DICECAR Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Menkeu Sri Mulyani Bikin Anggota Komisi XI DPR RI Terdiam

TRIBUN-MEDAN.COM - Program makan siang gratis yang digaungkan pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih sorotan.  Sebelumnya program makan siang gratis ini telah ditanggapi Bank Dunia  dan Jusuf Kalla.

Kini, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mendapatkan beragam pertanyaan seputar anggaran program makan siang gratis.

Hal itu saat rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024).

"Bukan karena kami menghindar ya, pertanyaan Bapak Ibu tentang makan siang gratis. Di APBN kita belum ada, di 2024 kan kan tidak ada," kata dia dengan tegas.

Sri Mulyani pun menjelaskan, jika seandainya anggaran makan siang gratis itu sudah ada dimasukkan di dalam APBN, tentu anggota DPR RI juga tahu karena siklum APBN pasti diserahkan kepada DPR RI.

"Kalau ini adalah untuk program baru. Bapak dan Ibu sekalian kan juga paham bahwa siklum APBN kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian untuk mulai dari KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal)," tambah dia.

Sri Mulyani menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 baru akan disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024.

Adapun, APBN tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu adanya fatsun atau etika dan kominikasi politik yang dilakukan dengan baik.

Sri Mulyani sendiri menyebut, belum ada pembicaraan terkait program tersebut lantaran saat ini pembicaraan soal KEM PPKF baru sampai pada rentang (range) postur APBN.

Dengan demikian, anggaran belanja tiap kementerian atau lembaga belum dapat ditentukan.

"Boro-boro ngomongin belanja K/L, postur aja masih dalam bentuk range, itu pun masih pembahasan sangat awal," imbuh dia di hadapan Komisi XI DPR RI.

"Jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis, gitu aja," tandas dia hingga membuat Anggota Komisi XI DPR RI itu pun berhenti bertanya kembali soal program makan gratis tersebut. 

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mempertanyakan asal usul dari asal anggaran program makan siang gratis tersebut.

"Ini masuk anggarannya di mana Bu Menteri? Kemarin sudah dicoba di SD mana gitu. Kalau uji coba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kan kalau makan, makannya cuma di sekolah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya Bu Menteri. Sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula, sudah dirapatkan pula. Kalau BU Menteri bisa berikan pencerahan gitu," ujar Anis Byarwati.

Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP Wartiah juga ingin mengkonfirmasi kabar yang beredar terkait dana makan siang gratis yang akan menggerus dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal tersebut mendapatkan penolakan dari banyak guru-guru.

"Program makan siang gratis akan menggerus dana BOS, apakah isu itu benar atau seperti apa? Karena itu banyak penolakan dari guru-guru. Kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS ini yang paling penting. Itu yang beredar di Nusa Tenggara Barat (NTB)," ujar Wartiah.

JK Singgung Kemampuan Keuangan Negara

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyinggung soal kemampuan keuangan negara untuk membiayai program makan siang gratis yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Menurut JK, APBN akan menghadapi tantangan berat karena ongkos program makan siang gratis diperkirakan akan memakan Rp 400 triliun.

Terlebih, keuangan negara juga sudah terbebani dengan pembayaran cicilan dan bunganya yang tentu membuat ruang fiskal semakin sempit.

"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun. Jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Bunganya saja, cicilannya kira-kira Rp 6.000 triliun," ujar JK saat menghadiri Election Talks #4 di kampus FISIP UI, Depok, yang disiarkan secara live streaming di akun Youtub Fisip UI, Kamis (7/3/2024).

Belum lagi, lanjut JK, APBN juga sudah menanggung beban cukup berat untuk membiayai berbagai macam subisidi hingga bantuan sosial (bansos).

"Mana lagi subsidi BBM, subsidi listrik, belum lagi bansos yang Rp 500 triliun, belum lagi makan siang Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20 persen. Kalau ditotal ini bisa 4.000 triliun," beber JK.

Pengusaha asal Sulawesi Selatan ini khawatir tambahan anggaran fantastis program makan siang gratis akan membuat semakin APBN jebol.

Saat keuangan negara defisit, tentu harus ditutup dengan utang baru.

Dikatakan JK, utang negara akan ditanggung semua pembayar pajak di Tanah Air. Itu sebabnya, harus ada penyelesaian penerimaan negara bila memang program makan siang gratis benar-benar direalisasikan.

"Pendapatan negara cuma Rp 2.800 triliun. Kita defisit Rp 2.000 triliun. Siapa yang bayar itu? Ya kita semuanya bersama-sama. Kalau tidak diselesaikan maka bagaimana menghadapinya," ucap JK.

"Pemerintah yang akan datang harus punya keberanian. Kalau dia kacau pemerintahan yang akan datang, maka semuanya akan kena. Jadi semuanya akan sulit," sambung JK.

Diwanti-wanti Bank Dunia

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (28/2/2024) lalu.

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Adapun rincian dari Program Makan Siang dan Susu Gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Program Makan Siang dan Susu Gratis merupakan usulan dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

(*/tribun-medan.com)

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter    

Berita viral lainnya di Tribun Medan