Dulu Berseberangan, Kini PDIP Dukung Edy Rahmayadi Jadi Gubernur Memimpin Sumut

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Dulu berseberangan di Pilkada Sumatera Utara 2028, PDIP yang kala itu mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus bertarung melawan Edy Rahmayadi - Ijeck.

Kini menghadapi Pilkada 2024, situasi politik berkata lain.

PDIP secara terbuka menyampaikan keinginannya agar mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kembali memimpin Sumatera Utara (Sumut).

Demikian disampaikan Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon.

Mantan Bupati Toba itu menyatakan, pandangan fraksi PDIP yang menyampaikan keinginan Edy Rahmyadi kembali memimpin Sumut adalah sebuah harapan.

"Ya itu kan harapan, karena harapan itu, ada keinginan supaya beliau kembali memimpin," kata Rapidin, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: 26 Bakal Calon Kepala Daerah PDIP Ikuti Wawancara untuk Pilkada di Sumut, Berikut Daftar Namannya

Rapidin Simbolon mengaku Edy Rahmayadi dan PDIP memiliki kedekatan. Terlebih saat Edy Rahmayadi menjabat sebagai Gubernur Sumut.

PDIP pun menyatakan kans Edy untuk didukung besar kemungkinan terwujud.

"Karena selama ini Pak Edy dengan kita dekat. Soal itu, peluang dia di PDIP ada, besar. Tapi kita tunggu arahan dari DPP Partai," kata Rapidin.

Selain Edy, PDIP memiliki opsi mengusung kader sendiri. Apalagi kursi PDIP cukup untuk mencalonkan Gubernur Sumut.

Rapidin mengatakan, kader PDIP yang berpeluang menjadi calon Gubernur seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga Djarot Saiful Hidayat.

"Dalam internal ada Ahok, Nikson Nababan, ada Djarot. Banyak kader potensial. Tapi perlu mengalkulasi secara politis siapa kira kira yang bisa memenangkan pertarungan ini," kata Rapidin.

Kendati begitu, PDIP belum pasti akan membawa Ahok ke Sumut.

Rapidin menilai perlu perhitungan lebih jauh lagi untuk memenangkan Pilgub Sumut.

"Ahok peluang tetap ada, beliau pemimpin yang bersih dan berintegritas. Tapi jujur di bangsa ini tidak hanya mengandalkan integritas, tapi juga kejujuran dan berkorban untuk rakyat. Itu kelemahan demokrasi kita karena politik yang transaksional, " kata dia.

Baca juga: Bocoran Rincian Formasi CPNS 2024, Instansi dengan Kuota CPNS Terbanyak

(cr17/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan