Respons Kasatpol PP Medan setelah Mendapatkan Amukan Rakesh terkait Dagangan Digusur

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Medan, Rakhmat Harahap merespon tentang anak buahnya yang ribut dengan Rakesh pada saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di trotoar Jalan Gatot Subroto Kota Medan.

Menurut Rakhmat, beberapa hari lalu, pihaknya melakukan Penertiban PKL di area tersebut.

Namun, satu di antara PKL bernama Rakesh menghalangi penertiban tersebut.

Terkait permasalahan anak buahnya dengan Rakesh yang sempat ribut, saat ini kata Rakhmat pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian atas kejadian tersebut.

"Kita melakukan kegiatan penertiban. Ada beberapa PKL yang berjualan di atas trotoar. Dimana itu tidak diperbolehkan. Namun pada saat penertiban ada masyarakat kita, Rakesh namanya. Melakukan, menghalangi dan ada masyarakat juga yang memviralkan kejadian tersebut," jelasnya kepada Tribun Medan saat ditemui pada saat pelaksanaan kegiatan audiensi Hari Buruh, Rabu (1/5/2024).

Menurut Rakhmat, apa yang sudah dilakukan Rakesh sudah sangat mengganggu pihaknya dalam melakukan penertiban pedagang dan masyarakat sekitar.

"Ini sedang kita koordinasikan ke pihak kepolisian, bagaimana baiknya. Karena bapak Rakesh ini telah menghalangi petugas dalam menjalankan tugas," terangnya.

Untuk langkah apa ke depan yang akan dilakukan pihaknya ke Rakesh, masih akan didiskusikan lebih lanjut.

"Nanti akan kita koordinasikan apakah mungkin kita panggil pak Rakesh-nya. Atau kita somasi untuk menanyakan tujuan dia melakukan aksi itu apa. Pastinya kami akan kembali datangi pak Rakesh," jelasnya.

Menurutnya, usaha milik Rakesh sudah dihentikan.

"Tapi nanti akan kita lihat lagi apakah masih berjualan atau seperti apa. Setelah itu akan kita tentukan langkah selanjutnya," ucapnya.

Rakhmat juga mengakui, saat ini banyak pedagang yang sudah melazimkan jualan di atas trotoar.

"Permasalahan PKL di Kota Medan cukup luar biasa. Berdasarkan data, ada 25 ribu PKL yang akan kami tertibkan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang kami lakukan," jelasnya.

Saat ini, kata Rakhmat pihaknya sudah membuat program zonasi. Di mana ada tempat-tempat PKL boleh berjualan di sana.

"Kita juga sudah ada Perda Zonasi untuk PKL. Jadi kita juga sudah minta data-data ke pihak Kecamatan. Lokasi mana saja yang boleh jadi tempat PKL," terangnya.

Menurutnya, penertiban PKL ini juga harus dilakukan dengan memberikan solusi.

Karena jika tidak ada solusi itu menimbulkan banyak konflik.

"Karena PKL ini kan warga kita juga. Sehingga kita harus membantu kesulitan ekonomi mereka. Dan PKL itu harus dibina. Atau PKL ini bisa dijadikan UMKM untuk naik kelas," terangnya.

Nantinya dari data setiap kecamatan, pihaknya akan membuat zonasi PKL boleh berjualan tetapi dengan catatan ada jam-jam tertentu.

"Hal ini sudah kita lakukan misalnya di Kesawan itu dulu banyak PKL di sana. Tapi kita zonasikan ke RS eks PTPN di Jalan Putri Hijau. Nah yang seperti itu kita harapkan," terangnya.

Selain pemindahan zonasi di RS Eks PTPN, kata Rakhmat, juga ada di Jalan Pagaruyung, Guru Patimpus juga sudah ada.

"Jadi ekonomi bertumbuh, masyarakat khususnya PKL juga bisa mendapatkan tempat yang layak," ucapnya.

Menurutnya ke depan, pihaknya akan membuat tempat zonasi di mana para PK, pengamen lokal dan lain -lain berkumpul di satu tempat layaknya Malioboro Yogyakarta.

