Usai Sebut Siap Jadi Oposisi, PDIP Respons Keinginan Prabowo Bertemu Megawati, Bakal Masuk Kabinet?

TRIBUN-MEDAN.com - Usai sebut siap jadi oposisi, PDIP kini respons keinginan Prabowo bertemu Megawati.

Hal ini pun menjadi sorotan karena sebelumnya Jokowi juga sempat meminta Sri Sultan untuk mengatur pertemuan dengan Megawati.

Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku menerima secara terbuka keinginan Prabowo-Gibran untuk bertemu tetapi dengan syarat.

Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (16/2/2024).

“Tentu ini satu hal yang baik, karena dari dulu juga PDI Perjuangan ini adalah sebenarnya partai yang terbuka, kami ini partai terbuka, tapi terbuka dengan apa terbuka dengan syarat,” ucap Aryo.

“Syaratnya apa, setiap pihak yang kemudian bertemu adalah pihak-pihak yang memang memikirkan kepentingan bangsa dan negara, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri dan keluarga, tidak mementingkan ambisi diri sendiri atau keluarga, mementingkan kepentingan rakyat, tidak hanya mementingkan kepentingan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia.”

Menurut Aryo, Prabowo-Gibran bertemu bukan semata karena hasil Pilpres tapi juga hasil Pileg yang menempatkan PDI-P sebagai partai dengan perolehan tertinggi berdasarkan hasil hitung cepat.

Baca juga: Viral ART Dikurung dan Tak Diberi Makan Majikan, Minta-minta Makanan ke Tetangga karena Kelaparan

“Kalau melihat kenapa kemudian inisiatif untuk bertemu terjadi, kan kemarin dalam pemilu tidak hanya Pilpres yang terjadi tapi ada pemilihan legislatif. Dan di dalam pemilihan legislatif kemarin kita masih melihat bahwa PDI Perjuangan berdasarkan hasil quick count masih menjadi pemuncak klasemen,” ucap Aryo.

“Kita berhasil mencapai hattrick di dalam hal pemilihan legislatif dan masih menjadi kekuatan yang sangat dominan di legislatif, maka kemudian tidak mengherankan kalau kemudian harus dilakukan pertemuan-pertemuan dalam konteks merajut kebangsaan.”

Namun menurutnya, PDI-Perjuangan berada di luar pemerintahan tidak kalah patriotik dengan yang berada di pemerintahan. PDI-P, kata Aryo, akan mendukung pemerintah jika melakukan kesejahteraan rakyat dan akan mengkritik jika pemerintah dalam kebijakannya melukai rakyat.

“Tugas di luar pemerintahan itu tidak kalah cinta negara, tidak kalah patriotik dengan di dalam pemerintahan,” kata Aryo.

Ngaku Siap Jadi Oposisi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, partainya siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah yang akan berkuasa nanti.

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Berada di luar pemerintahan, ujarnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Dia menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Ketika itu, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Sebab, diduga banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasto.

Baca juga: Viral ART Dikurung dan Tak Diberi Makan Majikan, Minta-minta Makanan ke Tetangga karena Kelaparan

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ungkap dia.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakayat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” katanya.

Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hingga Kamis (15/2) per pukul 15.20 WIB atau suara masuk 95,2 persen, Prabowo-Gibran mendapat 58,51 persen, Anies-Muhaimin dengan 25,29 persen dan Ganjar-Mahfud dengan 16,19 persen.

Jokowi Minta Sri Sultan Atur Pertemuan dengan Megawati

Sebelumnya Jokowi dikabarkan minta bantuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati.

Sri Sultan membenarkan kabar bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri.

"Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Saya akan menjembatani. Terserah presiden itu (waktunya). Saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (12/2/2024).

Sultan menegaskan bahwa dirinya bersifat pasif terkait hal ini.

Jika sewaktu-waktu Presiden Jokowi meminta maka dirinya siap bergerak.

"Ya berarti bukan ambil inisiatif. Yang ambil inisiatif Bapak Presiden. Kalau mau ketemu Mbak Mega saya fasilitasi. Kalau bisa ketemu sendiri ya syukur, kalau saya sifatnya pasif," jelasnya.

Sultan mengatakan jika belum ada arahan dari Presiden Jokowi maka dirinya tak akan bergerak.

"Kalau presiden gak ngomong 'tolong diantar', kalo gak (meminta) ya enggak to. Saya kan pasif bukan ngoyak-ngoyak (mengejar)," kata dia.

Terkait hal itu, istana pun angkat bicara melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

Ari Dwipayana menanggapi pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X soal keinginan Presiden Joko Widodo bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Ari, presiden selalu terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa.

"Presiden selalu terbuka untuk bertemu, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Apalagi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa," ujar Ari.

"Inisiatif pertemuan bisa muncul dari mana saja tapi yang paling penting adalah silaturahmi antar tokoh bangsa pasti akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara," lanjutnya.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv