KEDEKTAN Jokowi dan Megawati Tinggal Kenangan, Gibran dan Ayahnya tak Lagi Menjadi Bagian dari PDIP

Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDI-P.

Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia (Gibran) ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Dengan dicoretnya Jokowi dan Gibran dari kader PDIP, maka kedekatan Megawati dan Jokowi serta Gibran selama ini tinggal kenangan.

Kendati demikian, Komarudin enggan mengungkapkan saat ini terkait langkah politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Komarudin disinggung apakah PDI-P akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"PDI Perjuangan itu setiap sikap terhadap koalisi dan bukan koalisi itu ada sikap-sikap yang dari dulu kita ada hitung-hitungannya. Dan saya kira itu sudah disampaikan itu keputusan Ketua Umum lah nanti kita lihat," pungkasnya.

Kubu AMIN juga Ingatkan Prabowo-Gibran

Di sisi lain, Kubu Anies-Muhaimin juga mengingatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.

Diketahui, Putusan MK yang final dan mengikat berarti mengesahkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.

Executive Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Sudirman Said menilai bahwa dalam kompetisi seperti halnya Pilpres pasti ada pihak yang menang dan kalah.

"Kepada yang menang Pak Prabowo Subianto, saya ucapkan selamat bekerja, menata negara, melakukan perbaikan-perbaikan, mencapai apa yang dicita-citakan oleh kemerdekaan," ucapnya, Selasa (23/4/2024).

"Sebagai bagian dari tim yang kalah, saya harus menghormati Putusan MK, betapa pun banyak ketidakpuasan dan catatan atas penyelenggaraan Pilpres 2024," lanjut Sudirman.

Di sisi lain, Sudirman menilai bahwa dissenting opinion yang disampaikan oleh tiga hakim MK, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi dokumentasi penting, yang merupakan catatan pengakuan bahwa ada banyak hal yang janggal dalam proses Pilpres 2024.

"Kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, kita tumpukan harapan agar pemerintah mendatang dapat melakukan koreksi atas berbagai kejanggalan, praktik kekuasaan yang menyimpang, dan pelanggaran etik yang terjadi," ucapnya.

"Pemerintah yang akan dibentuk oleh presiden terpilih punya tanggung jawab besar untuk melakukan penataan ulang regulasi, nilai-nilai, dan budaya politik ke depan agar demokrasi kita dapat membuahkan kesejahteraan dan keadilan," imbuhnya.