"Kita tidak akan mendukung para PKL berjualan di trotoar Kota Medan. Apalagi sudah ada aturan larangan jualan PKL seperti di area rumah sakit, kantor pemerintah, Perkantoran dan lain-lain," jelasnya.

Pemilik Warung Kopi (Warkop) DKI di Jalan Gatot Subroto Kota Medan, Rakesh kembali viral di sosial media.

Rakesh kembali viral karena tidak terima jualannya ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan.

Penertiban tersebut dilakukan, karena jualan Rakesh berada di trotoar jalan.

Dimana trotoar jalan itu difungsikan untuk pejalan kaki.

Amatan Tribun Medan dari instagram @inimedanbung, Rakesh terlihat hanya memakai celana panjang dan tidak memakai baju.

Dalam video itu, Rakesh berhenti di tengah mobil Satpol PP Medan dan meminta para petugas untuk turun dan menemui dirinya.

"Turun kau, aku mau cakap sama kau. Kami warga Medan mau cari makan. PBB naik, jualan di angkringan gak boleh," teriaknya kepada petugas Satpol PP.

Kemudian, Petugas Satpol PP tersebut pun menanyakan tentang trotoar ini siapa yang bangun.

Namun, sayangnya saat hendak melanjutkan pembicaraan Rakesh terlihat semakin berteriak

"Itu kau tengok di area Carrefour lebih ramai gusur sekarang. Ini dibangun uang rakyat bukan Bobby Nasution (Wali Kota Medan, red)," teriaknya.

Karena ucapan tersebut, petugas Satpol PP tersebut pun terlihat tersulut emosi.

"Yang lain diam, iya tahu, terus," jawab petugas Satpol PP menentang Rakesh.

Rakesh juga mengaku jijik dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Bukan hanya itu Rakesh juga mengatakan petugas pemerintah bodoh.

"Petugas pemerintah Bodoh, aku jijik dengan Bobby. Kami juga gak perlu pemimpin macam kau," ucap Rakesh sambil menunjuk Satpol PP tersebut.

Bahkan Rakesh mengaku, petugas Satpol PP tersebut yang memaki dirinya terlebih dahulu.

"Apa, kau pikir aku takut sama kau, kau yang A....g. Kau yang maki aku deluan. Ini uang rakyat. Kami mau cari makan," jelasnya.

Namun dalam video itu, Petugas Satpol PP tersebut terlihat mengalah dan meminta Rakesh untuk tenang.

"Udah-udah, kalau mau cari uang ada tempatnya, bukan di trotoar," jelasnya.

ALASAN RAKESH NGAMUK KE SATPOL PP

Saat diwawancarai, Rakesh mengaku dirinya cekcok dengan petugas Satpol-PP Kota Medan, karena adanya penertiban pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

Ia mengaku tidak terima dengan kebijakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang tega menggusur para pedagang yang berjualan di trotoar jalan.

Menurutnya, kebijakan mantu Presiden Jokowi itu tebang pilih.

Sebab ada beberapa bangunan besar, termasuk mall yang bangunannya memakan trotoar jalan tidak ditertibkan.

"Penyebabnya dibilang Bobby tidak boleh jualan di trotoar. Kalau memang nggak boleh, tidak memandang suku, agama, dan golongan semua harus di sapu rata," kata Rakesh kepada Tribun-medan, Rabu (1/5/2024).

"Pertama rumah makan Tisya di atas parit sampai sekarang tidak dibongkar, Carrefour sampai sekarang nggak dibongkar. Kenapa angkringan yang bukanya jam 6 sampai jam 3 pagi kita itu yang dirusuhi," tambahnya.

Katanya, seharusnya Wali Kota Medan berterima kasih dengan para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, karena memberikan suasana ramai ketika malam hari di kawasan tersebut.

"Seharusnya Pemko atau pimpinan walikota Medan, berterima kasih dengan adanya keramaian tidak ada tindak kejahatan, orang masih berpikir," sebutnya.

