BENARKAH Intervensi Hukum Bikin Airlangga Mundur dari Ketum Golkar? Idrus: Tidak Ada Intervensi

TRIBUN-MEDAN.COM - Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, menyisakan tanda tanya besar.

Benarkah hanya persoalan pribadi?

Burhanuddin Muhtadi, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyatakan di program Sapa Pagi Kompas TV, Selasa (13/8/2024), dilihat dari pernyataan pengunduran dirinya, justru mengungkapkan prestasi Airlangga selama menjabat Ketua Umum.

Dalam video yang dibagikan, Airlangga menyebut keberhasilannya.

"Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Dalam Pileg 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke," kata Airlangga.

Ditambah lagi, dengan keringat bersama Partai Golkar berhasil memenangkan  pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Maka muncullah isu kasus hukum yang menjerat Menteri Koodinator Bidang Perekonomian ini.

Dari informasi yang diperoleh Harian Kompas, keputusan Airlangga mundur dari posisi Ketua Umum Golkar didorong oleh adanya surat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi minyak sawit mentah beserta turunannya.

Surat ini diterima pada Sabtu (10/8) pekan lalu dan Airlangga direncanakan diperiksa pada hari ini, Selasa (13/8/2024).

Sehari sebelum ada surat tersebut, Airlangga Hartarto ternyata bertemu dengan sejumlah politisi senior Golkar.

Dalam pertemuan itu, belum muncul niat Airlangga untuk mundur.

Merespon isu dugaan ini, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan beberapa parpol memang tersandera kasus hukum.  

”Banyak yang merasa sudah tersandera kasus hukum,” ucap Hasto, dikutip dari Kompas.id, Selasa (13/8/2024).

Bahkan Hasto melihat, saat ini penguasa menggunakan hukum sebagai alat intervensi yang tidak bisa dirasakan oleh rakyat kebanyakan.

Hal ini, antara lain, terlihat dari mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar.

Namun, bila cara ini diteruskan oleh penguasa, dia khawatir akan terjadi arus balik.

”Kami khawatir, ketika unjuk kekuasaan ini terus dilakukan, akan terjadi arus balik. Itu yang tidak diinginkan PDI-P,” kata Hasto.

Adapin Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, juga melihat adanya indikasi intervensi kekuasaan terhadap parpol dalam beberapa waktu terakhir.

Idrus Marham: Tidak Ada Intervensi 

Di sisi lain, Ketua Dewan Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Idrus Marham membantah adanya intervensi terkait mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum pada Minggu (11/8/2024) lalu.

“Perjalanan Golkar dalam menyelesaikan masalahnya ini sampai nanti ada ketua umum (baru), itu nggak ada intervensi sedikit pun,” tegas Idrus dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV dengan tema "Golkar Ganti Ketum, Arah Dukungan Pilkada Berubah?", Selasa (13/8/2024).

Dia menambahkan, tidak perlu ada kekhawatiran usai Airlangga mundur. Sebab, apa pun yang diputuskan Partai Golkar, kata dia, bukan keputusan Airlangga pribadi tapi atas nama partai, termasuk soal Pilkada 2024. “Dan sekali lagi, keputusan-keputusan partai nggak usah ragu,” ujar Idrus.

Di samping itu, Idrus mengatakan mundurnya Airlangga tidak menimbulkan persoalan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hingga saat ini, dia menyebut komunikasi Golkar dengan partai-partai yang tergabung dalam KIM dan lainnya, baik-baik saja.

“Komunikasi kita fine-fine saja. Kita komunikasi dengan yang lain. Misalkan dengan yang lain, dengan Mas Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad), kemudian ada di situ PDIP kemudian dari partai lain itu jalan, dan kita paling sebagai teman, paling ketawa-ketawa ya kan kita saling tahu dan saling menghargai, itu yang paling penting,” tuturnya.

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai ada kekuatan besar di balik mundurnya Airlangga.

Apalagi, dia berpendapat Airlangga mencatat prestasi yang gemilang sebagai ketua umum Golkar. Hal itu bisa dilihat dari suara yang dihasilkan Golkar dalam Pemilu 2024. 

“Ada cukup spekulasi besar di balik kemunduran Airlangga ini, tetapi ini membuka ironi juga yang cukup luar biasa, karena seorang Airlangga Hartarto sebagai ketua umum memiliki catatan prestasi yang cukup gemilang," kata Umam, Senin (12/8/2024).

"Bahkan dalam pileg kemarin, Golkar mengalami lonjakan elektabilitas yang cukup signifikan dari 12 menjadi 15 persen, kemudian mampu meningkatkan sekitar 17 kursi di Senayan. Itu setara dengan sekitar 18 persen, di bawah kepemimpinan Airlangga,” imbuhnya.

Dia juga menilai Golkar punya peran besar dalam kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Golkar juga memiliki kontribusi yang cukup besar, bahkan paling besar dalam konteks pemenangan Pilpres yang kemudian mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres yang lalu. Artinya, dalam sisi makropolitik sebenarnya cukup settle bagi Airlangga," kata Umam.

"Makanya, kalau kemudian dia mengundurkan diri, patut diduga ada kekuatan besar yang mencoba untuk mengintervensi.”

(*/Tribun-medan.com)