PUSAT DATA NASIONAL Diserang Hacker di Tengah Pemerintah Gencar Membasmi Situs Judol

TRIBUN-MEDAN.COM - Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan diduga akibat serangan hacker sejak Kamis (20/6/2024). 

Serangan hacker ini bertepatan pula di tengah pemerintah Indonesia gencar memerangi situs-situs judi online (Judol) yang mayoritas dikendalikan dari luar negeri.

Akibat serangan siber tersebut, sejumlah layanan publik menjadi terganggu. Total, ada sebanyak 210 instansi pemerintah yang terdampak. Hal itu disampaikan Kementerian Komunikasi dan Infomatika (KemenKominfo).

Adapun yang terdampak di antaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri.

“Dari data yang terdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Senin (24/6/2024), dilansir Kompas.com.

Dari sejumlah instansi tersebut, gangguan paling parah terjadi pada pelayanan keimigrasian Kemenkumham. Pasalnya, layanan publik tersebut menjadi salah satu yang paling intens diakses masyarakat.

“Kerugian yang masih bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu, ada 210 tadi rinciannya, banyak sekali."

"Tapi yang paling berdampak adalah layanan imigrasi, karena itu langsung pada masyarakat,” kata Semuel.

Kendati demikian, saat ini diketahui layanan keimigrasian Kemenkumham tersebut sudah pulih kembali setelah dilakukan penanganan. Sementara itu, untuk lainnya masih dalam proses.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan, gangguan pada PDN terjadi akibat serangan peretas siber yang memanfaatkan ransomware.

Sementara, Direktur Network dan IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengungkap peretas yang menyandera data meminta tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar ke pengelola data Telkomsigma. "Mereka meminta tebusan 8 juta dolar AS," kata Herlan dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Senin.

Menanggapi adanya serangan siber tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta agar cyber security atau keamanan siber ditingkatkan.

"Ya cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu," kata Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Selain itu, kata Meuty, pemahaman para stakeholder soal pentingnya keamanan siber juga perlu ditingkatkan.

"Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini kemungkinan adalah serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik," ujarnya.

Meuty menekankan, semua lembaga perlu menaikkan tingkat keamanannya.

"Karena kita enggak mau ketika ada serangan sistem down itu satu, layanan akan terganggu, yang kedua juga potensi kebocoran data," ungkap Meutya.

Polri Turun Tangan

Polri turun tangan melakukan pengusutan gangguan pada server PDN Kemenkominfo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait hal tersebut.

"Saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan siber, kita kerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam assessment, research," kata Sigit kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Sigit menuturkan, pihaknya akan menyelidiki apakah ada tindak pidana dalam kasus tersebut.

"Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidana diproses oleh kepolisian," ucap dia.

Baca juga: SATGAS Judi Online Bongkar 3 Situs yang Perputaran Uangnya Capai Rp 1 Triliun, 18 Orang Ditangkap

Baca juga: SOAL JUDOL, Kabareskrim: Upayakan Pencegahan, Kalau Semua Ditangkap Penuh Penjara, Udah Kalah Pula

Apakah serangan siber ini ada hubungannya dengan perang melawan situs-situs judi online?

Serangan hacker ini bertepatan pula di tengah pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi judi online.

Baru-baru ini, mabes Polri mengungkapkan persoalan judi online (Judol) merupakan kejahatan lintas negara atau transnational organized crime.

Kepala (Kadiv) Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Irjen Krishna Murti mengatakan, mayoritas bandar judi online mengoperasikan kejahatannya dari wilayah Mekong Raya, yakni Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Laos.

“Ini merupakan transnational organized crime, para pelakunya adalah para kelompok-kelompok organized crime yang mengoperasikan perjudian online ini dari Mekong Region Countries,” kata Irjen Krishna di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

“Mekong Region countries itu adalah Cambodia, Laos, dan Myanmar,” sambung dia.

Menurut dia, persoalan judi online tak hanya menimpa Indonesia, melainkan negara tetangga di Asia Tenggara lainnya. 

Krishna menjelaskan, judi online semakin marak sejak masa pandemi Covid-19 karena para penjudi di wilayah Mekong Raya mengalami pembatasan mobilisasi.

"Karena adanya limited of movement, para travelers tidak bisa berjudi, mereka mengembangkan judi online. Sejak itu judi online makin berkembang ke seluruh wilayah-wilayah, bahkan sampai ke Amerika," tutur dia.

Para bandar judi online di Mekong Raya pun merekrut para operator-operatornya dari negara yang menjadi pasar perjudian tersebut.

Krishna mencontohkan, jika para bandar ingin mengembangkan judi online ke Indonesia, maka akan merekrut orang-orang Indonesia.

“Ratusan orang diberangkatkan, direkrut dari Indonesia diberangkatkan ke tiga negara tersebut, kemudian mereka melakukan kegiatan operator dengan tentunya diorganisir oleh kelompok mafia-mafia yang sudah mengendalikan judi tersebut,” ujar dia.

Diketahui, dalam rangka memberantas judi online, Presiden Joko Widodo resmi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Satgas ini diketuai Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Pembentukan Satgas Judi Online itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, Jumat (14/6/2024) lalu.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: SOAL JUDOL, Lagu Rhoma Irama Sudah Lama Mengingatkan: Kaya Bisa Jadi Melarat, Apalagi yang Miskin