Rakesh dan para pedagang kaki lima di kawasan tersebut mengaku sangat kecewa, dengan kepemimpinan Bobby Nasution yang mengganggu masyarakat kecil untuk mencari makan.

"Kalau diganggu-ganggu orang kecil cari makan, perut ini nggak bisa ditahan. Kita punya anak yang harus dinafkahi," bebernya.

Ia juga meminta kepada Wali Kota Medan untuk turun langsung melihat kondisi para pedagang kaki lima dan juru parkir di wilayah tersebut.

"Dia (Bobby) turun ke bawah, jangan parkir diganggu, pakai mesin diganggu ditangkapi. Kami punya bukti setoran-setoran, yang kami setor ke dishub," ujarnya.

"Kalau mau tangkap, tangkap kadisnya jangan kami yang diobok-obok, kami setor sama mereka, kalau berani tangkap orang itu,"

"Kami punya setoran bukti pembayaran ada. Kami ditangkapi, dikompas (peras) setiap hari, Polsek Medan Baru minta upeti sama kami Rp 5 ribu satu hari," sambungnya.

Rakesh berharap kepada Wali Kota Medan, agar tidak pilih kasih melakukan penertiban di kawasan tersebut.

Ia juga mengaku mendukung kebijakan Bobby Nasution, asal tidak tebang pilih yang hanya menyengsarakan masyarakat kecil.

"Jangan mau seenaknya saja dia, mentang-mentang dia Wali Kota Medan mau enak-enak dia saja," ucap Rakesh.

"Perut nggak bisa diajak diam, kalau makin terancam apapun kubuat. Ini bukan ngancam, ini kubuktikan sama kalian semua, pedagang sudah resah dengan tindakan si Bobby,"

"Tolong Bobby kau ingat ke bawah, bukan kau saja yang mau makan, rakyat mau makan juga, Bobby ini ingat Rakesh ya nggak pernah mundur sama kau sikit pun," tegasnya.

Napak Tilas Kasus Rakesh

Rakesh pernah tersandung dua kasus viral sebelum aksinya menghentikan mobil patroli Satpol PP baru-baru ini.

Pertama, dia sempat menyiram petugas Satgas Covid-19 dengan air panas saat penertiban jam operasional warung selama PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Selepas itu, dia kembali berulah dengan menolak untuk memakai masker.

Aksinya itu pun viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun @medantau.id di Instagram, terlihat peristiwa itu terjadi saat razia di depan salah satu mal di Kota Medan.

Awalnya Rakesh terlihat berdiri melihat para petugas yang sedang melakukan razia.

Dia terlihat tak menggunakan masker.

Kemudian perekam video menanyakan alasannya tidak memakai masker.

"Bapak ini dikasih masker tak mau," kata perekam video.

"Tak mau, tak mau, suka- suka aku, aku tak mau," ujar Rakesh.

Perekam video itu lalu menjelaskan bahwa memakai masker sudah menjadi perintah dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Jadi, setiap masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan.

"Kita ini hidup di negara, ada aturannya. Pakai masker salah?" tanya perekam video lagi.

"Salah lah, ada rupanya yang mati di jalan? Saya sudah cukup sehat," ujar Rakesh.

Petugas yang berada di lokasi sempat memberikan masker ke Rakesh, tetapi ditolak.

"Tak usah," katanya.

"Kalau tak mau pakai masker, pulang ke rumah, jangan di sini," ujar petugas.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Medan Rakhmat Adi Harahap menyebut bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat (28/1/2022) di depan Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Saat itu, petugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan sedang melakukan razia di kawasan tersebut.

"Itu bukan razia masker, tetapi razia Dishub sekalian bagi masker," ujarnya, Senin (31/1/2022).

Rakhmat sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan masker.

Dia menegaskan ada sanksi berat bagi masyarakat yang tidak mau menggunakan masker, terlebih di tempat umum.

"Semua hukuman bagi pelanggar Prokes itu diatur dalam Perwal Nomor 11 tahun 2020 dan Perwal Nomor 27 tahun 2020. Ancamannya itu ada beberapa, salah satunya penahanan KTP selama tiga hari," tegas Rakhmat kala itu.

(cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter