Pj Gubernur Sumut Ikut Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Ramadan dan Idul Fitri 2024

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengikuti rapat koordinasi pengamanan dan harga pangan jelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri di Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (4/3/2024).

Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito Karnavian menyampaikan, untuk menjaga ketersediaan pangan dan harga terjangkau perlu stabilitas keamanan.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Mendorong Adanya Inovasi Strategi Sosialisasi PON 2024 ke Masyarakat

Dan, simpul-simpul transportasi seperti bandara, terminal stasiun pelabuhan dan jalan raya.

“Jadi perlu kolaborasi bersama, kita di tingkat pusat berkerja, rekan-rekan pengusaha bekerja dengan Tupoksinya. Dan, di daerah juga bekerja sesuai kondisi daerah masing-masing, sehingga inflasi kita bisa terjaga,” kata Tito dari Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

Tito berharap, menjelang HBKN Idulfitri 1445 Hijriah, tersedia bahan pokok dengan harga terjangkau agar masyarakat merasa tenang.

“Seperti biasa, pasti akan ada perubahan pola konsumsi pada masyarakat, jadi perlu kita antisipasi baik ditingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, rakor ini untuk penyeimbangan pangan dari sisi hulu hingga hilir sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut ia bilang pangan harus dijaga agar tetap stabil sehingga pasokan dan harga terjangkau di masyarakat terutama jelang HBKN Idulfitri.

“Kita membentuk sinergi secara menyeluruh antara kementerian dan lembaga bidang pangan, kepala daerah se-Indonesia, hingga pelaku usaha untuk menyeimbangkan harga pangan dengan baik, yang tidak memberatkan petani, pengusaha, hingga masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sumut Hassanudin menyampaikan, menyambut baik arahan Pemerintah Pusat terkait upaya menjaga ketersediaan dan harga pangan, menjelang Ramadan dan Idulfitri. Serta terkait pengendalian inflasi di daerah.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, optimis pengendalian inflasi semakin baik ke depan.

Apalagi dengan adanya transformasi digital di berbagai bidang.

Transformasi digital diyakini mampu memperkecil berbagai hambatan, baik bidang perdagangan, pemerintahan atau lainnya.

Di tahun 2023, berdasarkan data East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI), daya saing digital Sumut meningkat 5,7 poin (43,9) dibanding tahun 2022 (38,2).

Kenaikan angka ini membawa Sumut naik peringkat dari posisi 13 ke posisi 10.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada bidang kewirausahaan dan produktivitas, usai Sumut menggelar program fast track digital untuk 1.000 UMKM.

Selain itu, Sumut juga mengimplementasikan digitalisasi di bidang pertanian, di mana komoditas pertanian seperti cabai, bawang merah, beras dan lainnya sering menjadi penyebab meningkatnya inflasi.

“Dari banyak penelitian digitalisasi keuangan memiliki hubungan signifikan dengan inflasi, oleh karena itu, kami concern dengan hal ini, melihat trend inflasi kita di mana sektor pertanian berandil besar pada inflasi maka intervensi digital di sektor pertanian sangat diperlukan,” kata Hassanudin.

Baca juga: Buka F1 Powerboat 2024, Pj Gubernur Sumut Pimpin Lap Parade dan Kibarkan Bendera Merah Putih

Menurut Hassanudin, upaya-upaya berdampak signifikan pada inflasi Sumut yang terkendali di akhir tahun 2023.

Inflasi Sumut pada November 2023 sebesar 3,20 persen (yoy), lebih tinggi dari nasional (2,86 persen) dan di Desember menurun ke angka 2,25 persen (yoy), lebih rendah dari nasional (2,61 persen)

Untuk mengendalikan harga bahan pangan pokok (Bapok), terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1445 H, katanya, Pemprov Sumut juga menggelar Pasar Murah di sejumlah kabupaten/kota, sejak Februari hingga Maret mendatang.

Setiap hari beras yang dijual di pasar murah tersebut mencapai 5 ton, minyak goreng 2 ton, telur ayam 200 papan, gula pasir 1 ton, dan lainnya.

“Semoga dengan pasar murah ini, harga-harga cepat terkendali apalagi menjelang Ramadan,” kata Hassanudin.

Rakor tersebut dihadiri Kemetrian/Lembaga gubernur se-Indonesia, bupati/walikota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

(*)