Daftar Lengkap 49 Nama Calon Menteri yang Dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh yang diperkirakan bakal mengisi posisi di kabinet pemerintahannya pada periode 2024-2029 kelak.

Menurut catatan Kompas.com pada Senin (14/10/2024) sejak siang sampai malam hari terdapat 49 tokoh yang dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon menteri para pemerintahan Prabowo.

Ia menyebutkan, para tokoh sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

"Iya rencananya seperti itu, akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Berikut ini daftar tokoh calon menteri kabinet Prabowo yang dipanggil hari ini:

1. Sugiono (Gerindra)
2. Maruarar Sirait (Gerindra)
3. Fadli Zon (Gerindra)
4. Prasetyo Hadi (Gerindra)
5. Rachmat Pambudy (Gerindra)
6. Supratman Andi Agtas (Gerindra)
7. Bahlil Lahadalia (Golkar)
8. Wihaji (Golkar)
9. Nusron Wahid (Golkar)
10. Maman Abdurrahman (Golkar)
11. Dito Ariotedjo (Golkar)
12. Meutya Hafid (Golkar)
13. Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
14. Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat)
15. Teuku Riefky Harsya (Demokrat)
16. Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara (Demokrat)
17. Zulkifli Hasan (PAN)
18. Yandri Susanto (PAN)
19. Muhaimin Iskandar (PKB)
20. Abdul Kadir Karding (PKB)
21. Yusril Ihza Mahendra
22. Raja Juli Antoni (PSI)
23. Syaifullah Yusuf (Mensos/PBNU)
24. Abdul Mu'ti (Muhammadiyah)
25. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
26. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
27. Widyanti Putri Wardhana (Komisaris PT Telada Prima Agro)
28. Dudy Purwagandhi (CEO Johnlin Air Transportation/Komisaris PLN)
29. Prof. Yasierly (ITB/Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Ergonomi Indonesia)
30. Prof. Satryo Soemantri Brojonegoro (ITB)
31. Ribka Haluk (Pj Gubernur Papua Tengah/Birokrat)
32. Sultan Bachtiar Najmudin (Ketua DPD/Eks Wagub/DPD/KNPI)
33. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
34. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen Kehutanan)
35. Letjen (Purn) Muhammad Herindra (Wamenhan)
36. Marsdya (Purn) Donny Ermawan Taufanto (Sekjen Kemenhan)
37. Jenderal (Purn) Tito Karnavian (Mendagri/Polri)
38. Komjen Agus Andrianto (Wakapolri)
39. Natalius Pigai (Eks Komisioner Komnas HAM)
40. Pratikno (Mensesneg)
41. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP)
42. Erick Thohir (Menteri BUMN)
43. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
44. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian/Golkar)
45. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
46. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
47. Rosan Roeslani (Menteri Investasi)
48. Veronica Tan
49. Raden Dody Priono (Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Sri Mulyani Akui Ditawari Jadi Menteri Keuangan Oleh Prabowo: Dipanggil Saat Bentuk Kabinet

Sri Mulyani mengaku diminta kembali menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran. 

Sri Mulyani memang sempat dikabarkan tidak bakal bertahan lama menduduki jabatan Menteri Keuangan RI.  

Apalagi, sejumlah tokoh ekonomi mulai muncul di samping Prabowo Subianto. 

"Pada saat pembentukan kabinet beliau (Prabowo Subianto) meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani seusai bertemu Prabowo di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024) malam.

Sri Mulyani menyebutkan, Prabowo sudah berkonsultasi dengannya mengenai pengelolaan penerimaan negara seperti pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Prabowo juga berkonsultasi soal belanja negara untuk kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah.

"Dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan di tingkatan kualitasnya," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun memastikan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan dipecah pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, sempat ada wacana pemerintahan Prabowo akan membentuk Badan Penerimaan Negara yang mengambil sejumlah tugas Kementerian Keuangan.

"Enggak ada (Kemenkeu dipisah)," ucap dia.

Pada Senin ini, Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi menteri pada kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon menteri para pemerintahan Prabowo.

Ia menyebutkan, para tokoh sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

"Iya rencananya seperti itu, akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk DPR RI beserta kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi. Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Presiden Joko Widodo.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, menurut dokumen tersebut, ada 123 kementerian/lembaga di era Prabowo-Gibran.

