Usai Sebar Hoaks Hubungan Marsdya Tonny Harjono dan Jokowi Kini Hasto Samakan Jokowi dengan Soeharto

"Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDIP sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan," ucapnya.

Kemudian, kata dia, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi.

Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi.

Namun, prosesnya minus kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat.

"Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," ungkap Hasto.

Sementara sisi abuse of power era Soeharto ialah menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus (OPSUS).

Sedangkan era Jokowi lewat TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung.

Kemudian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, dan Badan Pangan Nasional.

Hasto Sebar Hoaks Soal Sosok Mohammad Tonny

Sosok Marsdya Mohammad Tonny Harjono yang resmi menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) sempat menjadi kontroversi. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat menebar hoaks bahwa Marsdya Mohammad Tonny merupakan saudara Jokowi dari jalur istrinya, Iriana. 

Hasto awalnya mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap melakukan nepotisme. 

Sebab, banyak pejabat strategis terutama di militer diisi oleh teman dekat Jokowi semenjak di Solo. 

"Hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024) kemarin.

"Kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo. Ini kan anti meritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan?" ujar Hasto.