SOSOK Sarifuddin Sudding, Sebut Ada Dugaan Makelar Pengadaan Barang dan Jasa di Korlantas Polri

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Anggota Komisi III DPR RI periode 2024-2029 dari dapil Sulawesi Tengah, Sarifuddin Sudding mengungkap adanya dugaan praktik makelar dalam pengadaan barang dan jasa di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Sarifuddin Sudding lahir lahir 6 Agustus 1966 di Batusitanduk, Walenrang, Luwu, Sulawesi Selatan.

Ia seorang advokat sekaligus politikus yang menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2009 dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

Sarifuddin saat ini sebagai kader Partai Amanat Nasional. Dan ia pernah menjadi kader partai Hanura, yang duduk di Komisi VI DPR RI. Adapun Anggota DPR RI dari partai PAN sejak 2018, sebelumnya dari Hanura (2009–2018).

Sarifuddin luluss Universitas Muslim Indonesia

Pendidikan;

SD Negeri Salutubu (1979)

SMP Negeri Walenrang (1982)

SMA Negeri 4 Ujung Pandang (1985)

S-1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (1985)

S-2 Magister Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia.

Organisasi:

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ujung Pandang (1986)

Kabid Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cabang Makassar (1990–1997)

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan (1997–2004)

Majelis Pertimbangan PBHI Pusat Jakarta (2001–2004)

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Sulawesi Selatan (2004–2007)

Ketua Komisi Hukum dan Banding PSM Makassar (1995–2010)

Ketua Biro Hukum dan Perundang-Undangan DPD AMPI Sulsel (1995–2000)

Wakil Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sulsel (2001–2004)

Pengurus PSSI, Komite Tetap dan Fair Play (2007–2011).

Singgung Praktik Makelar

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, mengungkapkan adanya dugaan praktik makelar dalam pengadaan barang dan jasa di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Dalam rapat bersama Kepala Korlantas Irjen Aan Suhanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (4/12/2024), Sudding menyebut sosok bernama Panji yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. 

"Ada juga makelar-makelar di sana yang bermain terkait pengadaan ini, sebutlah namanya Panji. Itu terkenal sekali di Korlantas, siapa ini Panji? Cukup banyak laporannya," kata Sudding.

Sudding juga menyoroti banyaknya informasi yang diterimanya mengenai pengadaan di Kepolisian. 

Ia menilai ada barang-barang yang belum dibutuhkan di Korlantas tetapi sudah diadakan. 

"Ini yang banyak memainkan masalah pengadaan, sehingga terkadang tidak sesuai spesifikasi tetapi tetap diadakan karena ada kedekatan-kedekatan, dekat dengan Pak Aan atau siapa di sana? Saya tidak tahu ini orang ini. Banyak laporan ini," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Politikus PAN ini mengkritik pengadaan kendaraan yang dilakukan oleh Staf Kapolri Bidang Logistik.

Ia menegaskan bahwa ada kendaraan-kendaraan polisi yang hingga kini belum didistribusikan ke satuan di daerah.

"Sedapat mungkin ini jangan menjadi barang rongsokan, karena kalau kendaraan-kendaraan ini ditinggal lama, bisa jadi rongsokan dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal," imbuhnya.

Dibantah Kakorlantas

Menanggapi pernyataan Sudding, Kakorlantas Irjen Aan Suhanan menegaskan bahwa proses pengadaan barang di Korlantas telah dilakukan secara terbuka.

Ia juga mengundang Komisi III DPR untuk memantau proses lelang pengadaan barang tersebut. Aan membantah adanya sosok makelar bernama Panji yang disebutkan Sudding.

"Jadi mungkin ada sosok mister P, tapi kalau kita lihat dari data-data yang ada, dari pekerjaan-pekerjaan itu, semua didasari pada transparansi. Itu mungkin Pak Sudding," jawab Aan.

Setelah rapat, Aan kembali menegaskan bahwa ia tidak mengetahui siapa sosok Panji yang dimaksud sebagai makelar pengadaan barang.

"Ya enggak tahu juga mister P ini. Yang jelas pengadaan barang di kita ini sudah terbuka untuk umum," ujarnya.

(*/Tribun-medan.com)