Pengamat Ekonomi Sebut Kota Medan Bisa Terapkan Program Swasembada Pangan dengan Sistem Ini

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin menyoroti program kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal Swasembada Pangan. 

Menurut Gunawan, program swasembada pangan hanya bisa  dijalankan di beberapa daerah di Sumatera Utara. 

Dijelaskan Gunawan, untuk Kota Medan sendiri, program Swasembada Pangan tidak bisa dilakukan secara individu. Harus menggunakan sistem kolaborasi  dengan beberapa daerah penghasil pangan di Sumut. 

Dikatakan Gunawan, Medan merupakan kota Industri dan berbasis konsumen tertinggi di Provinsi Sumut. 

"Medan ini kota Industri, program swasembada pangan bisa berjalan dengan sistem kolaborasi.  Misal pengambilan beras, itu mereka berkolaborasi dengan beberapa Kabupaten kota yang dekat dengan Medan. Sehingga terjadilah sistem swasembada pangan," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Rabu (23/10/2024).

Gunawan menjelaskan, untuk memulai program swasembada pangan di Sumut, pihak pemerintah harus memetakan  area komoditas terlebih dahulu.

Dikatakannya, swasembada pangan yang cocok dilakukan itu adalah  produksi beras, gula dan sapi.

"Langkah pertama, pemerintah harus petakan terlebih dahulu komoditas apa yang  bisa dicanangkan. Yang saya tahu, sebagian besar pemasokan beras di Sumut  ini dari beras bulog dan SPHP," ucapnya.

Kemudian,  untuk pemasokan  gula pasir, kata Gunawan, Sumut masih kekurangan 130 ton gula dalam setahun.

"Konsumsi gula pasir kita itu dalam setahun 600 ton. Sementara gula yang masuk ke Sumut dalam setahun hanya 33 ton. Artinya masih butuh sebanyak 130 ton lagi," jelasnya. 

Hal serupa untuk pemasokan daging sapi.  Sejauh ini kata Gunawan Sumut masih kekurangan kebutuhan daging sapi. 

"Untuk itu, saya pikir yang bisa di swasembada pangan tiga  hal itu beras, gula dan sapi," jelasnya.

Dikatakannya, untuk Cabai Merah dan Bawang merah itu tidak perlu di swasembada  pangan. Sebab, bisa meningkatkan pengangguran di daerah jawa.

"Kalau untuk bawang dan cabai merah ini kebutuhan kita sudah cukup ditopang oleh  wilayah Jawa. Saya tidak menganjurkan swasembada  di Sumut.  Karena itu bisa membuat banyak pengangguran," jelasnya. 

Disinggung, apakah swasembada pangan ini cukup menguntungkan para petani,  Gunawan mengatakan  akan menguntungkan, jika harga petani tidak diturunkan.

"Dengan adanya swasembada pangan, pemerintah  harus mengalokasikan anggaran yang besar untuk mencapai target.  

Bukan hanya anggaran untuk pupuk, pestisida atau pengadaan kebutuhan sarana pertanian pada umumnya," ucapnya 

Untuk mencapai swasembada pangan, sebaiknya pemerintah lebih banyak menggandeng petani, dibandingkan hanya dengan mengandalkan industri untuk mencapai target swasembada itu sendiri.

"Pemerintah juga harus menyediakan anggaran kegagalan panen. Mengingat untuk swasembada kita membutuhkan lahan baru yang jelas menyisakan potensi kegagalan panen," jelasnya.

Dikatakannya, saat gagal lahan tersebut harus tetap digunakan untuk bercocok tanam. Sampai nantinya lahan tersebut siap untuk bercocok tanam.

"Pemerintah harus paham betul  swasembada ini adalah kemandirian pangan. Bukan berarti denga swasembada harga produk pertanian di tanah air akan lebih murah dari Negara lain. Sehingga pasar di tanah air harus dilindungi dari serbuan produk pertanian negara lain," jelasnya.

(Cr5/tribun-medan.com)