AKIBAT Suara Melejit Dalam Semalam, PSI Dijuluki Partai Salah Input oleh Netizen, Dinilai Janggal

TRIBUN-MEDAN.com - Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam semalam menimbulkan kecurigaan. 

Partai yang dipimpin anak presiden, Kaesang Pangarep ini disebut telah melakukan dugaan tindakan kecurangan agar bisa lolos ke Senayan. 

Pada Minggu, (3/3/2024), PSI telah meraih 3,13 persen suara. Sehingga, PSI berpotensi bisa lolos ke Senayan jika memenuhi syarat empat persen suara. 

Kemungkinan itu bisa saja terjadi, sebab KPU masih melakukan perhitungan suara. Sementara suara yang masuk masih sekitar 60 persen. 

Akibat lonjakan ini, PSI kini dijuluki sebagai Partai Salah Input di media sosial X, Minggu (3/3/2024).

Warganet alias netizen mengaitkan Partai Salah Input dengan sosok Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutp pantauan Tribun, hingga Minggu pukul 2.30 siang, ada 8,242 postingan warganet alias netizen tentang Partai Salah Input.

Partai Salah Input trending usai peroleh suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 (Sirekap) tiba-tiba meroket.

Netizen menyoroti perolehan suara partai milik Kaesang Pangarep, anak Jokowi yang tiba-tibe meroket di Sirekap.

Diberitakan Tribunnews.com, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024.

Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari.

Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS.

Respon KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik mengaku belum mengerti apa maksud dari lonjakan yang tidak wajar atas perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam proses rekapitulasi.

"Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan yang mana," ujar Idham di kantornya, Sabtu (2/3/2024).

Ia lalu menegaskan perolehan suara peserta pemilu disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan secara berjenjang.

"Dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut," tuturnya.

"Nanti setelah di tingkat KPU kabupaten kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU RI," ia menambahkan.

UU Pemilu, kata Idham, memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara.

Baca juga: KPU Jatim Resmi Gelar Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Sampai 8 Maret Mendatang, Bawaslu Kawal Proses

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Penggelembungan

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menduga adanya penggelembungan yang mengakibatkan suara perolehan hasil pemilu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), salah satu anggota koalisi itu, Julius Ibrani mengatakan, kenaikan perolehan suara PSI di tengah data hasil pemilu yang masuk di atas 60 persen tidak masuk akal.

Adapun PSI dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep

“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap (Sistem Rekapitulasi) KPU,” kata Julius dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Julius mengatakan, sejak 18 Februari lalu KPU di tingkat kabupaten/kota sempat menyetop pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di level kecamatan.

Dalam waktu yang bersamaan, KPU menghentikan penghitungan Sirekap untuk alasan penyamaan data.

Akibatnya, Sirekap tidak bisa diakses.

Menurut Julius, pleno rekapitulasi manual di tingkat kecamatan dan Sirekap KPU yang dihentikan itu merupakan gelagat mencurigakan.

“Itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” tutur Julius.

Julius menduga kecurangan pada pemungutan dan penghitungan suara dilakukan untuk mewujudkan tiga keinginan Presiden Jokowi, yakni memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meloloskan PSI ke Senayan, dan menekan suara PDI-P.

“Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu,” lanjut Julius.

Baca juga: PENGAMAT POLITIK Sarankan PSI Terima Kenyataan dengan Lapang Dada, Ketimbang Lolos Parlemen, Tapi. .

Baca juga: ANIES vs AHOK Jilid 2 Terulang di Pilkada Jakarta? Kini Sama-Sama Tanpa Jabatan, Ini Jawaban Anies

(*/tribun-medan.com)