Tribun Wiki

10 Negara yang Larang LGBT, dan 10 Lainnya Melegalkan, Ada Hukum Rajam Hingga Digantung Sampai Mati

Kasus LGBT kembali menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini, terlebih dengan munculnya kasus pernikahan sesama jenis

Editor: Array A Argus
WartaKota
ILUSTRASI Hukuman rajam bagi pelaku LGBT 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Kasus berhubungan sesama jenis atau pernikahan sesama jenis merupakan sebuah hal yang sangat tabu di Indonesia.

Bahkan, adat istiadat hingga agama yang ada di Indonesia ini melarang setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan berhubungan sesama jenis, apalagi sampai melakukan pernikahan sesama jenis.

Karena maraknya kasus pernikahan sesama jenis ini, masyarakat pun kembali menghubungkannya dengan keberadaan kaum LGBT (lesbi, gay, biseks, dan transgender).

Banyak pihak menilai, keberadaan kaum LGBT dapat mengancam maraknya penyimpangan seksual.

Di sisi lain, banyak pihak yang menilai bahwa meski dilarang dan bertentangan dengan agama, tapi masyarakat tidak boleh melakukan persekusi terhadap kelompok LGBT.

Alasannya, karena persekusi, perundungan, apalagi penganiayaan, dapat melanggar hukum pidana yang ada di Indonesia.

Kendati belum ada hukuman pidana terhadap pelaku LGBT di Indonesia, tapi di beberapa negara lainnya, ada hukuman tegas bagi mereka yang melakukan penyimpangan seksual.

Setidaknya ada 10 negara yang larang LGBT.

Namun, ada juga 10 negara yang legalkan LGBT.

Berikut ini adalah 10 negara yang larang LGBT berkembang di wilayahnya:

1. Brunei Darussalam

Brunei Darussakam termasuk negara yang melarang adanya praktik LGBT di wilayah kedaulatannya.

Jika ketahuan ada kelompok LGBT yang melakukan kegiatan menyimpang, maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Bahkan, Sultan Hassanal Bolkiah pernah menegaskan, bahwa dia akan menerapkan hukum atau syariat Islam terhadap pelaku homoseksual.

Hukumannya pun tak main-main.

Mereka yang ketahuan melakukan tindakan homoseksual akan dirajam sampai mati.

Hal ini pun sempat bikin heboh dunia barat.

Negara barat yang kebanyakan mendukung LGBT menilai hukuman tersebut sangat mengerikan.

Di sisi lain, Brunei Darussalam tegas menegakkan syariat Islam, akan penyimpangan seksual ini tidak menjadi penyakit bagi generasi muda di negaranya.

2. Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab menjadi negara muslim yang melarang keras tindakan LGBT atau homoseksual di negaranya.

Jika ketahuan melakukan tindakan menyimpang ini, pelakunya bisa dihukum gantung.

Meski begitu, belum ada yang benar-benar dihukum gantung atas kasus homoseksual.

3. Arab Saudi

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga tegas terhadap pelaku penyimpangan seksual.

Baik mereka yang berhubungan sesama laki-laki, atau sesama perempuan, hukumannya sama.

Mereka yang ketahuan melanggar bisa dikenakan hukuman cambuk.

Bahkan, jika ketahuan melakukan kesalahan serupa secara berulang dan dengan sengaja, ancamannya bisa dieksekusi.

4. Iran

Negara lain yang turut menolak keberadaan LGBT dan tidak penyimpangan seksual adalah Iran.

Iran menegaskan akan memberi hukuman yang berat bagi pelaku sesama jenis.

Mereka akan menerapkan hukuman gantung, sebagaimana yang pernah dilakukan Januari 2019 silam.

Hukuman tegas itu berlaku bagi mereka yang nekat menyebarkan paham menyimpang soal seksualitas.

5. Yaman

Negeri Yaman turut memberlakukan hukuman cambuk bagi mereka yang melakukan tindakan penyimpangan seksial.

Untuk laki-laki gay yang belum menikah akan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan penjara selama satu tahun.

Namun, bagi laki-laki gay yang sudah menikah dan melakukan tindakan menyimpang, akan dirajam.

Begitu jiuga dengan wanita lesbian, yang akan dihukum tiga tahun penjara.

6. Nigeria

Nigeria termasuk negara yang melarang adanya aktivitas LGBT di negaranya.

Pada tahun 2014, Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan bahkan menandatangani Undang-Undang Larangan Pernikahan Sesama Jenis.

Ia juga melarang dan menentang keberadaan klub gay, perkumpulan, serta beragam organisasi lain yang mendukung komunitas LGBT

7. Qatar

Bagi pemerintah Qatar, orang yang terdeteksi LGBT akan dihukum tujuh tahun penjara.

