DULU Desak Harus Berkantor di IKN di Awal Juli 2024 Ini, Sekarang Batal, PDIP Sentil Presiden Jokowi

TRIBUN-MEDAN.COM - Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, bersama dengan wakilnya, Dhony Rahajoe, mendadak mundur setelah Presiden Jokowi mendesak untuk berkantor di IKN di awal Juli 2024 ini.

Kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) mulai Juli 2024 ini, seperti rencana awal yang ditegaskannya.

Batalnya Jokowi berkantor di IKN karena sarana dan prasarana seperti air, listrik, dan lokasi kantor untuknya belum siap hingga saat ini. Hal tersebut diketahui dari laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jokowi mengatakan, apabila semua sarana dan prasarana yang dimaksud itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024), dilansir Kompas.com.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," kata dia menegaskan. 

Orang nomor 1 RI itu menjelaskan, keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu bergantung pada situasi di lapangan.

Adapun, Keppres pemindahan ibu kota itu bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan presiden.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," kata Jokowi.

Kena Sentil PDIP

Terkait belum jelasnya waktu pemindahan ibu kota negara tersebut, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai  proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa.

Sehingga menurutnya menimbulkan beberapa masalah, seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastuktur yang belum rampung.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata Djarot saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7/2024).

"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," sambungnya.

Atas hal tersebut, Djarot menyindir pemerintah agar tidak perlu percaya diri jika memang belum terealisasi.

Apalagi sejak awal sudah menggembor-gemborkan soal kesiapan terhadap pemindahan ibu kota tersebut.

"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tandas Djarot.

Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala IKN

Baru-baru ini, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, bersama dengan wakilnya, Dhony Rahajoe, mendadak mundur menjelang Presiden Jokowi berkeinginan keras agar berkantor di IKN awal Juli 2024 ini.

Penyebab mundurnya kedua pejabat Ibu Kota Nusantara (IKN) itu memunculkan tanda tanya publik.

Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan surat pengunduran diri Dhony Rahajoe dari wakil Kepala Otorita IKN.

Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Senin (3/6/2024).

“Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” kata Pratikno.

“Dan pada hari ini telah terbit keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Dhony Rahajoe sebagai wakil Kepala Otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau,”sambungnya.

Mensesneg Pratikno lebih lanjut menyampaikan, Presiden Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN dan juga Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

“Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Presiden agar dengan status sebagai PLT ini menjamin percepatan Pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula yaitu dengan tetap konsisten pada rencana nusa rimba raya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga,”pungkasnya.

Berapa lama Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni menjadi pelaksana tugas untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Pratikno tidak bisa memastikan berapa lama keduanya akan menjabat di IKN.

“Ah kita tunggu nanti,” ucapnya.

Apa alasan mundur Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe?

Mensesneg Pratikno mengaku tidak tahu alasan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ya kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga,” kata Pratikno.

Apakah mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan di Otorita IKN ada hubungannya dengan rencana pelaksanaan peringatan HUT RI 2024?

Mensesneg Pratikno dengan tegas membantah sekaligus menekankan bahwa upacara HUT RI tetap akan dilaksanakan di IKN maupun di Istana Merdeka.

“Oh enggak, enggak, 17-an sudah kita rancang jadi kira kira nanti karena kita nanti kan sebelumnya pindah, ada 17-an acara dimulai sana, ada juga upacara di sini juga,” kata Pratikno.

Pratikno bahkan memastikan jika persiapan untuk peringatan HUT RI sudah berjalan meskipun masih beberapa bulan lagi.

“Sudah, sudah jalan,” ujarnya.

Dugaan penyebab lain mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara mengenai tugasnya yang diberi oleh Presiden Jokowi sebagai Pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tugasnya tadi juga sedikit sudah disampaikan oleh bapak Mensesneg bahwa tugas plt ini sama seperti tugas kepala dan wakil kepala definitif sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Basuki.

Menurut Basuki, fokus tugas yang diberikan kepadanya dan Raja adalah mempercepat pelaksanaan program pembangunan di IKN.

“Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Karena kita yakin bahwa otorita sedang membuat program-program dalam pembangunan IKN ini,"ujarnya.

"Kami berdua ditugasin untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban desain, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban desain untuk pengembangan pembangunan IKN ini dengan konsep negara nusa rimba yang pertama itu,” jelas lagi.

Kemudian, fokus lainnya terkait pelaksanaan program ini, permasalahannya adalah di tanah dan investasi.

"Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa ataukah KPPU? Kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya,”imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Basuki, dengan status tanah yang lebih jelas akan membuat status hukum investor di IKN lebih jelas.

“Itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai plt Kepala dan Wakil Kepala IKN ini,” ucap Basuki.

Basuki lebih lanjut menyampaikan, dirinya juga akan mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN sesuai Keppres IKN.

“Karena nanti begitu Perpres ditandatangani bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut,”ungkapnya.

Lalu, kata Basuki, IKN tidak serta merta menjadi pemdasus karena memang tugas otoritas IKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. "Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin satgas bersama dengan atau task force bersama dengan Kemendagri,”terangnya.

Presiden Jokowi Bersikeras Berkantor di IKN di Akhir Juni atau Awal Juli 2024.

Basuki juga mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir Juni atau awal Juli 2024 ini.

Hal tersebut disampaikan Basuki usai dipanggil presiden Jokowi saat ditunjuk menjadi Pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (3/6/2024).

“Mudah-mudahan akhir Juni atau awal Juli ini,” ucap Basuki.

Menurut Basuki, realisasi Presiden Jokowi berkantor di IKN sebetulnya masih menunggu air masuk ke area Ibu Kota Nusantara.

Padahal dalam perkembangannya, Basuki menyampaikan pompa air sudah diambil dan akan tiba di Balikpapan tanggal 7 Juni 2024.

Kemudian, kata Basuki, pompa air tersebut akan diinstall setibanya di Balikpapan untuk bisa digunakan di area IKN.

“Insyaallah kalau air sudah masuk. Juni ini air sudah masuk. Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan kita install, 7 juni, ini tanggal 3 Juni diambil, 7 Juni air sampai di Balikpapan, diinstall,” jelas Basuki.

Jadi air bersih akan rampung di area IKN sebelum Presiden Jokowi berkantor di IKN yang direncanakan pada akhir Juni atau awal Juli 2024 ini dan untuk kebutuhan perayaan HUT RI di IKN.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: LUHUT Kesal, Ini Alasan Bambang Susantono Mundur dari Jabatan Kepala Otorita IKN: Ya Lakuin Dong

Baca juga: TERUNGKAP Dugaan Penyebab Mundurnya Kepala IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe