Rakesh, Pria Viral yang Adang Mobil Satpol PP Sebut Wali Kota Bobby Nasution Tebang Pilih

Menurut Rakhmat, beberapa hari lalu, pihaknya melakukan Penertiban PKL  di area tersebut.

Namun, satu diantara PKL bernama Rakesh menghalangi penertiban tersebut.

Terkait permasalahan anak buahnya dengan Rakesh yang sempat  ribut, saat ini kata Rakhmat pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian atas kejadian tersebut. 

"Kita melakukan kegiatan penertiban, ada beberapa PKL yang berjualan di atas trotoar. Dimana itu tidak perbolehkan. Namun pada saat penertiban ada masyarakat kita, Rakesh namanya melakukan, menghalangi dan ada masyarakat juga yang memviralkan kejadian tersebut," jelasnya kepada Tribun Medan saat ditemui pada saat pelaksanaan kegiatan audiensi Hari Buruh,  Rabu (1/5/2024). 

Menurut Rakhmat, apa yang sudah dilakukan Rakesh sudah sangat menggangu pihaknya dalam melakukan penertiban dan masyarakat sekitar.

"Ini sedang kita koordinasikan ke pihak kepolisian, bagaimana baiknya. Karena bapak Rakesh ini telah menghalangi petugas dalam menjalankan tugas," terangnya. 

Untuk langkah apa ke depan yang akan dilakukan pihaknya ke Rakesh, masih akan didiskusikan lebih lanjut.

"Nanti akan kita koordinasikan apakah mungkin kita panggil pak Rakesh nya. Atau kita somasi untuk menanyakan tujuan dia melakukan aksi itu apa. Pastinya kami akan kembali datangi pak Rakesh," jelasnya. 

Menurutnya,kemarin untuk usaha milik Rakesh sudah dihentikan. 

"Tapi nanti akan kita lihat lagi apakah masih berjualan atau seperti apa. Setelah itu akan kita tentukan langkah selanjutnya," ucapnya. 

Rakhmat juga mengakui, saat ini banyak pedagang yang sudah melazimkan jualan di atas trotoar.

"Permasalahan PKL di Kota Medan cukup luar biasa. Berdasarkan data ada 25 ribu PKL yang akan kami tertibkan. Untuk itu ada beberapa langkah yang kami lakukan," jelasnya. 

Saat ini, kata Rakhmat pihaknya sudah membuat program Zonasi. Dimana ada tempat-tempat PKL boleh berjualan di sana.

"Kita juga sudah ada Perda Zonasi untuk PKL. Jadi kita juga sudah minta data-data ke pihak Kecamatan. Lokasi mana saja yang boleh jadi tempat PKL," terangnya. 

Menurutnya, penertiban PKL ini juga  harus dilakukan dengan memberikan solusi. Karena jika tidak ada  solusi itu menimbulkan banyak konflik.