Polda Sumut Kini Punya Direktorat Reserse Siber, Masyarakat Apresiasi Langkah Kapolri

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polda Sumut kini memiliki direktorat baru, yakni Direktorat Reserse Siber (Ditressiber). Direktorat ini berdiri sendiri seperti direktorat reserse Ditrreskrimum dan Ditreskrimsus.

Sebelumnya, cyber crime merupakan sub direktorat (Subdit) di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.

Untuk direktur, AKBP Doni Satria Sembiring diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirressiber Polda Sumatera Utara (Sumut).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat telegram penunjukan direktur pada direktorat reserse siber di delapan polda tersebut. Hal ini tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2100/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024.

Baca juga: Direktorat Siber Kini Ada di Polda Sumut, AKBP Doni Sembiring Jadi Direkturnya

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Seperti diungkapkan seorang warga Kota Medan bernama Putra. Menurutnya, masyarakat memang menantikan langkah seperti ini.

“Kita sudah menunggu hal ini. Di zaman sekarang kan era digital, banyak masyarakat beraktivitas menggunakan media sosial maupun media digital. Ini memiliki dampak positif dan negatif. Negatifnya ya, salah satunya platform digital digunakan untuk aksi kejahatan,” ujarnya.

Dengan adanya Direktorat Reserse Siber ini, Polri akan semakin fokus dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang terjadi.

“Semoga kebijakan dari Pak Kapolri ini dijalankan dengan sebaik-baiknya hingga ke bawah. Sehingga masyarakat mendapat perlindungan hukum, dan pelaku dapat ditindak seseuai dengan kejahatannya,” ucap Putra.

Ia menambahkan, seperti yang kita ketahui, beberapa kejahatan siber yang kian marak di Indonesia, seperti pishing, cyber bullying maupun peretasan media digital, dan pembocoran data personal, meupun penyebaran berita hoaks.

“Dengan dibentuknya Ditressiber ini, saya yakin dapat menurunkan dan menekan angka kejahatan siber. Ini harapan kita bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, izin pembentukan direktorat baru ini diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2023.

Ini bertujuan penanganan kejahatan pada bidang siber di wilayah Sumatera Utara yang disebut kian meningkat.

"Tujuannya dalam rangka penegakan hukum kejahatan siber, sehingga Direktorat ini nantinya  khusus menangani tindak pidana siber yang semakin meningkat eskalasinya," kata Kombes Hadi Wahyudi, Senin (23/9/2024).

Polda Sumut mengungkap, pembentukan direktorat siber mengantisipasi penyebaran berita bohong, ujaran kebencian jelang Pilkada serentak November 2024 mendatang.

Baca juga: Berbagai Kalangan Apresiasi Gencarnya Polda Sumut Memburu Genk Motor

"Terlebih di tahun politik saat ini, polisi mengantisipasi tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks),ujaran kebencian, yang meningkat."

Tidak semua Polda di Indonesia memiliki direktorat siber sendiri. Di Polda Sumut, gedungnya bersebelahan dengan gedung Dirreskrimsus.

Sejauh ini baru delapan polda yakni Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara (Sumut), Polda Bali, Polda Jawa Barat (Jabar), Polda Jawa Timur (Jatim), Polda Jawa Tengah (Jateng), Polda Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Polda Papua.

Pengamat Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Mhd Fadly Syahputra, menyebutkan sebenarnya dengan dibentuknya Direktorat Reserse Siber ini cukup baik, berarti ke depannya ada peningkatan pada delapan Polda tersebut.

“Di samping sekarang ini, seiring dengan kejahatan siber yang semakin tinggi ini di berbagai bidang. Saya juga sebagai ahli pernah di Renakta, di Ekonomi dan lain-lain. Selama ini kan bidang siber ini di Ditkrimsus, jadi sekarang ini bisa lebih berkembang lagi. Lebih bagus,” ucap Fadly.

Karena, tambahnya, kejahatan-kejahatan siber ini makin banyak, makin beragam, jadi terkadang dibuat penangkalnya, timbul pula kejahatan baru.

“Jadi, kita harapkan, bukan hanya menanggulangi. Tapi juga bisa mencegah, termasuk upaya sosialisasi literasi media sosial atau semacamnya,” ujarnya.

Bentuk Direktorat PPA dan PPO

Selain pembentukan Ditressiber, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO).

Hal ini sebagai komitmen dalam perwujudan memberi keadilan bagi perempuan dan anak serta memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ini merupakan komitmen bapak Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Sabtu (21/9/2024).

Jenderal Listyo Sigit juga menunjuk Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPA) yang baru dibentuk. 

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan penunjukan Brigjen Desy yang sebelumnya menjabat sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tk1 SSDM Polri ini.

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini pun mendapat tanggapan positif dari seorang warga Kota Medan bernama Bila. Sebagai seorang perempuan, ia merasa sangat teriris ketika seorang perempuan dijadikan korban TPPO.

“Belakangan ini marak kasus TPPO, hingga ke luar negeri kan. Apalagi saya sebagai perempuan, korban TPPO ini kan mayoritas perempuan. Miris saya mendengar beritanya. Semoga dengan adanya pembentukan Direktorat PPA dan PPO ini, masyarakat lebih terlindungi secara hukum. Terima kasih kepada Pak Kapolri yang sudah bergerak cepat merespons kebutuhan masyarakat atas kejahatan siber dan PPA/PPO,” ucap Bila. (*)