Bahkan, jika nekat melakukan hubungan seksual, maka pelakunya bisa menerima hukuman mati.

Hukuman ini berlaku bagi pria ataupun wanita yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan.

8. Afganistan

Negara Afganistan tegas melarang keberadaan LGBT.

Mereka menilai LGBT sebuah pelanggaran moral dan bertentangan dengan Islam.

Bahkan, Afganistan menilai bahwa LGBT ini sebuah penyakit. 

Jika ada yang nekat melakukan pelanggaran atas hal ini, maka siap-siap dieksekusi kelompok Taliban.

9. Somalia

Hukuman bagi pelaku LGBT yang melakukan tindakan seksual menyimpang di Somalia bisa dijatuhi hukuman penjata selama tiga bulan hingga tiga tahun.

Bahkan, Somalia juga memberlakukan hukuman cambuk dan hukuman mati jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat menurut hukum negara tersebut. 

10. Pakistan

Negara yang berbatasan langsung dengan India, yakni Pakistan juga melarang adanya aktivitas seksual menyimpang.

Pakistan menolak keras keberadaan homoseksual di negaranya.

Hukuman yang diberikan bisa berupa penjara dua tahun atau seumur hidup, atau denda.

Berikut ini adalah 10 negara yang legalkan LGBT berkembang di wilayahnya:

1. Jerman

Jerman telah resmi mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis pada 30 Juni 2017 lalu.

Undang-undang tersebut disahkan setelah pihak parlemen melakukan voting dengan hasil 393 setuju, 226 menolak, dan 4 abstain.

2. Amerika Serikat

Setelah pernikahan sejenis dilegalkan di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat pun melegalkan pernikahan sejenis.

Keputusan 5-4 sebagian didasarkan pada interpretasi pengadilan terhadap Amandemen ke-14, dan menyatakan bahwa membatasi pernikahan hanya pada pasangan heteroseksual melanggar amandemen jaminan perlindungan setara di bawah hukum.

3. Skotlandia

Pada 4 Februari 2014, Parlemen Skotlandia memilih untuk menyetujui undang-undang yang mengesahkan pernikahan sesama jenis.

Selain mengizinkan pasangan sesama jenis menikah, tindakan tersebut memberi gereja dan kelompok agama lainnya pilihan untuk memutuskan apakah mereka ingin melakukan perkawinan semacam itu atau tidak.

Dua gereja terbesar di Skotlandia - Gereja Skotlandia dan Gereja Katolik Roma - menentang pernikahan sesama jenis dan melobi melawan undang-undang tersebut.

Undang-undang tersebut berlaku dan pasangan sesama jenis mulai menikah di Skotlandia pada bulan Desember 2014.

4. Brazil

Pada tanggal 14 Mei 2013, Dewan Kehakiman Nasional Brasil memutuskan bahwa perkawinan sesama jenis dimungkinkan dapat dimulai secara nasional.

Sebelumnya, sekitar separuh dari 27 yurisdiksi Brazil mengizinkan pernikahan sesama jenis.

Partai Kristen Sosial konservatif telah mengajukan banding atas keputusan Dewan Kehakiman ke Mahkamah Agung, dan legislatif Brazil masih dapat mempertimbangkan masalah ini.

Mereka membuat beberapa ketidakpastian seputar masa depan perkawinan sesama jenis di negara terbesar kelima di dunia.

5. Prancis

Pada tanggal 18 Mei, Presiden Perancis Francois Hollande menandatangani undang-undang untuk mengesahkan pernikahan sesama jenis.

Langkah ini membuat Prancis menjadi negara ke-14 untuk memberi hak kepada kaum gay dan lesbian untuk menikah.

Meskipun RUU tersebut telah melewati Majelis Nasional dan Senat pada bulan April, tanda tangan Hollande harus menunggu sampai sebuah tantangan pengadilan yang dibawa oleh partai oposisi konservatif, UMP, dipecahkan.

Pada tanggal 17 Mei, pengadilan tertinggi Prancis, Dewan Konstitusional, memutuskan bahwa undang-undang tersebut bersifat konstitusional.

Pada bulan Mei 2012, Hollande terpilih dan Partai Sosialisnya memenangkan mayoritas di kedua majelis legislatif Prancis.

Sesuai dengan janji kampanye mereka, Hollande dan kaum Sosialis telah melewati sebuah undang-undang yang tidak hanya melegalkan pernikahan sesama jenis.

Tak hanya itu, mereka juga memberi hak kepada pasangan gay dan lesbian untuk mengadopsi anak-anak-sebuah ketentuan yang mendapat kritik kuat dari para pemimpin Katolik Prancis.

Sementara jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas orang dewasa Prancis mendukung undang-undang tersebut, penentangan terhadap perubahan tersebut telah berlangsung intens.

