Pj Gubernur Sumut Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Usai Idulfitri dan Libur Nasional

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Pj Gubernur Sumut, Hassanudin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri dan libur nasional bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kegiatan rapat itu dilakukan secara virtual di ruangan Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (22/4/2024).

"Penanganan inflasi jangan sampai kendor, kita tetap jaga dan rawat. Kita jangan pernah bosan mengendalikan inflasi, karena ini menyangkut stabilisasi harga bahan pangan. Jangan sampai kemudian jika sekali sudah tidak terkendali, akan sangat sulit sekali diatasi,” kata Tito Karnavian, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendag.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Ajak Gereja Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Bisa Buat Koperasi

Lebih lanjut ia bilang tingkat inflasi nasional relatif terkendali yaitu 3,05 persen (y-on-y).

Namun harus diwaspadai karena kenaikan dari bulan ke bulan (m-to-m) Februari Maret 2023 sebesar 0,52 persen.

Menurut Tito, meski dalam batas toleran, karena pemerintah pusat menargetkan 2,5 persen, plus minus satu persen.

Artinya ranggenya antara 2,5 persen sampai 3,5 persen itu angka relatif terkendali, yang bisa menyeimbangkan antara produsen dan konsumen.

Dimana harga pangan di tingkat konsumen masih terpenuhi dan harga-harga pangan terjangkau.

Sementara di tingkat produsen baik petani, nelayan dan pabrik, bisa tersenyum karena masih mendapatkan keuntungan.

Namun, katanya, situasi global juga sangat berpengaruh di antaranya perang Rusia – Ukraina, yang masih berlangsung.

Dan itu bisa mempengaruhi inflasi, karena Indonesia mengimport gandum dari Ukraina.

Karena harga gandum sangat erat hubungannya dengan produk-produk pangan olahan dari gandum. Seperti mi instan dan roti, yang menjadi konsumsi masyarakat.

Karena itu, berbagai antisipasi telah dilakukan pemerintah pusat, salah satunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar US$, serta menjaga ketersedian energi.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan BI dan OJK, serta pelaku usaha.

Agar memiliki visi dan pandangan yang sama dalam menghadapi tekanan dinamika global.

Tito juga berharap, peran pemerintah daerah untuk menjaga inflasi dengan tidak saja menjaga sektor hilir saja.

Tetapi perlu memperkuat sektor hulu dengan mendorong produksi dalam negeri, serta memiliki program jangka panjang pengendalian inflasi daerah.

“Kerja sama pemerintah dengan BUMN/swasta juga harus dilakukan, tak mungkin pemerintah kerja sendiri. Artinya teman-teman Pemda perlu duduk bersama dengan swasta untuk membahas produk apa yang naik di daerahnya, dan kemudian berusaha bersama untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersedian pangan tersebut,” ujarnya.

Rakor tersebut juga diikuti Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Beri Motivasi Anak Panti Asuhan Al Washliyah Ismailiyah, Pak Asren Alumnus Sini

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para Gubenur, Bupati/Walikota se Indonesia.

Turut mendampingi Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumut Agus Tripriyono, Inspektur Sumut Lasro Marbun, Kepala Dinas Sosial Asren Nasution, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mulyono.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan M Zakir Syarif Daulay, Kepala Dinas Perhubungan Agustinus, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Rahmadani Lubis, serta Kepala Biro Perekonomian Poppy Marulita Hutagalung.

(*)