Survei September vs Oktober, Pramono-Rano Berbalik Unggul, Salip Ridwan-Suswono di Pilkada Jakarta

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Pramono Anung-Rano Karno kini berbalik unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Keunggulan pasangan Pramono-Rano terlihat dari hasil survei Litbang Kompas dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Oktober.

Survei Pilkada Jakarta bulan Oktober juga dirilis oleh Poltracking dengan hasil pasangan Ridwan-Suswono di tempat teratas. Namun, hasil survei ini diperdebatkan hingga akhirnya Poltracking diberi sanksi karena ketidaksesuai ribuan data sampel responden.

Sementara pada survei medio September lalu, pasangan Ridwan-Suswono yang didukung 12 partai politik unggul jauh dibandingkan rival politiknya.

Berikut hasil survei Pilkada Jakarta September versus Oktober :

Katadata Telco Survei
- Ridwan Kamil-Suswono 48,4 persen
- Pramono-Rano 22,1 persen
- Dharma-Kun 2,1 persen

Survei ini dilakukan terhadap 800 responden di Jakarta yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor handphone Telkomsel.

Pengumpulan data dilakukan pada 4-9 September 2024 melalui survei telepon dengan toleransi kesalahan (Margin of Error) sekitar 3,5 persen. 

Charta Politika
- Ridwan-Suswono 48,3 persen
- Pramono-Rano 36,5 persen
- Dharma-Kun 5,6 persen. 

Survei dilaksanakan pada 19 hingga 24 September 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200.

Metode survei multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,8 persen.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Pilkada Sumut 2024: Pasangan Bobby Nasution Vs Edy Rahmayadi

Litbang Kompas
- Pramono-Rano 38,3 persen
- Ridwan-Suswono 34,6 persen
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 20-25 Oktober 2024. Sebanyak 1.200 responden warga Jakarta berusia 17 tahun atau sudah menikah terlibat dalam survei ini. Para responden tersebut dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Kemudian, survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, toleransi kesalahan atau margin of error survei sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Lembaga Survei Indonesia (LSI)
- Ridwan-Suswono 37,4 persen
- Pramono-Rano 41,6 persen
- Dharma-Kun 6,6 persen. 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei pada Rabu (23/10/2024).

Survei digelar pada 10-17 Oktober 2024 dengan melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. 

Sampel survei diambil dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan atau margin of error +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 % . Survei ini menggunakan asumsi simple random sampling.

Poltracking 
- Ridwan-Suswono 51,6 persen
- Pramono-Rano 36,4 persen. 
- Dharma-Kun 3,9 persen.

Poltracking merilis hasil survei pada Kamis (24/10/2024), atau sehari setelah hasil survei LSI dirilis ke publik.

Poltracking mengeklam survei ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden. 

Belakangan, Poltracking mendapat sanksi dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Dewan etik Persepi menemukan ketidaksesuaian data sampel dalam survei Poltracking.

Baca juga: Survei USU di Pilkada Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu 70 Persen, Dolly Pasaribu 30 Persen

Mengacu Survei Litbang Kompas, persaingan Pramono-Rano dan Ridwan-Suswono menunjukkan bahwa kedua pasangan calon memiliki pendukung loyal atau (strong voter). 

Disebut loyal jika para pemilih sudah menyatakan pasti memilih dan tidak akan berubah hingga pemungutan suara. 

Hasil survei menunjukkan, tidak kurang dari 68,1 persen pendukung Pramono-Rano tergolong loyal. Sementara pendukung loyal paslon Ridwan-Suswono mencapai 67,1 persen.

Pasangan Pramono-Rano mampu unggul dan menguasai dukungan lebih dari sepertiga bagian pemilih berdasarkan Litbang Kompas.

Sementara pasangan Ridwan-Suswono yang didukung 12 partai politik mampu menghimpun dukungan yang beda tipis dengan Pramono-Rano.

Survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas pemilih di tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung Ridwan Kamil-Suswono, justru mendukung Pramono Anung-Rano Karno. 

Ketiga partai politik itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrat (Nasdem), dan Demokrat. 

Sebanyak 60,5 persen pemilih PKB mendukung Pramono-Rano. Sementara itu, hanya 11,6 persen pemilih PKB mendukung Ridwan Kamil-Suswono. 

Kemudian, 4,7 persen pemilih PKB mendukung cagub-cawagub Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sisanya, 23,2 persen belum menentukan pilihan. 

Untuk pemilih Nasdem, sebanyak 45,5 persen mendukung Pramono-Rano, 27,3 persen mendukung Ridwan Kamil-Suswono, dan 0 persen mendukung Dharma-Kun. 

Namun, sebanyak 27,2 persen pemilih Nasdem belum menentukan pilihannya pada Pilkada Jakarta 2024. 

Selanjutnya, 40,5 persen pemilih Demokrat mendukung Pramono-Rano. Sebanyak 26,2 persen pemilih Demokrat mendukung Ridwan Kamil-Suswono. 

Pemilih Demokrat yang mendukung Dharma-Kun berjumlah 2,4 persen. Sisanya, 30,9 persen pemilih Demokrat belum menentukan pilihan.

Poltracking Diberi Sanksi

Poltracking mendapat sanksi dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), buntut hasil survei yang dirilis pekan lalu.

Dewan etik Persepi menemukan ketidaksesuaian data sampel dalam survei Poltracking.

Pada pemeriksaan 29 Oktober 2024, Poltracking tidak dapat menunjukkan data 2.000 responden dalam survei yang mereka rilis ke publik. 

Baru pada 3 November 2024, Poltracking berhasil menunjukkan data tersebut. Akan tetapi, ditemukan 1.652 data yang tidak sesuai dari data awal.

"Dewan Etik lalu membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November 2024," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi. 

Keputusan tersebut ditandatangani Ketua Dewan Etik Asep Saefuddin dan dua anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk serta Saiful Mujani. 

Poltracking sempat tidak dapat menunjukkan 2.000 data sampel survei yang dirilis ke publik dengan alasan sudah terhapus. Akan tetapi, pada 3 November 2024, data itu berhasil dipulihkan. 

Namun, oleh karena ada perbedaan data, Dewan Etik Persepi tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei Poltracking. Pun, Poltracking dinilai tidak mampu menjelaskan perbedaan data itu. 

"Adanya dua dataset yang berbeda membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan apakah pelaksanaan survei Poltracking Indonesia telah memenuhi SOP survei atau belum," tulis Dewan Etik Persepi.

Atas pertimbangan tersebut, Dewan Etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking berupa larangan mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dewan etik.

Atas sanksi ini, Poltracking menyatakan keberatan dan memutuskan untuk keluar dari Persepi.

"Poltracking Indonesia ingin memulai keterangan pers ini dengan satu kalimat; 'Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas'," kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024). (*)