Sejak awal tahun 2013, beberapa demonstrasi anti-gay menikah dengan kerumunan orang yang kadang-kadang mudah menguap yang berjumlah ratusan ribu telah terjadi di Paris dan tempat lain.

6. Selandia Baru

Pada tanggal 17 April, Parlemen Selandia Baru memberikan persetujuan akhir untuk sebuah tindakan yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Langkah ini membuat negara kepulauan Pasifik menjadi negara ke-13 di dunia dan yang pertama di kawasan Asia Pasifik untuk memungkinkan kaum gay dan lesbian menikah.

Langkah tersebut mendapat persetujuan dengan batas 77-44 di legislatif unikameral negara tersebut, termasuk dukungan dari Perdana Menteri John Key, dan ditandatangani oleh gubernur jenderal negara tersebut (sebuah proses yang dikenal sebagai persetujuan kerajaan) pada tanggal 19 April.

Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Agustus 2013.

Pada tahun 2005, Selandia Baru memberlakukan undang-undang yang mengizinkan pasangan sesama jenis untuk masuk ke dalam serikat sipil.

Tidak hanya melegalkan pernikahan sesama jenis tapi juga memungkinkan pasangan gay dan lesbian mengadopsi anak-anak.

7. Denmark

Pada bulan Juni 2012, legislator Denmark mengeluarkan undang-undang yang mensahkan pernikahan gay.

Langkah itu diberlakukan undang-undang beberapa hari kemudian ketika Ratu Margrethe II memberikan persetujuannya kepada undang-undang tersebut.

Pada tahun 1989, Denmark menjadi negara pertama yang mengizinkan pasangan sesama jenis untuk mendaftar sebagai mitra dalam negeri.

Dan pada tahun 2010, negara tersebut memberlakukan undang-undang yang memungkinkan pasangan gay mendaftarkan kemitraan hak untuk mengadopsi anak-anak.

Dengan legalisasi pernikahan gay, Gereja Lutheran Injili di Denmark (yang merupakan gereja negara bagian), diharuskan mengizinkan pasangan sesama jenis untuk menikah di gereja.

8. Spanyol

Sebuah parlemen Spanyol yang ditutup dengan ketat melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2005.

Langkah baru menambahkan bahasa pada undang-undang pernikahan yang ada, yang sekarang berbunyi, "Pernikahan akan memiliki persyaratan dan hasil yang sama ketika kedua orang yang masuk ke dalam kontrak tersebut memiliki jenis kelamin yang sama atau jenis kelamin yang berbeda."

Pejabat Vatikan, serta Konferensi Uskup Katolik Spanyol, sangat mengkritik undang-undang tersebut, dan banyak orang berdemonstrasi di Madrid untuk dan melawan tindakan tersebut.

Setelah undang-undang tersebut mulai berlaku, pengadilan konstitusional negara tersebut menolak tantangan dari dua hakim pengadilan kota yang telah menolak surat izin menikah untuk pasangan sesama jenis.

9. Kanada

Pasangan pasangan seks yang sama di Kanada mendapatkan sebagian besar manfaat hukum pernikahan pada tahun 1999 ketika pemerintah federal dan provinsi memperpanjang perkawinan common law kepada pasangan gay dan lesbian.

Melalui serangkaian kasus pengadilan yang dimulai pada tahun 2003, pernikahan sesama jenis secara bertahap menjadi legal di sembilan dari 13 provinsi dan wilayah negara tersebut.

Pada tahun 2005, Parlemen Kanada mengeluarkan undang-undang pembuatan pernikahan sesama jenis yang legal secara nasional.

Pada tahun 2006, anggota parlemen mengalahkan upaya Partai Konservatif Kanada yang berkuasa untuk mempertimbangkan kembali masalah tersebut, sehingga undang-undang tersebut tidak berubah.

10. Belanda

Pada bulan Desember 2000, Belanda menjadi negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Perundang-undangan tersebut memberi pasangan sesama jenis hak untuk menikah, bercerai dan mengadopsi anak-anak.

Perundang-undangan tersebut mengubah satu kalimat dalam undang-undang perkawinan sipil yang ada, yang sekarang berbunyi, "Perkawinan dapat dikontrak oleh dua orang dari jenis kelamin yang berbeda atau sama."

Satu-satunya oposisi di parlemen berasal dari Partai Demokrat Kristen, yang pada saat itu bukan bagian dari koalisi pemerintahan.
Setelah undang-undang tersebut mulai berlaku, Gereja Protestan di Belanda, yang kemudian mewakili sekitar 12 persen populasi negara tersebut, mengumumkan bahwa setiap jemaat dapat memutuskan apakah akan melakukan upacara pernikahan sesama jenis.

Meskipun kelompok Kristen, Muslim, dan konservatif terus menentang hukum, pernikahan sesama jenis diterima secara luas oleh masyarakat Belanda.(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved