YAKINNYA Kubu Prabowo Kesaksian Sri Mulyani dkk akan Buktikan tak Ada Kecurangan, Bakal Diuntungkan?

TRIBUN-MEDAN.com - Kubu Prabowo-Gibran optimistis jika kesaksian dari Sri Mulyani dkk akan buktikan tidak ada kecurangan di Pilpres 2024.

Seperti diketahui, empat menteri Kabinet Indonesia Maju bakal memberikan keterangan dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Keempatnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Meteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PMK Muhadjir Effendy.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Rabu (3/4/2024), Airlangga menyebut dirinya bakal hadir di MK untuk memberikan keterangan.

 “Ya insya Allah saya hadir, undangan sudah saya terima tadi malam,” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (3/4/2024).

Airlangga mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjelaskan berbagai program kerjanya ketika dibutuhkan.

“Itu tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya pemerintah, silahkan menjelaskan,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dirinya, kata Airlangga, akan menyampaikan secara terbuka terkait pemberian bantuan sosial (bansos) yang kerap dipermasalahkan dalam sidang di MK.

“Tentu kita akan jelaskan mengenai mekanisme APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kemudian bicara bansos, bicara perlinsos (perlindungan sosial). Bicara sifatnya pemerintahan saja,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahkan mengaku membatalkan rencana kunjungannya ke Mesir untuk menghadiri sidang tersebut.

Rencananya ia ikut terbang ke Mesir mengirim bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan.

“Mestinya, saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan,” ujar Muhadjir usai Apel Gelar Pasukan Ketupat 2024 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Ia juga mengaku telah menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang tersebut dari MK.

“Enggak ada persiapan (untuk sidang), kan yang mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja,” kata Muhadjir.

Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberi izin untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Mengutip pemberitaan Antara, Selasa (2/4/2024), Sri Mulyani Indrawati akan memenuhi panggilan MK untuk hadir sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya Kompas.TV memberitakan, Risma memastikan dirinya akan memenuhi panggilan pihak MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Risma di Kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

"Ya datanglah, diundang kok, InsyaAllah. Aku ngomong apa ya aku enggak tahu besok ngomong apa, ditanya apa belum tahu," ujar Risma, dikutip Tribunnews.com.

Menurutnya, ia tidak memiliki persiapan khusus dalam menghadapi pemanggilan MK. Ia juga menyebut akan menjawab segala pertanyaan dari Hakim MK.

"Enggak ada (persiapan khusus), enggak ada pokoknya ngomong kalau ditanya," ujar Risma.

Ia juga menyebut tidak ada arahan dari PDI Perjuangan maupun dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi sidang ini.

"Enggak ada, enggak ada (arahan dari PDI-Perjuangan). Enggak ada, enggak ada (arahan dari Jokowi)," ujar Risma.

Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4).

Hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo yang merupakan Ketua Majelis Hakim Pleno dalam sidang kedua PHPU Presiden 2024 yang berlangsung pada Senin (05/04/2024), di Ruang Sidang Pleno MK.

Suhartoyo sekaligus menepis anggapan bahwa MK menghadirkan para Menteri tersebut atas permohonan para Pemohon baik Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Ia menegaskan pemanggilan tersebut untuk kepentingan hakim.

“Sebagaimana diskusi (Rapat Permusyawaratan Hakim/RPH), universalnya kan badan peradilan yang sifatnya inter parties (mengikat para pihak) itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim,” tegas Suhartoyo, dikutip dari laman resmi MKRI.

Selain empat menteri tersebut, MK juga akan menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kubu Prabowo Sebut Keterangan 4 Menteri di MK Akan Makin Buktikan Tudingan Kecurangan Tidak Benar

Keterangan empat menteri pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan makin membuktikan bahwa tudingan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak benar.

Peryataan itu disampaikan oleh Habiburokhman selaku Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (4/4/2024).

“Kalau mau faktual, sesuatu yang reasonable secara faktual memadai memang keterangan para menteri ini, besok justru akan memperkuat bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar, memperkuat dalil kami,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Habiburokhman menjawab pertanyaan mengenai apakah pemanggilan empat menteri tersebut tidak akan menjadi tantangan bagi pihaknya.

Menjawab pertanyaan itu, Habiburokhman mengatakan berdasarkan pemahamannya, para menteri yang akan hadir dalam sidang tersebut akan memberikan keterangan.

“Yang saya pahami besok itu adalah pemberi keterangan, bukan saksi. Oleh karena itu dalam konteks konflik kepentingan tidak terlalu relevan.”

“Begitu juga kan ada Ibu Risma, menteri dari PDI Perjuangan, nggak akan ada masalah,” ujarnya.

Mereka, lanjut Habib, hanya akan ditanya apa yang mereka praktikkan, kerjakan dalam kapasitas sebagai menteri terkait.

“Dan di situlah menurut saya akan terbuka semua, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar adanya, bagaimana nanti dibuka misalnya kesepakatan awal, perencanaan awal, pemberian bansos.”

“Lalu dibuka juga bagaimana siklus distribusi bansos, kemudian alasan-alasan misalnya mekanisme distribusi bansos yang dikatakan berubah karena memang ada penyederhanaan,” ujarnya.

Ia menyebut sepengetahuannya penyederhanaan tersebut dilakukan sejak adanya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat menteri sosial sebelum Risma.

“Kalau dulu kan penyederhanaan ini karena ada kasus tipikor, di mana menteri sosial sebelum Ibu Risma, juga kader partai politik tertentu tertangkap tangan melakukan korupsi dana bansos, dan masih banyak kasus terkait bansos yang memang belum selesai.”

“Apakah penyederhanaan itu, semacam shortcut itu, nanti sama-sama kita dengar,” ujarnya.

Habiburokhman juga mengaku dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat paham bagaimana soal bansos.

“Kalau saya sih, saya kan di DPR, saya tahu banget bagaimana soal bansos dan lain-lain ini, bagaimana disepakati di komisi berapa, partai-partai apa saja, kemudian ketika implementasi juga,” ujarnya.

“Bahkan di level pileg, saya tahu persis ada kekuatan-kekuatan tertentu yang menikmati memang, mengklaim bansos ini, bahkan secara administrasi, beda dengan pilpres di mana persaingannya adalah persaingan ideologis.”

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter