Dapat Laporan Pungli di Sekolah, Wakil Ketua DPRD Sumut Ultimatum Dinas Pendidikan

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Wakil ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga mendapatkan laporan adanya sekolah SMA di Sumut yang melakukan pungutan liar kepada siswa.

Laporan itu dia peroleh dari beberapa siswa yang melapor melalui akun media sosial partai Gerindra dan akun pribadinya Ihwan. 

"Hari ini kita dapat laporan dari siswa di Sumut dia sudah tidak mampu tapi tetap dipaksa untuk bayar iuran uang SPP. Alibinya adalah uang sumbangan dalam bentuk SPP," kata Ihwan kepada Tribun Medan, Kamis (7/11/2024). 

Ihwan mengatakan, pungutan itu diwajibkan kepada para siswa menjelang ujian semester. Dari laporan siswa, mereka diminta membayar Rp 150 ribu uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 

"Dananya sebesar Rp 150 ribu kalau tidak bayar maka siswa tersebut tidak ikut ujian. Padahal siswa kurang mampu sehingga keberatan untuk membayar," kata dia. 

Ihwan mengingatkan, kutipan uang sumbangan di sekolah  telah diatur dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sekolah kata Ihwan, tidak boleh serta merta melakukan pengutipan uang kepada siswa apalagi kepada keluarga kurang mampu. 

"Kami keras pada hal ini karena ada laporan ke akun partai Gerindra soal adanya kutipan kepada siswa. Memang ada peraturan Kemendikbud tahu 2012 soal kutipan kepada siswa itu diperbolehkan atas persetujuan komite sekolah dan juga kan ada larangan, khususnya kutipan bagi siswa tidak mampu," kata Ihwan. 

Ihwan pun telah menghubungi Dinas Pendidikan Sumut perihal pengaduan tersebut. 

Dia meminta agar Dinas Pendidikan mengawasi setiap sekolah agar tak melakukan kutipan kutipan kepada siswa. 

Ketua Gerindra Medan itu mengingatkan, pemerintah Prabowo saat ini fokus pada sektor pendidikan. Ihwan bilang pihaknya akan tegas terhadap sekolah yang menyulitkan siswa kurang mampu. 

"Saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan, ini pak Prabowo sebagai presiden sangat serius dalam hal pendidikan. Sangkin seriusnya pemerintah akan buat makan siang gratis kepada pelajar SD, SMP dan SMA," kata Ihwan. 

"Saya hanya minta agar Dinas Pendidikan agar memperhatikan ini kutipan kutipan di sekolah. Karena ini dilarang apalagi saat pemerintah yang baru sekarang," tutupnya. 

(cr17/tribun-medan.com)