KEDEKTAN Jokowi dan Megawati Tinggal Kenangan, Gibran dan Ayahnya tak Lagi Menjadi Bagian dari PDIP

TRIBUN-MEDAN.COM - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun berpesan kepada Gibran Rakabuming Raka agar tidak pernah berbohong.

Pesan itu disampaikan Komarudin kepada Gibran yang akan resmi ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (24/4/2024).

"Sebagai pemimpin istilah saya, boleh salah, tapi tidak boleh berbohong, apalagi sebentar lagi dilantik menjadi wakil presiden Indonesia," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024) malam.

Komarudin Watubun juga mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka tak lagi menjadi bagian dari PDIP.

Komarudin lantas mengungkit pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto soal Gibran yang disebut berbohong pada partainya.

Menurut dia, apa yang disampaikan Hasto benar adanya.

Gibran pernah berbicara di depan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bahwa tidak akan maju sebagai calon wakil presiden.

"Mas Gibran sendiri maju ke mimbar, lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDI Perjuangan," ujar dia.

"Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi cawapres, lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu, lalu dianggap Pak Sekjen, 'Wah, berbahaya'. Justru yang berbahaya itu Mas Gibran," sambungnya.

Ia menambahkan, apa yang disampaikan Hasto sebenarnya adalah pengingat bagi putra sulung Presiden Joko Widodo itu sendiri.

Menurutnya, Hasto ingin berpesan agar Gibran berhati-hati dengan setiap ucapan dan janjinya.

"Apa yang dia (Gibran) katakan, harus dikerjakan, karena bagaimanapun nanti menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi rakyat Indonesia, terutama generasi muda," pungkas Komarudin.

Jokowi dan Gibran Bukan PDIP Lagi

Komarudin Watubun juga mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDIP?

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin.

Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDI-P.

Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia (Gibran) ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Dengan dicoretnya Jokowi dan Gibran dari kader PDIP, maka kedekatan Megawati dan Jokowi serta Gibran selama ini tinggal kenangan.

Kendati demikian, Komarudin enggan mengungkapkan saat ini terkait langkah politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Komarudin disinggung apakah PDI-P akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"PDI Perjuangan itu setiap sikap terhadap koalisi dan bukan koalisi itu ada sikap-sikap yang dari dulu kita ada hitung-hitungannya. Dan saya kira itu sudah disampaikan itu keputusan Ketua Umum lah nanti kita lihat," pungkasnya.

Kubu AMIN juga Ingatkan Prabowo-Gibran

Di sisi lain, Kubu Anies-Muhaimin juga mengingatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.

Diketahui, Putusan MK yang final dan mengikat berarti mengesahkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.

Executive Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Sudirman Said menilai bahwa dalam kompetisi seperti halnya Pilpres pasti ada pihak yang menang dan kalah.

"Kepada yang menang Pak Prabowo Subianto, saya ucapkan selamat bekerja, menata negara, melakukan perbaikan-perbaikan, mencapai apa yang dicita-citakan oleh kemerdekaan," ucapnya, Selasa (23/4/2024).

"Sebagai bagian dari tim yang kalah, saya harus menghormati Putusan MK, betapa pun banyak ketidakpuasan dan catatan atas penyelenggaraan Pilpres 2024," lanjut Sudirman.

Di sisi lain, Sudirman menilai bahwa dissenting opinion yang disampaikan oleh tiga hakim MK, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi dokumentasi penting, yang merupakan catatan pengakuan bahwa ada banyak hal yang janggal dalam proses Pilpres 2024.

"Kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, kita tumpukan harapan agar pemerintah mendatang dapat melakukan koreksi atas berbagai kejanggalan, praktik kekuasaan yang menyimpang, dan pelanggaran etik yang terjadi," ucapnya.

"Pemerintah yang akan dibentuk oleh presiden terpilih punya tanggung jawab besar untuk melakukan penataan ulang regulasi, nilai-nilai, dan budaya politik ke depan agar demokrasi kita dapat membuahkan kesejahteraan dan keadilan," imbuhnya.

Menurutnya, di atas semua yang terjadi, perlu disadari bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini di depan mata sangatlah besar.

"Masalah kemiskinan, pengangguran, pasokan pangan, subsidi energi, dan ruang fiskal yang terbatas akan menjadi PR besar yang harus ditangani," katanya.

"Dari perspektif global, tekanan geo politik dan konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia akan memerlukan perhatian tersendiri," jelas Sudirman.

Oleh sebab itu, kata dia, semua pihak harus bersiap move on, menyiapkan diri untuk bergerak maju.

"Harus ada usaha untuk melakukan musyawarah antar tokoh bangsa untuk tidak saja berfokus menata pemerintahan, tetapi menata negara keseluruhan dengan segenap instrumennya," jelas dia.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter