BERIKUT DATA Jalan Provinsi Rusak Parah dan Jalan Nasional Mulus di Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.COM - Calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 2, Edy Rahmayadi seakan buang badan soal jalan rusak di Sumut yang disampaikan lawannya, cagub nomor urut 1, Bobby Nasution.

Edy Rahmayadi menyatakan, jalan yang rusak tersebut berada di perbatasan Sumut dan merupakan jalan nasional, bukan jalan provinsi.

"Dalam masalah infrastruktur yang disebut oleh Bobby itu, yang disebut tadi perbatasan itu, jalan nasional, itu jalan-jalan Jokowi, yang belum terselesaikan, Mulyono," ujar Edy saat diwawancarai wartawan usai menghadiri pencabutan nomor urut calon gubernur di Hotel Grand Mercure Medan, Senin (23/9/2024), dikutip dari Kompas.com.

Saat memberi sambutan, mantan Pangkostrad itu juga merespons pernyataan Bobby yang menyebut dirinya tidak mampu menyelesaikan proyek infrastruktur multi-years senilai Rp2,7 triliun.

"Itu, tadi disinggung ada jalan yang belum selesai, justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan, yang belum pernah punya rencana tunggu dulu berikutnya, nanti baru bisa," ujar Edy.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Bobby Nasution menyebut ada kisah klasik yang mengatakan bahwa jalan di perbatasan Sumut sangat bagus, baik itu di Provinsi Sumatera Barat maupun Aceh. Namun, ketika masuk ke Sumut, kualitas jalan menurun drastis.

"Kalau kita jalan-jalan dari Aceh dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil kalau disopirin. Kalau tujuannya ke Sumut, tahu kita kapan sampainya, pas kepala kita kejedot di mobil," ujar Bobby dalam sambutannya.

"Artinya apa? bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita, benjol kepala kita, karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata," tambahnya.

Bobby juga menyindir nomor urut 2 yang didapat Edy dan Hasan, yang menurutnya identik dengan proyek Rp 2,7 triliun multi-years di masa pemerintahan Edy Rahmayadi untuk pembangunan infrastruktur yang tidak jelas pengerjaannya.

"Saya sangat setuju kita dapat nomor urut satu Pak Surya, dan Pak Edy dan Pak Hasan, karena kita ingat Rp 2,7 triliun," ujarnya.

Bobby menambahkan, pembangunan infrastruktur memang membutuhkan pembiayaan. Namun menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sumut seharusnya cukup untuk memperbaiki infrastruktur.

"Tapi harusnya dengan Rp 14 triliun lebih satu tahun Rp 2,7 triliun untuk jalan, kalau bisa selesai proyek itu, mungkin agak sedikit enak. Tapi kalau tak selesai, agak berat juga jalanan di Sumatera Utara,"pungkasnya.

Berikut Ini Salah Satu Contoh Jalan Provinsi di Sumut yang Tak Kunjung Selesai Pembangunannya Sejak Republik Indonesia Merdeka.

Jalan provinsi di perbatasan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) - Kabupaten Pakpak Bharat, hingga saat ini tidak kunjung selesai pengerjaannya.

Bahkan, pengerjaan jalan-jalan provinsi di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan cukup memprihatinkan karena asal jadi dan lebarnya hanya 5-6 meter. Justru Lebih lebar jalan kabupaten/kota. Jika dua kendaraan roda dua berpapasan, terpaksa harus berhenti satu mobil. Ini fakta!

Berikut ini jalan provinsi di Kabupaten Humbang Hasundutan yang lebarnya 5 sampai 6 meter dan asal jadi: Jalan dari Dolok Sanggul - Parlilitan – Batu Gajah, Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, sangat memprihatikan.  Begitu juga Jalan Tarabintang – Parlilitan, Kecamatan Tarabintang. Jalan Siabaksa – Bakkara – Batas Tapanuli Utara. Jalan Pakkat -Tarabintang.

Jalan Batu Gajah – Phakpak Barat, Kecamatan Parlilitan, tidak selesai dikerjakan. Pernah dikerjakan Waskita pada Juni 2023, namun hanya merusak jalan, bukan memperbaiki. Sisi kanan kiri jalan digali dan tanahnya di masukkan ke badan jalan dan akhirnya jadi lumpur. Tidak bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

Memang ada sekitar 700 meter hanya dilakukan penyertuan dan tidak diaspal. Padahal jalan provinsi di tapal batas Humbahas - Pakpak Bharat ini hanya 3,6 km. Masyarakat setempat kecewa karena tidak ada kelanjutan pengerjaan hingga saat ini.

Pembangunan jalan provinsi penghubung Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat ini, tepatnya di lintasan Kecamatan Parlilitan - Batu Gajah - Batas Pakpak Bharat di Delleng Simpon ini disebutkan berbiaya Rp18,2 miliar dari Pemprov Sumut dan dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Namun, sejak Juni 2023 hingga sekarang tidak jelas pengerjaannya.

Berikut daftar jalan provinsi yang akan diperbaiki di setiap kabupaten/kota di Sumut dalam Proyek Multiyears Rp 2,7 Triliun di Masa Edy Rahmayadi.

Pada Sabtu (9/7/2022) lalu, Edy Rahmayadi mengunggah rincian pembangunan jalan tersebut di Instagram pribadinya. 

Ada 31 kabupaten yang disebutkan Edy dalam postingannya, yang terpanjang ada di Kabupaten Asahan dengn panjang jalan rusak yang diperbaiki 53 km.

Hingga April 2024, realisasi dari proyek tersebut mencapai 78 persen.

Namun, Pemprov Sumut menghentikan kontrak dengan pemenang tender.

Pemprov Sumut menjelaskan akan mengerjakan sisa 22 persen proyek tersebut di P-APBD 2024 dan jika tidak bisa, maka akan dijadikan program prioritas untuk di APBD 2025.

Pemprov Sumut menegaskan akan menyelesaikan pembangunan jalan senilai Rp 2,7 triliun itu.

Berikut daftar jalan provinsi di Sumut yang akan diperbaiki:

1. Kota Medan, panjang 4,7 km
2. Kabupaten Deli Serdang, panjang 14,2 km
3. Kabupaten Langkat, panjang 37,7 km
4. Kota Tebing Tinggi, panjang 7 km
5. Kabupaten Serdang Bedagai, panjang 19,3 km
6. Kabupaten Batubara, panjang 11 km
7. Kabupaten Asahan, panjang 53,2 km
8. Kota Tanjung Balai, panjang 3,7 km
9. Kabupaten Labuhan Batu, panjang 10,3 km
10. Kabupaten Labuhan Batu Utara, panjang 4,2 km
11. Kabupaten Karo, panjang 19,7 km
12. Kabupaten Dairi, panjang 10,1 km
13. Kabupaten Pakpak Bharat, panjang 2,4 km
14. Kabupaten Simalungun, panjang 36,3 km
15. Kota Pematang Siantar, panjang 5,6 km
16. Kabupaten Toba, panjang 12,9 km
17. Kabupaten Tapanuli Utara, panjang 13,3 km
18. Kabupaten Humbang Hasundutan, panjang 12,1 km
19. Kabupaten Samosir, panjang 8,1 km
20. Kabupaten Padang Lawas Utara, panjang 28,1 km
21. Kabupaten Padang Lawas, panjang 32,4 km
22. Kota Sibolga, panjang 2,5 km
23. Kabupaten Tapanuli Tengah, panjang 4,7 km
24. Kabupaten Tapanuli Selatan, panjang 20,3 km
25. Kota Padang Sidempuan, panjang 4,2 km
26. Kabupaten Mandailing Natal, panjang 26,1 km
27. Kota Gunung Sitoli, panjang 1 km
28. Kabupaten Nias, panjang 2,5 km
29. Kabupaten Nias Selatan, panjang 5,9 km
30. Kabupaten Nias Utara, panjang 27,7 km
31. Kabupaten Nias Barat, panjang 18,7 km

Data Jalan Provinsi yang Rusak di Kabupaten Simalungun 

Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Simalungun sampai saat ini masih butuh perbaikan. Dinas PUTR Kabupaten Simalungun memperkirakan 41 Km jalan provinsi rusak berat.  

Sebelumnya, data dihimpun Dinas PUPR Sumut melalui UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar Jumat (25/8/2023), ruas jalan provinsi di Simalungun tercatat sepanjang 217,68 kilometer.

Adapun rinciannya yakni: jalan Siantar-Raya 27,3 Km, Jalan Saribudolok - Saran Padang 20,7 Km, Jalan Raya-Tingga runggu 16,9 KM dan Batas Simalungun-Sondi Raya 33,1 KM.   Kemudian, Jalan Siantar-Kerasaan 26 KM, Jalan Kerasaan-Perdagangan 12,5 Km, Jalan Siantar-Tanah Jawa 15,5 Km, Jalan Tanah Jawa-Asahan 16,9 KM, Jalan Simpang Raya-Sipintuangin 30,18 Km dan Jalan Perdagangan-Bandar Masilam 18,80 Km. 

Di Sisi Lain, Berikut Ini Deretan Ruas Jalan di Sumut yang Diperbaiki Pemerintah Pusat

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek perbaikan jalan di Sumatera Utara, pada Kamis (14/3/2023).

Ruas jalan yang diperbaiki tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).

Adapun perbaikan yang merupakan bagian dari upaya mempercepat peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tersebut ada di 18 kabupaten dan kota sepanjang 209 kilometer.

“Tahun 2023 di Provinsi Sumatra Utara telah dianggarkan Rp868 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 209 kilometer untuk 30 ruas jalan di 18 kabupaten dan kota,” kata Jokowi.

Dengan total anggaran sebesar Rp868 miliar, pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan non-nasional yang rusak, meningkatkan kemantapan jalan daerah, serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses ke daerah terisolasi dan konektivitas dengan jalan nasional.

Ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan infrastruktur di daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Ditangani melalui Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pembangunan ini mencakup 30 ruas jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatra Utara.

Beberapa di antaranya termasuk Kabupaten Asahan dengan dua ruas jalan sepanjang 14 km dan biaya Rp71,4 miliar, Kabupaten Dairi dengan dua ruas jalan sepanjang 13 km dan biaya Rp53,2 miliar, Kabupaten Deli Serdang dengan dua ruas sepanjang 8,9 km dan biaya Rp49,3 miliar, serta Kabupaten Karo dengan lima ruas jalan sepanjang 34,4 km dan biaya Rp113,1 miliar.

Selain itu perbaikan juga mencakup dua ruas jalan sepanjang 8 km dengan biaya Rp70,9 miliar di Kabupaten Labuhan Batu Utara, satu ruas jalan sepanjang 0,5 km dengan biaya Rp15 miliar di Kabupaten Langkat, dua ruas jalan sepanjang 17 km dengan biaya Rp95,8 miliar di Kabupaten Mandailing Natal.

Kemudian dua ruas jalan sepanjang 9,4 km dengan biaya Rp50,1 miliar di Kabupaten Nias, satu ruas jalan sepanjang 16,6 km dengan biaya Rp49,4 miliar di Kabupaten Nias Selatan, dan dua ruas jalan sepanjang 21,5 km dengan biaya Rp56,1 miliar di Kabupaten Nias Utara.

Selanjutnya, satu ruas jalan sepanjang 13,5 km dengan biaya Rp58,5 miliar di Kabupaten Pakpak Bharat, satu ruas jalan sepanjang 2,6 km dengan biaya Rp14,3 miliar di Kabupaten Samosir, dua ruas jalan sepanjang 10,6 km dengan biaya Rp32 miliar di Kabupaten Serdang Bedagai, serta dua ruas jalan sepanjang 14 km dengan biaya Rp70,6 miliar di Kabupaten Simalungun.

Berikutnya, satu ruas jalan sepanjang 9,2 km dengan biaya Rp27,9 miliar di Kabupaten Tapanuli Tengah, satu ruas jalan sepanjang 9,9 km dengan biaya Rp16,8 miliar di Kabupaten Tapanuli Utara, satu ruas jalan sepanjang 4,4 km dengan biaya Rp16,6 miliar di Kota Gunung Sitoli, serta satu ruas jalan sepanjang 0,9 km dengan biaya Rp5,8 miliar di Kota Tanjungbalai.

Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur wilayah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memudahkan akses transportasi dan distribusi barang.

“Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur,” ujar Presiden dalam keterangannya saat mengunjungi Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu, (17/05/2023) lalu.

(*/Tribun-medan.com)