa pemerintahan sekitar 8-10 bulan ini, Kabinet Indonesia Maju harus terus bekerja.

Apabila banyak menteri mundur, padahal kinerjanya baik, maka akan berdampak buruk bagi negara.

Terlebih ketika yang akan menggantikan hanya ingin menjadi menteri tetapi belum memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja. 

"Cara pikir saya itu, saya kalau berpikir itu, berupaya, untuk bisa melihat sebuah sikon yang holistik. Saya lihat kan tadi. Ini hanya 10, katakan berapa bulan tadi, delapan bulan," kata Megawati. 

"Dan kalau semuanya itu (menteri) dikeluarkan, padahal banyak yang bagus terus digantikan oleh seseorang yang hanya kepentingannya ingin jadi menteri tapi sisi pengetahuan politiknya, sisi pengetahuan daripada saintifik dia ternyata tidak sesuai, saya enggak bisa bayangkan," ujarnya lagi. 

Megawati kemudian menekankan bahwa dirinya tetap ingin bangsa dan negara Indonesia sejahtera.

"Memang maunya saya bangsa saya beres. Semuanya sejahtera sesuai perundangan. Bukan karena maunya saya," kata Presiden kelima RI ini.

Ingin pemerintahan Jokowi selesai dengan baik Megawati menambahkan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berakhir jika Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik.

Jika dihitung sejak Januari 2024, maka akan ada sekitar 8-10 bulan sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi. Meski begitu, menurut Megawati tidak bisa menteri-menteri mundur dan digantikan orang lain. 

Menurutnya belum tentu pengganti menteri-menteri yang mundur punya pengalaman cukup dan bisa bekerja dengan baik di sisa masa jabatan Presiden.

Jika kondisinya demikian, ia khawatir akan mengganggu stabilitas negara. 

"Kalau 6 bulan saja dia sudah mampu, artinya, tahu fragmentasi dan lain-lain, sebagainya is oke gitu. Yang bahaya bukannya apa, apa bangsa dan negara.

Apa engga begini (jika menteri- menteri pengganti tidak mampu bekerja baik)," ungkap Megawati sambil memberikan isyarat negara goncang dengan tangannya. 

"Karena Presiden itu institusi. Jadi jangan seperti saya presiden (berdiri sendiri). Tapi, kan presiden' itu kan kita suka lupa, republik ini dibuat dengan dua hal. Yaitu ketatanegaraan dan ketatapemerintahan," tambah Megawati. 

Lebih lanjut, Megawati menegaskan, sebagai ketua parpol pengusung Jokowi di Pilpres, ia berkomitmen agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selesai dengan baik.

Ia pun sempat menyinggung adanya pihak-pihak yang ingin mengubah konstitusi. Padahal sistem konstitusi yang ada saat ini disusun dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa. 

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: Dihadapan Komnas HAM, Hassanudin Beberkan Kesiapan Pemprov Sumut Hadapi Pemilu: Situasi Kondusif

Baca juga: CONNIE BONGKAR Ditawari Mobil Mewah Rp 11 M Hingga Jabatan Wamen Jika Gabung ke 02

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter