Rencana Pemko Siantar Tahun 2025, Anggarkan Beli Tanah Untuk Outer Ringroad dan TPU

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pematang Siantar mengikuti rapat terkait Rencana Awal Pemerintah Kota Tahun 2025, Senin (19/2/2024) di Ruang Serbuna Bappeda Kota Pematangsiantar.

Dalam rapat, sejumlah pimpinan OPD memaparkan rencana dan program kerja untuk tahun 2025 mendatang.

Pimpinan rapat, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Zainal Siahaan mengatakan bahwa pertemuan ini sangat penting untuk menjaga fokus para dinas dan badan dalam mencapai program kerja di tahun 2025, yang disingkronisasi dengan kinerja tahun 2023 dan 2024 saat ini.

"Agenda rapat ini adalah rencana OPD agar sesuai rancangan awal pemerintah Kota Pematang Siantar untuk tahun 2025. Jadi bagaimana Rencana Awal (Renwal) ini dapat lebih fokus pencapaiannya, dengan program-program kegiatannya," kata Zainal.

Disampaikan Zainal, sejumlah OPD dari Dinas Koperindag, Dinas PRKP, Dinas Ketahanan Pangan, BPKD dan Diskominfo sudah memaparkan rencana kerja untuk tahun 2025.

"Dan ini masih berlanjut. Hari ini sampai dengan besok," kata Zainal.

Zainal mengaku, sebagai panelis bersama para staf ahli, asisten, Bappeda, Inspektorat dan BPKD, mereka ingin visi misi Wali Kota Susanti Dewayani untuk mewujudkan Siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas bisa terwujud.

"Bagaimana OPD ini dapat memaksimalkan anggaran yang sudah ada, dan melihat bagaimana rencana program kegiatan ini belum menyentuh visi misi wali kota, maka akan kita arahkan lagi," kata Zainal.

Sementara itu, dalam kesempatan ini, Kepala BPKD Kota Pematangsiantar Arri Sembiring mengatakan bahwa pada tahun 2025, pihaknya akan meningkatkan pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan dan barang milik daerah, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (wajib pajak daerah) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Arri juga memaparkan bahwa OPD yang dipimpinnya akan meningkatkan jumlah aset tanah kota yang bersertifikat maupun menginventarisasi kendaraan aset pemko yang dikelola OPD dan pihak ketiga.

"Kami akan menginventarisasi barang milik daerah berbasis digital, kita akan tunggu SIPD yang terbaru dari Kemendagri," katanya.

"Sebanyak 1.250 dari total 3.110 bidang tanah milik daerah sudah disertifikatkan. Target 2024 sebesar 400 bidang tanah, dan 2025 itu sebanyak 600 bidang tanah. Mudah mudahan bisa kita selesaikan pada tahun 2026 karena kita masih bergantung dengan BPN," kata Arri.

Arri juga menjelaskan bahwa pada tahun ini, mereka akan membeli lahan Outer Ringroad dengan nilai estimasi sebesar 30 miliar, yakni panjang 15,6 km dan lebar 32 meter. Selain itu, BPKD juga akan menganggarkan pembelian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 7 hektare dan TPU seluas 28 hektare dengan estimasi keseluruhan mencapai Rp 37 miliar.

(alj/tribun-medan.com)