Guru Honorer Unras di Kantor Bupati Langkat, Minta Usut Guru Siluman dan Batalkan Seleksi PPPK

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Puluhan guru honorer kembali menggruduk Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara, Jumat (15/3/2024).

Para guru honorer ini kembali menuntut agar Seleksi Kompetisi Teknis Tambahan (SKTT) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2023 dibatalkan.

Selama melakukan orasinya, para guru honorer ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dan Satpol PP.

Gitupun Kordinator Aksi, Dian Novindra, tetap menyampaikan aspirasi dan tuntutannya di depan Kantor Bupati Langkat.

"Kami meminta, agar Pj Bupati Langkat membuat surat permohonan secara resmi melalui Sekda, untuk pembatalan SKTT. Dikarenakan melanggar ketentuan administrasi dan terdapat dugaan transaksional," ujar Dian Novindra.

Selain itu, para guru honorer meminta agar Pj Bupati Langkat segera melaksanakan pengumuman ulang hasil seleksi PPPK Guru Tahun 2023 Langkat, sesuai hasil CAT BKN.

Serta dilakukannya evaluasi melalui panitia seleksi daerah (Panselda), terkait adanya guru - guru dan dapodik siluman yang lulus PPPK.

"Salah satunya, staf honorer bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang terdaftar Dapodiknya di SDN 056010 Cempa, Kecamatan Hinai yang lulus PPPK tahun 2023. Kami minta, agar PJ Bupati Langkat mendiskualifikasi guru siluman tersebut," ujar Dian.

Sedangkan itu, Pemkab Langkat melalui Asisten III, Musti Sitepu keluar menemui guru honorer yang berorasi di depan Kantor Bupati Langkat.

Musti berjanji, akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka kepada PJ Bupati Langkat M Faisal Hasrimy AP MAP.

"Pak Pj Bupati dan BKD sedang di Jakarta. Nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan tekan-rekan semua kepada beliau. Kami bukan menghalangi kalian berorasi, tapi inilah prosedur yang harus dilaksanakan, untuk menjaga kondusifitas," ujar Musti.

Sebelum membubarkan diri, para guru honorer mengatakan, mereka akan kembali mendatangi Kantor Bupati Langkat pada, Senin (18/3/2024) mendatang.

Jika tuntutan yang mereka sampaikan tidak mendapat jawaban dari Pemkab Langkat.

(cr23/tribun-medan.com)