NASIB 249 Nakes Bergaji Rp400 Ribu Dipecat Usai Demo Minta Naik Gaji, Kemenkes Buka Suara

Kemenkes RI pun menyatakan bakal menyelidiki permasalahan yang menimpa ratusan nakes di Manggarai NTT tersebut.

"Kami cek dulu permasalahan yang ada. Karena untuk pengadaaan (nakes) dan besaran gaji telah diatur oleh pemerintah daerah (pemda) setempat," kata kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi, Jumat (12/4/2024).

Ia menegaskan, pemda memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai, lantaran disesuaikan dengan anggaran daerah tersebut.

Kemenkes telah menetapkan standar nakes di puskesmas dan rumah sakit seluruh Indonesia.

Standar tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh daerah agar layanan pada masyarakat dan kesejahteraan nakes bisa terjaga.

Tanggapan IAKMI

Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi NTT ( IAKMI) NTT) Vinsen Belawa Lemaking mengatakan keputusan Bupati Manggari tidak memperpanjang kontrak kerja adalah hal yang wajar. Sebab itu merupakan kewenangannya.

"Namun dengan alasan karena demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah sebuah kekeliruan. Ini menggambarkan kecerdasan emosional seorang pemimpin," kata dia, Sabtu 13 April 2024.

Menurut pengajar Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang itu, apa yang disampaikan tenaga kesehatan adalah hal yang wajar juga. Aspirasi itu perlu diapresiasi karena disampaikan berdasarkan fakta yang ada.

Harusnya Bupati Herybertus Nabit bangga dengan nyali nakes yang memberitahu salah satu masalah ini. Komunikasi yang baik antara Bupati dan para nakes merupakan jalan keluar paling cocok.

"Bupati harusnya bangga bahwa ada tenaga Kesehatan yang punya nyali seperti ini. Tinggal dikomunikasikan secara baik, panggil mereka atau para dalangnya dan diskusi dengan mereka," ujarnya.

Vinsen Lemaking menilai, Bupati atau Pemkab Manggarai tidak akan sulit mencari pengganti para nakes yang dipecat. Apalagi masih banyak tenaga kesehatan di daerah itu yang belum bekerja. Akan tetapi imbas yang timbul sangat panjang.

"300 orang ini akan menjadi batu sandungan bagi pembangunan dan secara politik kesehatan ini sangat mengganggu," katanya.

Efek lainnya bisa jadi semua tenaga kesehatan lainnya tidak mau melamar karena kekuatan korps (PPNI, IBI, IAI, IAKMI dan lainnya) sangat kuat. Masyarakat akan menjadi korban daur ini semua.

Di samping itu, pelayanan di fasilitas kesehatan akan tersendat karena kebanyakan yang berperan aktif di daerah adalah para tenaga honor daerah.