Sempat Bikin Sinyal Keluar dari Kabinet

Sri Mulyani memberi sinyal bakal tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan selanjutnya. 

Sri Mulyani menunjukkan tanda bahwa dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kemungkinan tidak masuk dalam kabinet. 

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam acara "Spectaxcular 2024" di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7/2024).

Awalnya, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo bersama jajaran Kemenkeu membawakan lagu berjudul "She's Gone" dari band rock Steelheart.

Kemudian Sri Mulyani diajak ke atas panggung untuk menyanyikan lagu berikutnya, Menkeu yang berada di atas panggung mengatakan bahwa lagu yang dinyanyikan Suryo adalah lagu untuk dirinya.

"Tadi lagunya apa? She's Gone, itu lagu untuk saya. I'm gone," kata Sri Mulyani.

Suryo dan jajaran Kemenkeu merespons celetukan Sri Mulyani dengan melambaikan tangan menolak.

 "Semoga tidak terjadi ya," kata salah satu host dalam acara tersebut.

Sebagai informasi, media asing mulai menyoroti siapa Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Dilansir dari Businesstime.com yang mengutip laporan Bloomberg, Rabu (28/2/2024), Prabowo tengah mengincar sejumlah nama yang berlatar belakang mantan bankir untuk menjadi menteri keuangan.

Dalam laporan itu disebutkan, Prabowo mempertimbangkan empat nama di antaranya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

Nama-nama tersebut berdasarkan sejumlah sumber dianggap cocok menjadi Menteri Keuangan lantaran memiliki keahlian di bidang finansial dan memiliki kepemimpinan yang efektif.

Kemudian, sejumlah sumber tersebut berpendapat Prabowo tidak akan melibatkan posisi Menteri Keuangan dalam tawar-menawar politik apa pun, karena ia menganggap jabatan tersebut di atas politik dan memerlukan kecerdikan dalam mengelola anggaran.

Sri Mulyani Ungkap Anggaran yang Habis Jika Program Makan Siang Gratis Dijalankan

Program makan gratis yang bakal dijalankan Prabowo-Gibran bakal menelan anggaran mencapai Rp 71 triliun. 

Anggaran ini tentu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Dalam program ini APBN tidak mengalami defisit yang terlalu besar. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan defisit anggaran cuma mencapai sekitar 2,29 persen hingga 2,82 persen. 

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih, yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani menyampaikan, penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis itu akan disusun secara detail oleh tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucapnya.

Anggaran program makan bergizi gratis telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, berpendapat jumlah tersebut merupakan angka yang sangat baik.

"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik," ucapnya dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin.

Ia menyebut, pihak gugus tugas dan pemerintahan sekarang telah menyepakati angka tersebut.

Thomas juga mengatakan, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

"Itu juga penting digarisbawahi. Kami sangat mengikuti siklus tersebut. Jadi, angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, program makan bergizi gratis ini telah disepakati dan akan dijalankan secara bertahap.

Thomas menegaskan, hal itu adalah kunci dari keberlangsungan program ini.

"Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap," terang Thomas.

"Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas."

"Tentunya kita ingin mencapai target 100 persen, ya, secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," ucapnya.

Thomas Djiwandono mengatakan, hal teknis lebih lanjut soal program makan bergizi gratis masih dalam proses diskusi internal.

"Makan bergizi, saya rasa banyak sekali hal yang teknis."

"Dalam hal ini, yang saya bisa katakan di sini adalah semua pertanyaan mengenai total jumlah, prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal," kata Thomas.

Oleh sebab itu, dirinya mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal teknis dari program ini.

Menurutnya, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

Setelah itu, baru bisa Tim Prabowo menjelaskan soal program makan bergizi gratis ini.

"Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu."

"Setelah siklus APBN ini selesai, kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut," ujar Thomas.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan alasan jumlah anggaran makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun.

Ia mengatakan, anggaran itu sudah dikalkulasi berdasarkan daerah di Indonesia.

"Itu sudah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah," kata Airlangga kepada wartawan di DPR, Senin.

Namun, pada praktiknya nanti program makan bergizi gratis akan difokuskan terlebih dahulu pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.

"Salah satunya," tegas Airlangga.

(*/TRIBUN MEDAN)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan