TRIBUN WIKI
Cara Cek Pengumuman CPNS 2024, Berikut Daftar Linknya
Pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024 disampaikan mulai Sabtu (14/9/2024) hingga Kamis (19/9/2024). Berikut link pengumuman CPNS 2024
Editor:
Array A Argus
TRIBUN-MEDAN.COM,- Badan Kepegawaian Negara maupun instansi pusat pemerintah akan mengumumkan seleksi administrasi CPNS 2024 mulai hari ini, Sabtu (14/9/2024).
Pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024 akan berlangsung hingga 19 September 2024.
Karena hal itu pula, banyak yang mencari tahu cara cek pengumuman CPNS.
Beberapa diantaranya juga mencari tahu pengumuman hasil administrasi CPNS 2024.
Berikut cara cek pengumuman CPNS 2024
- Kunjungi situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) di https://sscasn.bkn.go.id
- Setelah mengakses situs resmi, Anda akan diminta untuk login dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan informasi yang Anda daftarkan saat melamar.
- Setelah memasukkan data yang diperlukan, klik tombol "Cek Hasil" atau "Lihat Pengumuman". Situs akan menampilkan status hasil seleksi administrasi Anda, apakah lolos atau tidak lolos.
- Jika lolos, Anda dapat mengunduh dokumen pengumuman atau jadwal seleksi berikutnya yang mungkin diperlukan untuk proses selanjutnya.
69 link pengumuman CPNS
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
- Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
- Kementerian Pertanian (Kementan)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
- Kementerian Sosial (Kemensos)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
- Kementerian Perdagangan (Kemendag)
- Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
- Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)
- Kementerian Agama (Kemenag)
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI)
- Setjen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Mahkamah Agung (MA)
- Setjen Komisi Yudisial (KY)
- Kejaksaan Agung (Kejagung)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI):
- Badan Keamanan Laut (Bakamla)
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Badan Karantina Indonesia (Barantin)
- Badan Pangan Nasional (Bapanas)
- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)
- Setjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
(tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.