Dave Laksono Akhinya Tanggapi Kabar Jatah Kursi Menteri Golkar Berkurang jika PDIP Gabung Koalisi

TRIBUN-MEDAN.com - PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan bisa bergabung atau berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024.

Namun, jika benar terjadi jatah kursi Golkar akan berkurang?

Isu hangat ini jadi perbincangan serius hingga akhinya ditanggapi Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.

Dave buka suara buka suara mengenai jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan (PDIP) jika bergabung dalam koalisi.

Dave mengatakan, mengenai pemilihan sosok untuk menjadi menteri tertentu merupakan kewenangan presiden.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Isi Obrolan Rosan dengan Megawati, Kubu Anies-Muhaimin Ngotot dan Pede

"Mengenai posisi menteri itu adalah hak presiden yang menentukan, siapa dan dimana akan ditempatkan," kata Dave, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (12/3/2024).

Terkait hal itu, Dave menegaskan, agar jangan ada pihak yang mencampuri hak presiden dalam memilih menterinya.

Sekali lagi, katanya, hal tersebut merupakan otoritas yang dimiliki presiden.

"Jangan ada pihak luar yang mendikte presiden, karena hanya beliau yang memiliki otoritas akhir," ujarnya.

Meski demikian, Dave kemudian mengungkapkan, ada momen dimana presiden akan membicarakan langsung soal jatah menteri di kabinetnya bersama para ketua partai politik (parpol) yang tergabung koalisi.

Baca juga: Hingga Hari H Idul Fitri 1145 H, ASDP Danau Toba Seberangkan 22.793 Ribu Penumpang

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai PAN.

Tak hanya itu Prabowo juga mendapatkan dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), serta Partai Garuda.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

"Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat," ungkapnya seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).

Baca juga: Kapendam XVII/Cenderawasih Ungkap Pelaku Penembakan Letda Oktovianus, Kronologi Insiden Penyerangan

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

"Diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah karena kompetisi untuk bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi," ujarnya.

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.

"Bahkan kalau perlu kita enggak butuh oposisi, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong, enggak dibutuhkan lagi oposisi," ucapnya.

Karenanya, dia mendukung jika Prabowo akan merangkul semua partai politik (parpol) yang ada di parlemen.

Baca juga: Cek Spesifikasi dan Harga HP Xiaomi 14 Bulan April 2024, HP Flagship yang Baru Diluncurkan

"Saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua parpol yang di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," ungkap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengawasan atau checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap dilakukan meskipun semua parpol bergabung.

"Bersatu itu bukan berarti checks and balances tidak hidup. Kita bisa musyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri," tuturnya.

Dia mencotohkan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerapkali terjadi perbedaan pandangan antara parpol pendukung.

Baca juga: Polda Sumut Turunkan Polisi Pariwisata Bantu Wisatawan Pada Libur Lebaran 2024

Artikel diolah dari tribunnews

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter    

Berita viral lainnya di Tribun Medan