Apakah Pilkada Memengaruhi Hubungan Kekeluargaan di Samosir?, Ini Penjelasan Ketua Bawaslu Samosir

TRIBUN-MEDAN.COM, PANGURURAN - Ketua Bawaslu Samosir Robin Simarmata mengutarakan soal kondisi politik jelang pilkada.

Sebagai masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan yang kental, pilkada atau kontestasi politik bisa saja memengaruhi kondisi hubungan kekeluargaan.

"Sebagai daerah yang masyarakatnya punya hubungan emosional dan hubungan darah juga tentunya bisa memengaruhi suhu politik di tengah masyarakat," ujar Ketua Bawaslu Samosir Robin Simarmata, Jumat (5/7/2024).

"Pada umumnya, daerah yang memiliki hubungan kekeluargaan yang kental bisa saja berpengaruh pada saat ada kontestasi politik," tuturnya.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda soal berapa bacalon yang akan berkontestasi pada pilkada Samosir.

"Kita belum tahu pasti apakah para calon yang berkontestasi apakah head to head atau tidak. Kita berharap semakin banyak putera-putri Samosir ini yang berkontestasi pada pilkada ini," terangnya.

Sehingga, ia berharap masyarakat menjadi pemilih yang cerdas pada pilkada mendatang.

"Kita berharap kepada masyarakat semakin cerdas melihat apa yang menjadi kebutuhan Samosir kedepan, maka pemilihan akan semakin baik. Dan ini juga tugas kita untuk mencerdaskan masyarakat dengan tetap menjaga norma-norma agar tak terjadi kericuhan di tengah masyarakat," pungkasnya.

Selanjutnya, ia menyinggung netralitas badan adhoc jelang pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

Saat ini, pihaknya telah melantik PKD dan panwascam. Jelang pilkada, mereka juga akan merekrut Pengawas TPS (PTPS). Ia pastikan, pihaknya menjaga netralitas para pengawas dari tingkat TPS hingga kabupaten.

"Netralitas yang kita junjung, baik kita Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara. Oleh karena itu, kita selalu tekankan netralitas baik dari tingkat desa kelurahan bahkan juga TPS hingga kabupaten," tuturnya.

Ia juga menyebutkan, soal netralitas tersebut telah tertuang dan disampaikan pada Pakta Integritas masing-masing tingkatan pengawas saat pelantikan.

"Dalam Pakta Integritas tersebut, hal itu sudah jelas, bersikap netral. Kita tahu bahwa penyelenggara yang melanggarnya pasti ada sanksi," sambungnya.

Tak cukup hanya saat pelantikan, setiap harinya ia selalu mengingatkan badan adhoc tersebut soal netralitas.

"Setiap hari atau kalau ada kesempatan, hal itu selalu kita tekankan. Bahkan di grup-grup kita, hal itu selalu kita sampaikan," pungkasnya.

(cr3/www.tribun-medan.com).